Di tengah kebuntuan militer dan ketegangan yang terus berlanjut di Selat Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengumumkan sebuah daftar manfaat besar ekonomi baru yang telah dirancang untuk menarik bisnis-bisnis dan individu-individu Taiwan untuk datang ke daratan Tiongkok. Pemerintah Taiwan dan beberapa pengamat memperingatkan bahwa “paket hadiah” baru dari rezim Tiongkok, yang terus mengancam negara kepulauan secara militer tersebut, mungkin menyajikan sebuah rancangan yang mengandung niat buruk.
Pengumuman yang diumumkan oleh Kantor Urusan Taiwan Tiongkok pada 28 Februari berisi 31 item disampaikan ke 29 instansi pemerintah yang konon akan memberi lebih banyak manfaat ekonomi bagi orang Taiwan yang berbisnis atau tinggal di daratan Tiongkok.
Langkah tersebut dikatakan konsisten dengan kebijakan resmi rezim Tiongkok untuk “memperdalam pertukaran dan kerjasama ekonomi dan budaya lintas selat” yang ditegaskan pada Kongres Partai ke-19 Partai Komunis Tiongkok tahun lalu, menurut pernyataan tersebut.
Sekilas, “paket hadiah” tampak mengesankan sesuai janjinya, dimana akan menyambut orang-orang dan bisnis-bisnis Taiwan untuk berinvestasi dan terlibat dengan industri-industri Tiongkok yang paling terbatas, seperti industri energi, infrastruktur, keuangan dan hiburan yang biasanya tidak terjangkau oleh para investor asing dan orang asing
Perusahaan-perusahaan Taiwan juga dapat berpartisipasi dalam proyek rezim Tiongkok yang dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, seperti inisiatif “Made in China 2025”, sambil mengambil keuntungan dari pajak yang lebih rendah dan dukungan yang lebih banyak dari negara.
Hal-hal lainnya akan memudahkan orang Taiwan untuk belajar, bekerja, dan berbisnis di Tiongkok. Dokter Taiwan dan beberapa profesional keuangan, misalnya, sekarang dapat menggunakan proses jalur cepat untuk mengubah lisensi dan praktek mereka di Tiongkok.
Di industri hiburan, film dan drama televisi Taiwan dijanjikan bahwa persetujuan untuk pemutaran di pasar daratan yang menguntungkan akan semakin mudah. Manfaat hanya mempercepat namun tidak menghapus proses persetujuan tersebut, dimana itu berarti isinya masih mengabdi tunduk pada mekanisme penyensoran Tiongkok yang canggih.
Skeptisisme Menjulang Tinggi
Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya Tiongkok untuk memenuhi tujuannya untuk bersatu kembali dengan negara kepulauan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa langkah-langkah yang diumumkan tersebut tidak mengikat secara hukum dan bahwa Taiwan akan melihat bagaimana badan-badan negara Tiongkok benar-benar memenuhi janji-janji ini.
Para pengamat juga mengatakan bahwa langkah Tiongkok tersebut konsisten dengan pendekatan “lunak-keras” Beijing terhadap hubungan lintas-Selat. Administrasi Xi menggunakan keduanya pemikat dan tongkat untuk bekerja menuju tujuan politis utamanya untuk mensubordinasikan Taiwan di bawah RRT, kata Russell Hsiao, Direktur Eksekutif think tank (lembaga riset) Global Taiwan Institute di Washington D.C.
Sejak Tsai Ing-wen Taiwan berkuasa hampir dua tahun yang lalu, rezim Tiongkok terus menekan kehadiran Taiwan dalam kancah internasional dan bergandengan dengan negara-negara lain. Sebagai tanggapan, pemerintah Tsai telah memperkenalkan apa yang disebutnya “New Southbound Policy,” serangkaian inisiatif Taiwan yang dirancang untuk meningkatkan pertukaran dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Oceania.
“Dengan menarik bisnis-bisnis Taiwan untuk berinvestasi lebih banyak di Tiongkok, Beijing mencoba untuk memikat investasi yang mungkin dalam situasi yang berbeda diberikan untuk masuk ke pasar-pasar yang menjadi target berdasarkan New Southbound Policy tersebut,” kata Hsiao.
Rezim tersebut juga telah mengeluarkan banyak ancaman terhadap pemerintahan Tsai, yang diperintah oleh Partai Progresif Demokratik Taiwan (DPP), yang mendukung status independen Taiwan terpisah dari Tiongkok. Militer Tiongkok terus melakukan pembangunan besar-besaran dan sikap agresifnya terhadap Taiwan, dengan aktivasi rute udara komersial kontroversial yang baru-baru ini berhasil menaikan situasi sulit Taiwan sebagai contoh yang menonjol.
Partai oposisi Taiwan, Kuomintang (KMT), dipandang lebih mendukung reunifikasi dengan Tiongkok, sebuah posisi yang cenderung mengecilkan hati selama kampanye pemilihan, karena mayoritas pemilih Taiwan menolak prospek hidup di bawah pemerintahan otoriter Rezim komunis
KMT secara konsisten berargumen bahwa Taiwan mengambil risiko semangat Beijing disebabkan oleh kegagalan DPP dan pemerintah Tsai untuk merangkul “Konsensus 1992,” sebuah pemahaman yang dinyatakan antara KMT dan RRT dimana kedua belah pihak mengakui bahwa ada “satu Tiongkok”, walaupun dengan interpretasi yang berbeda tentang apa “makna satu Tiongkok.”
Para politisi KMT berulang kali menyalahkan pemerintah Tsai atas pengurangan yang dirasakan pada wisatawan Tiongkok daratan, dan telah secara konsisten memperingatkan bahwa dengan memberi rezim Tiongkok sebuah ketidakpedulian, pemerintah Tsai berisiko merusak hubungan ekonomi Taiwan dengan Tiongkok dan dapat mengundang pembalasan terhadap bisnis-bisnis dan individu-individu Taiwan di Tiongkok.
“Paket hadiah” terbaru dari Tiongkok tersebut bagaimanapun, nampaknya mengindikasikan bahwa pemimpin rezim Tiongkok memiliki, setidaknya di permukaan, mengambil garis lunak dan pendekatan yang telah dipoles manis untuk menanggapi tantangan Taiwan. (ran)
Rekomendasi video :
https://www.youtube.com/watch?v=0x2fRjqhmTA&t=27s
ErabaruNews
