EpochTimesId – Amerika Serikat menyikapi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh rezim Iran sepanjang aksi unjuk rasa yang meluas. Amerika memutuskan untuk memberi sanksi ekonomi dan keuangan kepada 14 entitas dan individu Iran karena terkait dengan pelanggaran HAM, penyensoran, dan dukungan untuk pengembangan persenjataan.
Paman Sam juga mengeluarkan satu pengabaian lagi atas perjanjian nuklir Iran. Pengabaian akan berlaku saat AS bekerja sama dengan mitra Eropa untuk membuat perubahan penting pada kesepakatan nuklir Iran yang dicapai pada tahun 2015.
“Amerika Serikat tidak akan bertahan sementara rezim Iran terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan. Kami menargetkan rezim Iran, termasuk kepala pengadilan Iran, atas perlakuan buruk yang mengerikan terhadap warganya, termasuk mereka yang dipenjara semata-mata karena menjalankan hak mereka atas kebebasan berkumpul secara damai, dan untuk menyensor bangsanya sendiri saat mereka membela demonstrasi menentang pemerintah,” kata Menteri Keuangan AS, Steven T. Mnuchin, seperti dikutip dari The Epoch Times, Sabtu (13/1/2018).
Pemerintah Amerika mengaku sangat prihatin dengan kondisi warga Iran yang dipenjara hanya semata-mata karena menggunakan kebebasan mereka untuk berkumpul atau mengekspresikan pandangan politik mereka.
Puluhan ribu orang Iran telah turun ke jalan dalam beberapa pekan terakhir untuk meminta perubahan pada rezim Islam Iran yang telah berkuasa sejak 1979.
Orang yang paling menonjol yang menjadi sasaran sanksi tersebut adalah Sadegh Amoli Larijani, kepala pengadilan Iran. Larijani memiliki kekuasaan pengawasan atas hukum Iran, termasuk memberikan hukuman mati kepada anak-anak dan memerintahkan penyiksaan terhadap tahanan. Menurut petugas administrasi, metode penyiksaan termasuk penggunaan amputasi.
Yang juga menjadi sasaran di bawah sanksi tersebut adalah penjara Rajaee Shahr dan direkturnya Gholamreza Ziaei. Penjara tersebut digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, menurut Departemen Keuangan AS. Di antara pelanggaran yang dilakukan terhadap pemrotes anti-pemerintah yang dipenjara adalah penolakan perawatan medis, pelecehan seksual, eksekusi yang tidak sah, dan penyiksaan. Menurut pejabat senior, dalam satu kasus, seorang tahanan mendapati matanya dicungkil petugas lapas.
Sanksi AS juga menargetkan Dewan Tinggi Cyberspace Iran. Menurut pejabat senior, dewan tersebut digunakan oleh rezim Iran untuk ‘melarang atau membatasi kebebasan berekspresi’. Dewan tersebut bertanggung jawab untuk membatasi akses ke ribuan situs web, termasuk organisasi berita internasional.
Seorang pejabat administrasi senior AS yang lain mengatakan kepada wartawan bahwa mereka akan mengirim pesan yang sangat kuat bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan pelanggaran HAM terus berlanjut.
Pejabat senior tersebut menegaskan bahwa dengan sasaran Larijani, yang saudara laki-lakinya adalah Ali Larijani, juru bicara Parlemen Iran, sanksi akan sampai ke puncak rezim tersebut.
Renegosiasi Perjanjian Nuklir
Sementara iyu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memperpanjang satu pembebasan lagi atas sanksi nuklir Iran sementara pemerintahannya bekerja sama dengan negara-negara Eropa yang merupakan bagian dari perjanjian nuklir Iran. Kebijakan yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama, untuk membuat perbaikan penting dalam kesepakatan tersebut.
Jumat adalah batas waktu bagi presiden untuk menyatakan bahwa Iran mematuhi kesepakatan tersebut.
“Ini adalah pengabaian terakhir yang akan dia terbitkan,” kata salah satu pejabat senior.
Dua perubahan utama yang diinginkan Trump adalah, mengakhiri keterbatasan waktu dalam kesepakatan dan masuknya program rudal balistik Iran dalam kesepakatan.
Berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara pemerintahan Obama dan Iran pada tahun 2015, ketentuan utama ditetapkan akan berakhir setelah sepuluh tahun. Perhatian khusus adalah pencabutan pembatasan pengayaan uranium pada tahun 2026, yang para ahli percaya akan membuat Iran sanggup membuat senjata nuklir dalam waktu enam bulan setelahnya.
Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan bahwa Trump akan mendorong agar pembatasan ini tetap berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
Program rudal balistik Iran tidak tercakup dalam kesepakatan 2015, namun berada di bawah resolusi PBB yang terpisah. Ini berarti bahwa beberapa pelanggaran yang telah dilakukan Iran dalam melanjutkan pengembangan rudal balistiknya tidak berpengaruh pada validitas kesepakatan nuklir.
Pejabat senior pemerintah mengatakan bahwa Iran terus menghabiskan jutaan dolar untuk program rudal balistiknya.
Berdasarkan kesepakatan yang dicapai Presiden Barack Obama dengan Iran, rezim di Teheran memperoleh akses lebih dari 100 miliar dolar aset yang telah dibekukan dengan sanksi. Perusahaan juga menerima 1,7 miliar dolar AS uang tunai dari pemerintah AS.
Ketika banyak orang Iran berharap bahwa uang tersebut akan menguntungkan ekonomi dan rakyat Iran, namun sebagian besar justru diyakini telah digunakan untuk mengembangkan militer Iran. Selama tahun lalu, Iran telah mempercepat pengembangan teknologi rudal canggih dan terus mempengaruhi konflik di Yaman. Mereka juga mempersenjatai kelompok teroris Hizbullah di Lebanon. (waa)
