Oleh Omid Ghoreishi
PERSPEKTIF
Selama kunjungan Perdana Menteri Justin Trudeau ke Tiongkok pekan lalu, Menteri utama Tiongkok Li Keqiang mengulangi komentarnya bahwa kedua negara memasuki “era keemasan” dalam hubungan mereka, meskipun para pemimpin tidak sepakat untuk meluncurkan perundingan perdagangan bebas formal.
Pada pembicaraan eksplorasi lanjutan, tidak ada yang tahu apakah kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan akhirnya, atau apakah Beijing akan setuju untuk mengakomodasi persyaratan Trudeau untuk “kesepakatan perdagangan yang progresif.” Ini terjadi di tengah peringatan bahwa kesepakatan perdagangan bebas Kanada-Tiongkok dapat membahayakan renegosiasi NAFTA, dan orang-orang Kanada menyuarakan keprihatinan substansial saat Ottawa berkonsultasi dengan mereka tentang konsekuensi dari kemugkinan kesepakatan tersebut.
Catatan Tiongkok tentang peraturan hukum yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan komitmen perdagangannya, bagaimanapun, seharusnya membuatnya jelas bahkan jika rezim komunis setuju dengan persyaratan Trudeau, kemungkinan tidak mematuhinya. Rekor jejak Tiongkok dicontohkan oleh selisih besar antara komitmen WTO dan praktik aktualnya dan juga pelanggaran HAM yang menghebohkan, meski terdaftar sebagai penandatangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Seiring pemerintah Liberal menjalin hubungan yang lebih erat dengan Beijing, penting untuk melihat kembali untuk menemukan di mana dasawarsa-dasawarsa hubungan mesra dengan rezim komunis Tiongkok telah menggriring kita.
‘Hubungan yang Lebih Kuat’
Ketika Trudeau memulai lawatan resmi Tiongkok pertamanya tahun lalu, dia mengatakan bahwa dia mengangkat isu hak asasi manusia dengan kepemimpinan Tiongkok. Dan untuk kepercayaannya, dia mengulangi desakan Kanada tentang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi secara terbuka kepada Dewan Bisnis Tiongkok-Kanada semasa berada di Shanghai.
“Saya pikir ada cara-cara di mana hubungan yang lebih kuat membuat lebih mudah bagi kedua negara kita untuk melakukan diskusi reguler dan jujur ​​mengenai isu-isu seperti pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, dan peraturan hukum,” katanya kepada para penonton.
Apakah “hubungan yang lebih kuat” ini akan menghasilkan hasil aktual dalam memperbaiki hak asasi manusia di negara yang diperintah totaliter adalah pertanyaan yang membara.
Sudah sekitar 45 tahun sejak Pierre Trudeau melakukan perjalanan resminya ke Tiongkok pada tahun 1973, menjadi perdana menteri Kanada pertama yang mengunjungi komunis Tiongkok dan membuka jalan bagi negara-negara demokrasi Barat lainnya untuk menjalin hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Saat itu, Tiongkok masih berada di tengah Revolusi Budaya Mao yang terkenal, dimulai pada tahun 1966 dengan perjuangan keras yang melihat penganiayaan jutaan orang melalui penghinaan, penyiksaan, perampasan, dan eksekusi publik.
Namun hubungan yang lebih hangat tidak banyak menghalangi PKT membunuh ribuan siswa dan warga lainnya dua dekade kemudian di Beijing.
“Setelah Pembantaian Tiananmen pada tahun 1989, PKT memasuki kembali panggung dunia dengan catatan hak asasi manusia yang menyedihkan,” membaca sebuah kutipan dari seri editorial The Epoch Times “Nine Commentaries on the Communist Party” (9 Komentar tentang Partai Komunis)
“Sejarah memberi pilihan pada PKT. Entah itu bisa menghormati orang-orangnya dan benar-benar memperbaiki hak asasi manusia atau dapat terus melakukan pelanggaran di Tiongkok sambil berpura-pura ke dunia luar untuk menghormati hak asasi manusia agar dapat menghindari kecaman internasional. Sayangnya, sesuai dengan sifatnya yang lalim, PKT memilih jalur kedua tanpa ragu-ragu.”
Akibat pembantaian tersebut melihat bangkitnya Jiang Zemin ke kepemimpinan PKT dan pembersihan pemimpin Zhao Ziyang, yang bersimpati kepada para siswa.
Sepuluh tahun kemudian, pada bulan Juli 1999, Jiang melanjutkan untuk meluncurkan apa yang telah menjadi salah satu kampanye paling brutal dalam sejarah: penganiayaan terhadap puluhan juta warga Tiongkok yang berlatih Falun Gong, atau Falun Dafa, sebuah disiplin spiritual tradisional yang mengajarkan kepatuhan terhadap sejatai, baik, dan sabar.
Investigasi beberapa tahun kemudian oleh mantan sekretaris negara Kanada untuk Asia Pasifik David Kilgour dan pengacara hak asasi manusia David Matas sampai pada kesimpulan yang mengerikan bahwa rezim Tiongkok telah menggunakan tahanan nurani Falun Gong untuk memasok industri transplantasi multi miliar dolar ke negara tersebut.
“Kami melihat terus terjadinya kejahatan terbesar melawan kemanusiaan sejak Third Reich, sejak rezim Nazi di Jerman, dengan perampokan organ (dari tahanan nurani Falun Gong) di Tiongkok,” kata Clive Ansley, seorang aktivis hak asasi manusia yang mempraktekkan hukum di Tiongkok selama 14 tahun.
“Dan itu benar-benar diabaikan oleh pemerintah Barat hanya karena mereka terlalu malu untuk berbicara tentang hal-hal kecil seperti pembunuhan massal untuk organ tubuh, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan,” tambahnya.
“Kapan pun ada pertentangan antara hak asasi manusia dan perdagangan, perdagangan permainan trik terjadi setiap saat.”
‘Pemikiran yang penuh harapan’
Jadi, setelah sekian tahun ini, apakah Tiongkok berhasil meredam suara dari Barat yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia, dan bukannya dunia bebas tersebut yang membuat Beijing menghormati kesucian hidup manusia?
“Banyak orang percaya bahwa perdagangan dengan Tiongkok akan mempromosikan hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan reformasi demokrasi di Tiongkok. Setelah lebih dari satu dekade, jelas bahwa anggapan ini hanyalah angan-angan,” pembelajaran “Sembilan Komentar.”
“PKT berperilaku seperti Mafia dengan memainkan kartu ekonomi dalam diplomasi asing. Apakah kontrak manufaktur pesawat terbang Tiongkok diberikan ke Prancis atau Amerika Serikat bergantung pada negara mana yang tetap diam dalam masalah hak asasi manusia PKT.”
Mungkin sebenarnya kasusnya adalah Beijing yang merasa dapat berbicara lebih banyak tentang hak asasi manusia, namun secara blak-blakan meminta Barat untuk menghentikan “kotbah-kotbahnya”.
Telegram diplomatik A.S. tahun 2009 yang diterbitkan oleh Wikileaks mengutip Duta Besar Swedia untuk Hak Asasi Manusia, Jan Nordlander, mengatakan bahwa Tiongkok “berulang kali menegaskan bahwa ini adalah masa-masa baru dan Tiongkok ‘tidak akan lagi duduk di sini untuk diajar oleh Anda.'”
Siapa pun yang duduk dengan nurani nurani sebelumnya untuk mendengar pengalaman tangan pertama mereka karena disiksa dan mendekam di penjara karena keyakinan mereka akan mengetahui seberapa besar tekanan eksternal yang meminta pembebasan mereka dapat berarti bagi mereka dan peluang kebebasan mereka.
Penduduk Toronto, He Lizhi, seorang mantan tahanan nurani Amnesty International yang dianiaya di Tiongkok karena latihan Falun Gong, mengatakan bahwa tekanan internasional oleh pemerintah yang demokratis sangat efektif dalam membantu mencegah penganiayaan dan melancarkan semangat para korban. Sebaliknya, setiap menaikkkan tekanan ini berfungsi untuk menyemangati para penindas tersebut.
Dia Lizhi mengingat kembali pengalamannya pada tahun 2002 saat dia masih dipenjara secara ilegal di Tiongkok. Pada tahun itu, dalam pertemuan puncak Komisi Hak Asasi Manusia tahunan di Jenewa, sebuah resolusi diusulkan untuk mengutuk catatan hak asasi manusia Tiongkok. Namun, resolusi tersebut gagal lolos.
“Reaksi terhadap berita di Tiongkok oleh rezim tersebut merupakan salah satu perayaan nasional,” katanya.
Pejabat di penjara di mana dia ditahan mengumpulkan semua para tahanan nurani bersama-sama, dan pejabat kepala mengatakan kepada mereka bahwa beberapa “negara musuh” ingin mengeluarkan sebuah resolusi melawan Tiongkok namun gagal.
“Ini berarti bahwa masyarakat internasional mendukung kami [PKT],” kata pejabat tersebut.
“Politisi dari negara-negara demokratis harus sadar bahwa ketika mereka mengatakan sesuatu terhadap kejahatan yang terjadi di Tiongkok, atau kejahatan terhadap kemanusiaan di Tiongkok, mereka harus secara terbuka mengutuknya,” kata He Lizhi. Dengan hanya menyebutkan hak asasi manusia dalam beberapa pertemuan tertutup tidak akan berdampak dan akan mudah bagi pimpinan Tiongkok untuk memberhentikan, dia menjelaskan.
“Terutama pembunuhan massal terhadap tahanan nurani Falun Gong untuk memanen dan menjual organ mereka karena keuntungan adalah kejahatan besar dan sangat memalukan bagi seluruh umat manusia, namun dunia luar terus bekerja sama di bidang medis dengan Tiongkok dalam bidang pariwisata transplantasi,” dia berkata.
Mempengaruhi
Kemampuan Beijing untuk menguasai Barat sampai ujung kakinya belum tanpa usaha untuk menggunakan pengaruhnya dari dalam. Pecahnya liputan media tentang campur tangan Tiongkok yang ekstrem dalam sistem politik Australia akhirnya mendorong Canberra untuk mengumumkan undang-undang baru pekan lalu yang bertujuan untuk mencegah pengaruh asing dan spionase.
Gelombang baru tekanan media juga melihat pengunduran diri minggu ini dari senator Australia Sam Dastyari, yang telah menjalin hubungan dekat dengan seorang donor kaya Tiongkok yang terkait dengan PKT dan telah mengambil posisi yang mendukung Beijing.
Di antara mereka yang menentang undang-undang baru tersebut adalah Andrew Robb, mantan menteri perdagangan dan arsitek Australia dari Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok-Australia; undang-undang tersebut mewajibkan pembuatan registri publik untuk orang atau organisasi yang ingin mempengaruhi proses politik Australia atas nama kepentingan asing.
FairFax Media melaporkan bahwa Robb, setelah pensiun dari Parlemen tahun lalu, segera mendapatkan pekerjaan AUS$880.000 per tahun dengan sebuah perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan rezim Tiongkok. Pekan lalu, FairFax mengungkapkan bahwa kontrak konsultasi Robb dengan perusahaan sangat tidak jelas sehingga dia akan dibayar meski dia tidak melakukan apapun di permukaan. Robb telah memanggil registrasi publik “sebuah aksi politik” dan menuduh mantan rekan koalisinya melukisnya sebagai “pengkhianat.”
Di Selandia Baru, anggota parlemen kelahiran Tiongkok, Jian Yang, mendapat sorotan publik pada musim gugur ini karena karirnya yang lalu mengajar mata-mata di akademi militer Tiongkok. Menyangkal “tuduhan apapun yang mempertanyakan” kesetiaannya kepada Selandia Baru, Yang mengatakan bahwa dia adalah korban kampanye kecaman rasis.
Upaya berlebihan Tiongkok untuk memberikan pengaruh pada politik Kanada tidak luput dari perhatian oleh Canadian Security Intelligence Service (CSIS). Pada tahun 2010, kepala CSIS, Richard Fadden, memperingatkan bahwa sejumlah politisi Kanada telah mengembangkan hubungan dekat dengan pemerintah asing, dengan Tiongkok yang paling aktif.
“Ada beberapa politisi kota di British Columbia dan setidaknya di dua provpnsi ada menteri puncak yang menurut kami setidaknya dibawah pengaruh umum dari pemerintah asing,” katanya dalam sebuah wawancara dengan CBC.
Dilaporkan kemudian oleh The Globe and Mail bahwa salah satu politisi Fadden mengacu pada menteri luar negeri Ontario Michael Chan. Chan menanggapi dengan meluncurkan tuntutan fitnah terhadap Globe dan menyatakan bahwa dia bukan penduduk berbahaya bagi Kanada karena hubungannya dengan Tiongkok.
Pengaruh tersebut tentu saja tidak hanya terbatas pada kalangan politik. Hal ini juga dapat diamati dalam karya akademisi dan komentar di media untuk membentuk opini publik Kanada, memberikan legitimasi terhadap pandangan menggelikan bahwa “visi Tiongkok tentang hak”, Â memberikan hak sosial seperti makanan dan tempat tinggal kepada masyarakat, seharusnya seimbang dengan “Nilai-nilai Barat” tentang kebebasan dasar dan kritikan bahwa Tiongkok seharusnya tidak membunuh atau menyiksa warganya sendiri.
Narasi tersebut tidak menyebutkan bahwa Marxisme adalah ideologi yang berkembang di Eropa dan diberlakukan pada orang-orang Tiongkok oleh milisi yang didukung Soviet, bertahan sampai hari ini berkat sistem totaliter yang dikelola oleh satu partai.
Arah Berbahaya
Melihat hubungan Tiongkok dengan negara-negara yang tidak memiliki demokrasi dan peraturan hukum yang sehat, menambah bukti bahwa arah pengaruhnya berorientasi tidak akan pernah menjadi jinak.
Sejumlah pembangkang sedang “diculik” dari negara-negara yang memiliki hubungan persahabatan dengan Tiongkok, dengan negara tuan rumah berbuat sedikit untuk mencegah penculikan tersebut, atau bahkan membantu Beijing dengan penangkapan.
Pada tahun 2015, sarjana Swedia kelahiran Tiongkok, Gui Minhai, diculik saat berada di Thailand dan kemudian dipenjara di Tiongkok. Awal tahun itu, Thailand telah mendeportasi lebih dari 100 etnis Uighur ke Tiongkok meski mendapat protes internasional bahwa mereka dapat menghadapi penganiayaan di Tiongkok.
Warga Kanada, Huseyin Celil, ditangkap pada 2006 saat berada di Uzbekistan dan diekstradisi ke Tiongkok meski ada demonstrasi di Kanada.
Tahun lalu, dengan Celil masih dipenjara, pemerintah Liberal mengumumkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan mengenai kemungkinan perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok.
Sejak saat itu, orang Kanada lain menjadi tahanan hati nurani: penduduk Vancouver, Sun Qian, seorang wanita bisnis yang sukses dan pendiri sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar, yang telah ditahan di Beijing atas kepercayaannya pada Falun Gong sejak Februari.
Seperti pernyataan menteri utama Li Keqiang bahwa hubungan Kanada-Tiongkok memasuki “era keemasan”, Kanada akan menjadi bijaksana untuk memastikan bahwa itu bukan “sampah yang dilapisi emas,” saat ungkapan Tiongkok tersebut berlangsung. (ran)
ErabaruNews
