Peringatan tersebut terjadi pada bulan Agustus, ketika badan pengawas anti korupsi di Propinsi Hunan di Tiongkok meminta pejabat publik setempat untuk secara sukarela menyerahkan urusan-urusan bisnis ilegal mereka. Semua urusan tersebut sampai 30 September harus sudah bersih dan menghentikan keterlibatan mereka.
Rupanya, mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Pada 6 Desember, Komisi Pengawasan Disiplin Internasional Tiongkok (CCDI), otoritas anti korupsi pusat tersebut, mengumumkan bahwa 13 pejabat publik telah menerima baik peringatan ataupun hukuman, yang melanggar pedoman resmi pemerintah Hunan yang melarang pejabat publik, pasangan mereka, dan anak-anak dari keterlibatan di enam sektor yang berbeda, termasuk pertambangan, pasir dan kerikil, perikanan, tenaga air, petasan, dan bahan kimia berbahaya.
Aturan itu dibuat untuk mencegah nepotisme. Petugas pensiunan dan mereka yang telah berhenti dari jabatan publik harus menunggu tiga tahun sebelum mereka dapat terlibat dalam bisnis di sector-sektor tersebut.
Deng Jianming, pemimpin tim inspeksi untuk Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Sumber Daya Air di Kabupaten Kaifa di Changsha, ibu kota Hunan, bekerja sama dengan anggota keluarga dan menghabiskan 1,2 juta yuan ($181.404) untuk membeli kapal pengangkut barang. Mereka mengoperasikan kapal untuk membawa pasir dan kerikil untuk perusahaan. Dengan menggunakan posisi pemerintahannya, dia mengantongi sejumlah besar uang saat menjual pasir dan kerikil dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, menurut CCDI tersebut. Deng mendapat peringatan parah pada bulan Oktober.
Rekan Deng juga mendapat keuntungan di sektor pasir dan kerikil. Ouyang Yinong, yang bekerja di Biro Manajemen Jalan Raya di Distrik Heshan yang terletak di kota tetangga Yiyang, dan He Genghui, yang bekerja di Biro Heshan Highway, masing-masing menghabiskan 200.000 yuan ($30.234) untuk membeli saham di lahan kerikil setempat. Mereka masing-masing memperoleh keuntungan sebesar 100.000 yuan ($15.117) pada akhir 2016. Pada bulan Agustus, mereka berdua dilucuti dari keanggotaan partai mereka dan dikirim ke sistem peradilan untuk dituntut.
Jiang Yimin, seorang anggota staf yang bekerja di pusat layanan wisata budaya di Desa Taojinping di Kabupaten Xupu, Hunan, menerima sebuah catatan buruk Partai pada bulan November ketika dia ditemukan menginvestasikan total 1,75 juta yuan ($264,495) di sebuah tambang batu dijalankan oleh temannya.
Di Kabupaten Simen, Hunan, sepuluh pejabat publik, termasuk Tan Xijun, yang bekerja di biro air di pemerintahan Kabupaten Simen, dan Hou Manli, seorang anggota badan penasihat politik di Hunan yang dikenal sebagai Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), membeli saham di perusahaan tenaga air di Simen. Pada bulan November, Tan dan Hou menerima peringatan Partai untuk didisiplinkan.
Pejabat-pejabat ini dianggap “lalat-lalat”, jargon Partai untuk pejabat Partai berpangkat rendah, berlawanan dengan pejabat tinggi tingkat tinggi, yang dikenal sebagai “harimau”. Korupsi yang meluas di Hunan menggambarkan bagaimana pejabat Partai sering mencampuradukkan bisnis, pekerjaan, dan hubungan pribadi dan menggunakan kekuatan mereka untuk menguntungkan diri mereka sendiri.
Jenis korupsi ini terutama terjadi di sektor milik negara seperti pertambangan, perbankan, telekomunikasi, dan minyak. Kampanye anti korupsi saat ini, yang dimulai pada tahun 2012 saat pemimpin Tiongkok Xi Jinping berkuasa, telah membersihkan banyak “harimau dan lalat” di sektor-sektor yang dikuasai partai ini.
Sementara pemecatan “harimau” sering meraih berita utama, jumlah “lalat” yang telah dibersihkan sangat mengejutkan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh CCDI pada bulan Oktober, lebih dari 1,34 juta pejabat partai dengan tingkat kecamatan atau tingkat bawah telah menerima hukuman Partai pada Juni 2017, di antaranya sekitar 640.000 orang menduduki jabatan di tingkat desa atau lebih rendah (desa lebih rendah dari pada kota ).
Sebuah kutipan di situs utama PKT meringkas korupsi yang endemik di tingkat terendah Partai. Situs tersebut mengatakan bahwa ada pepatah umum di antara beberapa pejabat Tiongkok: “Anda berjuang untuk menjadi kepala desa. Anda meminum sebagai jalan menjadi kepala kota. Dan Anda menyuap sebagai cara Anda untuk menjadi kepala daerah,” menurut situs resmi utama PKT.
Situs PKT tersebut menjelaskan bahwa beberapa kepala desa adalah kepala geng lokal, yang memerintah di sekitar penduduk setempat sementara keluarga kepala mengendalikan segala sesuatu di desa tersebut. Ma Demai, mantan sekretaris partai di Kota Suihua di Propinsi Heilongjiang tercatat sebagai contoh. Dia dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukuman tahun 2005 karena menjual posisi pemerintah dengan uang sebanyak 6.03 juta yuan (sekitar $911.374). (ran)
ErabaruNews
