Dalam contoh lain dari tindakan keras yang semakin intensif terhadap agama Kristen dan kebebasan beragama, rezim Tiongkok sekarang melarang penjualan Alkitab, sehingga toko buku online di seluruh Tiongkok menariknya dan buku-buku Kristen lainnya dari situs-situs web.
Dilaporkan pada 3 April bahwa orang-orang Kristen Tiongkok mulai memperhatikan bahwa semua toko buku online yang dapat diakses dari dalam daratan Tiongkok kini telah menghapus Alkitab dari penjualan. Ini termasuk situs-situs e-commerce Tiongkok seperti Alibaba Taobao, JD.com, dan DangDang.com, begitu juga situs lokal Amazon di Tiongkok.
Sejumlah penjual online di situs-situs ini mengatakan kepada BBC bahwa pada awal Maret mereka menerima “instruksi” dari Cyberspace Administration of China, biro sensor internet rezim, untuk menghapus daftar penjualan Alkitab dan materi Kristen lainnya sebelum 30 Maret.
Meskipun instruksi penyensoran biasanya tidak datang dalam bentuk tatanan hukum, kegagalan untuk memenuhi akan bermakna satu hal. “Jika Anda tidak dapat mengikuti instruksi seperti apa yang ingin Anda lakukan, toko [online] Anda akan segera hilang,” seorang penjual online mengatakan kepada BBC
Di Weibo, situs mikroblogging Twitter yang paling terkenal di Tiongkok, penelusuran kata kunci untuk “Alkitab” melonjak pada 31 Maret, diikuti dengan penurunan tajam ke nol pada tanggal 1 April, yang menimbulkan kecurigaan bahwa Weibo telah menyensor kata kunci pada pesanan rezim.
Di Tiongkok, toko buku fisik tidak pernah menjual Alkitab yang dicetak, karena Alkitab itu sendiri tidak pernah secara resmi disetujui oleh rezim Tiongkok untuk diterbitkan. Sebaliknya, orang Kristen Tiongkok harus membeli kitab suci mereka dari gereja-gereja yang direstui negara, yang secara kelembagaan dikendalikan oleh rezim Tiongkok. Bahkan di sana, penjualan Alkitab di gereja-gereja dikontrol dan dipantau secara ketat dan dapat dibuat tidak tersedia dari waktu ke waktu atas kehendak rezim.
Larangan itu datang pada minggu yang sama ketika Dewan Negara rezim Tiongkok mengeluarkan sebuah laporan resmi baru yang menjanjikan untuk “menghormati dan melindungi kebebasan beragama warga negaranya.” Beberapa pengamat internasional memegang janji rezim tersebut tentang kebebasan beragama secara serius, dan laporan resmi baru tersebut memberikan alasan-alasan untuk skeptisisme ini. Dikatakan bahwa kebebasan beragama didasarkan pada “kondisi-kondisi agama dan nasional” dan bahwa agama-agama harus “menyesuaikan diri dengan masyarakat sosialis.”
Larangan tersebut juga terjadi ketika rezim Tiongkok dan Vatikan dilaporkan menjadi dekat untuk mencapai kesepakatan dalam melanjutkan hubungan diplomatik. Sebuah delegasi perwakilan Katolik Tiongkok yang dikontrol oleh rezim Tiongkok telah mengunjungi Gereja Katolik Roma pekan 27 Maret untuk membahas kesepakatan tersebut, meskipun Vatikan telah menolak untuk mengkonfirmasi kunjungan tersebut.
Vatikan dan Republik Rakyat Tiongkok tidak memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 1951, karena rezim Tiongkok selalu menekankan bahwa semua uskup di Tiongkok daratan harus ditunjuk oleh rezim tersebut. Tidak seperti semua Paus sebelumnya yang menolak pengaturan seperti itu, Vatikan di bawah Paus Francis telah menyerah kepada rezim Tiongkok dan dikabarkan siap untuk menerima kesepakatan tentang persyaratan-persyaratan dari Beijing.
Penganiayaan rezim Tiongkok terhadap orang Kristen telah meningkat secara dramatis sejak 2014 di tengah kepandaian berbicara pejabat tentang ancaman nilai-nilai “Barat” dan kebutuhan untuk “meningkatkan pengaruh Tiongkok” pada agama-agama, menurut laporan 2017 Freedom House.
The Epoch Times telah melaporkan dalam beberapa bulan terakhir polisi Tiongkok menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan gereja utama bawah tanah dan memasang kamera pengintai di gereja-gereja yang disetujui negara untuk memata-matai orang Kristen selama perayaan Natal. (ran)
ErabaruNews
