Perundang-undangan akan menjadikannya sebagai tindak pidana bagi orang-orang Kanada untuk membeli organ di luar negeri yang diambil tanpa persetujuan pendonor
Rencana UU yang hampir identik dengan RUU anggota parlemen lainnya untuk memerangi perdagangan organ yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang anggota parlemen awal tahun ini telah dibuat oleh seorang senator dengan harapan dapat mempercepat proses tersebut.
Pada 7 Desember, Senator Salma Ataullahjan memberikan pidato bacaan kedua tentang Bill S-240, sebuah Undang-Undang untuk mengubah KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi (perdagangan organ manusia).
“Menurut Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2007, organ yang diperdagangkan tercatat sekitar 10 persen dari transplantasi organ yang dilakukan di seluruh dunia, dan itu adalah 10 tahun yang lalu,” kata Ataullahjan pada sebuah konferensi pers di Parliament Hill pada 12 Desember.
“Banyak negara telah mengeluarkan undang-undang yang melarang perdagangan organ manusia, dan harapan saya adalah bahwa Kanada akan bergabung dalam daftar tersebut. Perdagangan organ tubuh adalah isu hak asasi manusia, dan karena itu, saya berharap agar RUU tersebut mendapat dukungan luas baik di Senat maupun di Dewan Perwakilan tanpa penundaan.”
RUU tersebut akan mengubah KUHP untuk menciptakan pelanggaran baru sehubungan dengan perdagangan organ dan jaringan manusia. Ini juga akan mengubah Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi untuk memberikan penolakan ke Kanada penduduk tetap apapun atau orang asing yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh atau jaringan manusia.
Di bawah undang-undang tersebut, siapa pun yang menerima organ atau jaringan yang mengetahui bahwa orang yang dari dirinya diambil tidak memberikan pemberitahuan persetujuan akan dimasukkan sebagai sebuah kejahatan.
Anggota Parlemen Konservatif, Garnett Genuis, mengatakan bahwa usulan UU Ataullahjan tersebut sangat mirip dengan Bill C-350, yang diperkenalkannya di DPR pada bulan April, yang dikatakan memiliki sedikit kesempatan untuk mewujudkannya dengan cepat seperti usulan undang-undang anggota parlemen lainnya.
“Saya sangat senang bahwa Senator Ataullahjan telah mengusulkan RUU S-240,” katanya.
“Proses tersebut adalah usulan-usulan dari anggota parlemen di Senat, jika ada dukungan untuk mereka, bisa maju lebih cepat. Jadi saya berharap bahwa proses yang sedang kita lakukan sekarang untuk melihat RUU ini melalui Senat dan kemudian datang ke Dewan Parlemen yang akan memberi kita kesempatan untuk mendapatkan ini lolos sebelum pemilihan berikutnya, sebuah kesempatan yang mungkin tidak kita miliki seandainya kita tidak lebih dulu melalui Senat tersebut.”
Genuis menjelaskan bahwa sementara usulannya “melibatkan mekanisme pelaporan yang cukup kompleks yang bertujuan untuk mengidentifikasi kasus di mana seseorang mungkin memiliki organ yang dianggap terlarang,” RUU Senat mengabaikan hal itu dan karena itu “lebih jelas dan sederhana” dan “tidak memberi siapa pun alasan untuk menentangnya.”
“Pada akhirnya, sangat mendesak agar kita mendapatkan RUU yang mengkriminalkan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan organ yang belum mendapat persetujuan,” katanya.
Genuis mencatat bahwa walaupun undang-undang yang diusulkan tidak menargetkan negara manapun, Tiongkok menjadi perhatian mengingat laporan pengambilan organ paksa dalam skala massal dari tahanan hati nurani. Laporan investigasi menuduh Tiongkok terlibat dalam pembunuhan untuk mendapatkan organ-organ.
“Jelas ada kekhawatiran substansial tentang pengambilan organ di Tiongkok, khususnya pengambilan organ tanpa persetujuan, seringkali tanpa anestesi, dari nurani nurani, dari Falun Gong dan lainnya, ini adalah masalah utama,” katanya.
“Banyak asal usul diskusi seputar RUU ini tentu saja datang dari kekhawatiran tentang apa yang telah terjadi dan sedang terjadi di Tiongkok sehubungan dengan pengambilan organ.”
Pengambilan organ dari tahanan nurani Falun Gong di Tiongkok sementara mereka masih hidup pertama-tama terpapar dalam sebuah laporan tahun 2006 oleh pengacara Kanada Davd Matas dan David Kilgour.
“Bloody Harvest/The Slaughter: An Update” (Panen Berdarah / Pembantaian: Terkini), yang dirilis Juni lalu oleh Kilgour, Matas, dan jurnalis investigasi AS Ethan Gutmann, menemukan bahwa, selain pengikut Falun Gong, minoritas agama lainnya dibunuh untuk memasok industri transplantasi organ Tiongkok yang sangat menguntungkan adalah Muslim Uyghur, House Christians, dan orang Tibet.
Laporan tersebut memperkirakan bahwa antara 60.000 dan 100.000 organ transplantasi di rumah sakit di Tiongkok setiap tahun, dengan sumber sebagian besar organ tersebut adalah para tahanan hati nurani, terutama praktisi Falun Gong.
Falun Gong, juga disebut Falun Dafa, adalah ajaran spiritual tradisional Tiongkok yang diwariskan dari Tiongkok kuno berdasarkan prinsip-prinsip Sejati, Baik, Sabar.
Genuis mengatakan bahwa ketentuan dalam RUU S-240 akan “menciptakan halangan nyata bagi orang-orang yang mungkin terlibat dalam praktik mengerikan ini [pengambilan organ paksa].”
“Saya berharap bahwa kita akan melihat keterlibatan aktif oleh anggota partai lain, oleh senator independen, dan pihak lain untuk memastikan bahwa kita dapat mulai menyelamatkan nyawa dengan membuat undang-undang ini sesegera mungkin,” katanya.
“Saya berharap untuk tindakan yang cepat,” kata Ataullahjan, mencatat bahwa beberapa senator telah menyatakan dukungan mereka. “Ini adalah bagian penting dari undang-undang.” (ran)
ErabaruNews
