Oleh Matthew Little
Epochtimes.id- Korea Utara memutus penggunaan sambungan telepon rumah secara nasional, mungkin karena adanya buku telepon yang lolos dari negara tersebut.
Menurut Daily NK, rezim mengeluarkan pemutusan untuk mengubah sistem nomor telepon di negara tersebut.
Sebuah Kantor berita mengatakan bahwa penduduk dan pejabat menanggapi dengan “frustrasi terbuka” karena layanan telepon terganggu.
Layanan telepon pernah terbatas pada pejabat senior di Pyongyang, namun akses diperluas ke warga di provinsi-provinsi luar pada awal tahun 2000an.
Pebisnis sangat bergantung pada layanan telepon untuk melakukan bisnis di pasar Korea Utara yang mulai diizinkan pada tahun 2010an.
Korea Utara memberikan layanan telepon seluler terbatas. Namun warga yang tinggal di dekat perbatasan Tiongkok dapat bergantung pada ponsel dan menara operator seluler terdekat di seberang perbatasan untuk melakukan panggilan ke luar negeri. Namun demikian, Amnesty International mengatakan tindakan ini dapat menyebabkan konsekuensi serius.
Pergantian secara total nomor telepon terjadi terkait dengan buku direktori telepon resmi yang diselundupkan keluar negari pada musim panas lalu.
“Layanan telepon di Pyongyang dan tempat lain telah ditangguhkan karena pihak berwenang mulai berupaya mengubah sistem nomor telepon. Aktivitas bisnis telah terganggu, tentu saja kantor pemerintah juga terimbas oleh keputusan tersebut, ” kata seorang sumber di Pyongyang mengatakan kepada kantor berita tersebut pada 11 Desember.
Buku direktori tersebut, menurut laporan sebelumnya oleh Daily NK, adalah sebuah buku telepon pemerintah internal dengan sejumlah pejabat dan departemen, termasuk database keamanan.
Buku telepon yang bocor tersebut memicu penangkapan orang-orang di sepanjang perbatasan yang dicurigai menyelundupkan buku telepon.
Meskipun negara lain umumnya membuat informasi yang sama tersedia untuk umum, direktori tersebut diklasifikasikan sebagai dokumen sensitif di negara komunis tersebut.
Pemutusan saluran telepon mempengaruhi komunitas bisnis Korea Utara saat pebisnis berjibaku untuk menemukan nomor kontak dan klien mereka.
“Banyak yang merasa tidak nyaman sekarang, karena di pasar Provinsi Pyongan Selatan, kita belum bisa menghubungi pedagang lain di pasar Pyongsong,” kata sumber tersebut.
“Pedagang Korea Utara lebih memilih biaya sambungan telepon rumah yang lebih murah,” kata sumber tersebut.
“Ini benar-benar membuat kami banyak masalah,” tambahnya.
Perusahaan milik negara juga mengeluh, dan menuntut sambungan telepon rumah dipulihkan dengan cepat karena tingginya biaya telepon seluler.
Perlambatan penanganan situasi di Korea Utara relatif lambat telah menyebabkan kekhawatiran bahwa diperlukan waktu enam bulan agar layanan dapat dipulihkan. Demikian menurut laporan Harian NK.
“Staf di departemen komunikasi yang bertugas melakukan peralihan menanyakan bagaimana orang dapat mengharapkan mereka untuk bekerja keras dalam proyek ini ketika terjadi kekurangan dana. Orang menginginkan sebuah kebijakan baru dari pemerintah dan bukannya menunggu selamanya seperti ini, ” kata seorang sumber dari North Hamgyong kepada media tersebut.
Pada Oktober, pihak berwenang Korea Utara mencoba menangani direktori telepon yang bocor dengan menyita direktori telepon di seluruh negeri. Tindakan ini setelah satu orang ditangkap gara-gara menyelundupkan buku telepon ke seberang perbatasan ke Tiongkok.
“Setelah menangkap seorang pria karena menyelundupkan sebuah direktori telepon ke Tiongkok, pemerintah meluncurkan sebuah kampanye besar-besaran untuk mengumpulkan buku-buku yang tersisa, yang menjelaskan bahwa itu adalah ‘karena omong kosong yang ingin menjualnya untuk keuntungan ke Korea Selatan,'” seorang sumber di Pyongyang mengatakan pada outlet berita itu pada 25 Oktober.
Rezim komunis juga memerintahkan semua departemen administratif, partai, dan yudisial untuk mengembalikan buku direktori mereka.
Buku telepon yang bocor itu setebal 500 halaman dan diterbitkan pada tahun 2003 silam. Nomor-nomor telepon ini berisi database semua pejabat departemen dan kantor keamanan di seluruh negeri. (asr)
Sumber : The Epochtimes
