Di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang campur tangan Tiongkok dengan institusi politik negara tersebut, mantan menteri perdagangan Australia dilaporkan telah menerima $880.000 setahun (sekitar US$660.000) dari sebuah perusahaan Tiongkok yang terkait erat dengan rezim partai Komunis. Sementara mantan pejabat tersebut dengan keras membantah menjadi agen asing, media pemerintah Tiongkok ironisnya telah sampai pada pembelaannya dengan menampilkan pernyataannya dengan mencolok yang mengejutkan kritikus dan undang-undang baru tetang interferensi asing di pemerintah tersebut
Media Australia Fairfax dan program Four Corners di ABC melaporkan pada bulan Juni bahwa Andrew Robb, yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Investasi negara tersebut di bawah pemerintahan Partai Liberal dari tahun 2013-2016, telah menerima pembayaran tahunan sebesar $880.000 dari Grup Landbridge, sebuah perusahaan Tiongkok yang dikenal dengan akuisisi kontroversial Pelabuhan Darwin Australia pada tahun 2015.
Fairfax sekarang melaporkan bahwa kontrak “konsultasi” Andrew Robb dengan perusahaan Tiongkok sangat samar dan tidak jelas sehingga dia dibayar bahkan jika dia tidak melakukan apapun di permukaan. Mantan menteri perdagangan, yang merupakan arsitek Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok-Australia selama masa jabatannya, dilaporkan mulai menerima pembayaran Tiongkok segera setelah dia meninggalkan parlemen pada tahun 2016.
Dalam beberapa bulan terakhir, tingkat kontrol dan pengaruh Partai Komunis Tiongkok yang signifikan terhadap institusi politik, bisnis, akademisi, dan mahasiswa Tiongkok di Australia telah banyak dilaporkan oleh media Australia. Di bawah tekanan publik, pemerintah Malcolm Turnbull telah bergerak untuk memperkenalkan perluasan undang-undang pengkhianatan yang ada untuk mengekang pengaruh asing dalam politik Australia.
Undang-undang baru yang diusulkan, yang menghadapi perjuangan berat dalam pemilihan Senat Australia yang akan datang, mencakup larangan bantuan asing ke partai politik, serta sebuah sistem untuk mendaftarkan pelobi-pelobi dan agen-agen pengawas yang bekerja atas nama pemerintah asing.
Di Twitter, Robb dengan keras membantah menjadi agen bagi Tiongkok dan menyatakan bahwa undang-undang baru tersebut “tidak berlaku” kepadanya. Dia juga mengatakan kepada media Australia bahwa undang-undang tersebut adalah “aksi politik,” dengan mengatakan bahwa dia “muak oleh pukulan atas sikap berkhianat.”
“Pada saat ini, dan telah berlangsung selama 12 bulan atau lebih, sebuah usaha yang luar biasa untuk mengkhawatirkan orang-orang tentang Tiongkok,” kata Robb.
Ironisnya, pernyataan Robb yang mengecam kritiknya dan undang-undang yang telah diusulkan tersebut telah diumumkan secara mencolok oleh kantor berita Xinhua, corong resmi rezim Tiongkok.
Mengutip mantan pejabat Australia yang sekarang telah beralih menjadi pelobi yang bekerja untuk sebuah perusahaan Tiongkok, Xinhua mengatakan bahwa undang-undang baru tersebut akan “secara tidak adil mengekspos pekerja keras Australia” yang sedang membangun hubungan negara tersebut dengan Tiongkok.
Xinhua juga mengutip Robb yang mengatakan bahwa “kebutuhan untuk menghentikan ketakutan” sehingga tidak membahayakan “kemakmuran dan kemauan” Tiongkok untuk bekerja sama dengan Australia, pemerintahnya, dan bisnis-bisnis lokal.
Telah dicatat bahwa Ye Cheng, pemilik Landbridge Group, adalah anggota China’s People’s Political Consultative Conference, sebuah alat politik yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan propaganda dan operasi “Front Penyatuan” inisiatif di mana organisasi atau individu yang bukan bagian dari PKT direkrut untuk memajukan kepentingan PKT, seringkali tanpa sadar.
Sebelumnya, akuisisi Landbridge Group terhadap Pelabuhan Darwin di Teritorial Utara Australia telah banyak dikritik karena potensi risiko terhadap keamanan nasional Australia. Ye Cheng telah mengakui bahwa akuisisi tersebut merupakan bagian dari inisiatif “One Belt One Road” Beijing yang bertujuan untuk memperluas pengaruh Tiongkok di seluruh wilayah tersebut. Andrew Robb telah menganjurkan Australia untuk sepenuhnya merangkul inisiatif Tiongkok, dengan alasan bahwa hal itu tidak menimbulkan ancaman bagi Australia. (ran)
ErabaruNews
