EpochTimesId – Spanyol mengambil tindakan tegas dengan memaksakan peraturan pusat bagi Catalonia guna menggagalkan deklarasi kemerdekaan. Pengadilan Tinggi Madrid memberi isyarat tegas dengan memenjarakan dua pemimpin organisasi separatis.
Dua tokoh gerakan kemerdekaan Catalunya yang ditahan adalah Jordi Sánchez, pemimpin Majelis Nasional Katalan (ANC), dan Jordi Cuixart, pemimpin Omnium Cultural. Ini adalah untuk pertamakalinya tokoh Katalan ditahan atas dugaan pidana penghasutan terkait referendum kemerdekaan dari Spanyol pada 1 Oktober 2017 lalu.
Pemerintah pusat Spanyol di Madrid menganggap referendum itu ilegal. Dimana Referendum diwarnai kekerasan polisi.
Jaksa menuduh bahwa Jordi Sanchez dan Jordol Cuixart memainkan peran sentral dalam mengatur demonstrasi pro-kemerdekaan bulan lalu. Aksi tersebut membuat polisi nasional terjebak dalam gedung di Barcelona dan menghancurkan kendaraan para polisi.
Presiden Daerah Catalonia, Carles Puigdemont penangkapan tersebut di media sosialnya. Dia menilai penangkapan tersebut membuat Spanyol kembali pada masa-masa diktator militer masa lalu.
“Spanyol memenjarakan para pemimpin masyarakat Catalonia karena mengorganisir demonstrasi damai. Sayangnya, kita memiliki tahanan politik lagi,” sindirnya di Twitter.
Pengadilan Tinggi juga menginterogasi dan melarang Kepala Polisi Catalonia, Josep Luis Trapero, untuk meninggalkan Spanyol karena diduga terlibat insiden yang sama. Walau tidak ditahan, paspor Luis Trapero di sita oleh jaksa.
Presiden Puigdemont tidak menanggapi pertanyaan pemerintah pusat Spanyol apakah dirinya memang sudah mendeklarasikan kemerdekaan sepihak bagi Catalonia. Kini, dia diberi tambahan waktu hingga Kamis.
Dalam sebuah surat kepada Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, Puigdemont tidak memberikan jawaban langsung atas masalah kemerdekaan tersebut. Namun dia malah menyampaikan tawaran ‘tulus dan jujur’ untuk dialog antara kedua pihak dalam dua bulan ke depan.
Rajoy menjawab dengan mengatakan bahwa sikap Puigdemont telah membawa Madrid semakin dekat untuk memicu Pasal 155 Konstitusi. Pasal tersebut memungkinkan bagi Spanyol untuk membatalkan status daerah otonom bagi 17 daerah komunitas otonom jika mereka melanggar hukum.
Kampanye pemerintah Catalan untuk melepaskan diri dari Spanyol telah membawa negara ini ke dalam krisis politik terburuk sejak usaha kudeta yang gagal pada tahun 1981. Ribuan orang berdemonstrasi di ibukota Catalonia, Barcelona dan kota-kota Katalan lainnya baik yang mendukung maupun yang menentang kemerdekaan.
Sejauh ini krisis tersebut sebagian besar bebas dari kekerasan, kecuali pada hari referendum digelar. Ketika itu polisi nasional menyerang pemilih dengan tongkat dan peluru karet dalam upaya untuk menggagalkan pemungutan suara.
ANC, yang telah mengorganisir demonstrasi ratusan ribu orang separatis di masa lalu, meminta Senin setelah pengadilan memutuskan demonstrasi damai di depan kantor delegasi pemerintah Spanyol di kota Catalonia, Barcelona, Girona, Lleida dan Tarragona.
Pengadilan Tinggi memutuskan mengabulkan permintaan jaksa untuk menahan paspor kepala polisi Catalonia, Trapero. Namun, hakim menolak permintaan jaksa penuntut negara agar Trapero ditahan ketika penyelidikan berlanjut.
Trapero adalah pahlawan bagi separatis setelah pasukannya mengambil sikap yang jauh lebih lembut daripada polisi nasional dalam memberlakukan larangan referendum. Jaksa mengatakan dia gagal memerintahkan pasukannya untuk menyelamatkan polisi nasional Spanyol yang terjebak di dalam sebuah gedung di Barcelona.
Hakim Carmen Lamela memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menahan Trapero. Namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya, jika jaksa bisa menghadirkan lebih banyak bukti.
Pemerintah Catalonia mengatakan 90 persen pemilih dalam referendum mendukung kemerdekaan dari Spanyol. Namun jumlah pemilih hanya 43 persen dari pemegang hak suara, karena sebagian besar penentang kemerdekaan memboikot pemungutan suara, yang dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol.
Puigdemont pekan lalu meminta parlemen Catalonia untuk mendukung kemerdekaan. Namun, kini dia membuat sebuah deklarasi simbolis dan menyerukan negosiasi mengenai masa depan daerahnya. Madrid sendiri menolak perundingan kecuali Puigdemont menarik permintaan untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri dalam negeri Catalonia, Joaquim Forn mengatakan bahwa Pasal 155 tidak mengizinkan Madrid untuk menyingkirkan pemerintahan otonom Catalonia. Dia merekomendasikan agar Puigdemont tidak mengikuti permintaan PM Rajoy, dan tetap teguh pada permintaan kemerdekaan dari Spanyol.
“Madrid dapat mengadopsi tindakan apapun untuk memaksa sebuah wilayah memenuhi kewajiban konstitusionalnya, dengan persetujuan majelis rendah Spanyol,” demikian bunyi pasal 155 konstitusi Spanyol.
Peraturan tersebut dimaknai oleh Madrid, bahwa mereka dapat melakukan semua tindakan agar daerah otonom tidak memisahkan diri. Termasuk mengendalikan polisi dan keuangan daerah, serta menunjuk Presiden Daerah Otonom atau melakukan pemilihan presiden ulang.
Menanggapi krisis ini, sebagian perusahaan besar di Catalonia memindahkan kantor pusat ke Provinsi lain. Namun, sebagian lagi memilih tetap tinggal dan cenderung mengikuti jika Puigdemont memilih mendeklarasikan kemerdekaan.
Perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat dan beroperasi di Catalonia selama ini telah menyumbang seperlima dari ekonomi Spanyol. Sayangnya, perpecahan politik ini dinilai bisa melemahkan rebound ekonomi di Spanyol, yang merupakan ekonomi terbesar keempat zona euro. (waa)
Pemimpin Omnium Cultural, Jordi Cuixart (kiri), dan Jordi Sanchez dari Majelis Nasional Catalan (ANC), tiba di Pengadilan Tinggi di Madrid, Spanyol, 16 Oktober 2017 waktu setempat. (Javier Barbancho/Reuters/TheEpochTimes)
