Faktanya penyusupan PKT terhadap negara Barat, termasuk menyuap politisi mereka sudah bukan hal baru lagi, tapi berkat sistem demokrasi di Barat, ulah Beijing di bawah meja itu terungkap satu persatu dan menjadi sorotan masyarakat Barat, sehingga menimbulkan efek berantai.
Berbagai rumor yang baru-baru ini terungkap di Australia dan PM Australia yang mengatakan “tidak” pada PKT, sampai diumumkannya undang-undang yang baru dirilis, menandakan kewaspadaan Australia terhadap tindak tanduk PKT, serta melakukan balasan dan langkah antisipasi, dan inilah alasan kemurkaan PKT yang sebenarnya.
Masih ada serangkaian tindakan Amerika baru-baru ini yang juga membuat Beijing berang. Awalnya PKT mengira menjamu Trump dengan mewah saat berkunjung ke Tiongkok dan memberikan pesanan besar senilai USD 250 milyar akan membuat Trump berhenti beberapa saat.
Tak dinyana ‘nafsu makan’ Trump begitu besar, tak lama sekembalinya ke AS, Departemen Perdagangan AS segera mengumumkan investigasi “double anti-dumping” terhadap produk aluminium buatan RRT; akhir November lalu Amerika resmi menyerahkan dokumen pada WTO, yang isinya secara terbuka menolak status dumping pasar RRT.
Hal ini membuat Beijing sangat tidak senang, dan dan setelah Beijing secara tidak langsung menolak tuntutan Trump agar PKT menghentikan pasokan minyak bagi Korut pasca peluncuran rudalnya, sulit dikatakan tidak ada kaitan dengan perihal ini.
Tidak diragukan lagi bahwa Trump sedang merealisasikan janjinya saat berkampanye, menuntut perdagangan yang adil dengan semua negara termasuk RRT.
Dan hal ini bukan berita baik bagi PKT yang selama ini memanfaatkan kelemahan peraturan di WTO dan menggunakan cara bersaing yang tidak terpuji seperti memberi subsidi, mengendalikan nilai tukar, dumping harga murah dan lain sebagainya. Dan masalah yang membuat sakit kepala Beijing ini baru saja dimulai.
Selain mengalami pukulan telak dalam penyusupannya di Australia dan perdagangannya dengan Amerika, PKT juga kenyang dengan kecaman soal HAM, kekejaman PKT baru-baru ini kembali menjadi sorotan.
Peringatan hari HAM sedunia 10 Desember lalu, Delegasi Uni Eropa bagi Tiongkok beberapa hari lalu menyatakan, “walau standar kehidupan, pengobatan, dan pendidikan serta berbagai layanan masyarakat lain di RRT mengalami peningkatan, namun dalam setahun terakhir, kebebasan informasi, berpendapat, berserikat, serta kebebasan beragama dan aktivitas internet justru mengalami penurunan, dan hal ini mengkhawatirkan kami.”
