Sebuah jalan di daerah miskin di Tiongkok tengah yang menelan biaya hampir 1,6 miliar yuan (sekitar $250 juta) dalam dana bantuan kemiskinan pemerintah baru-baru ini terungkap telah dibangun dengan buruk.
Meskipun kemajuan-kemajuan drastis dalam standar hidup, sebagian besar Tiongkok tetap miskin. Menurut data Bank Dunia, sekitar 493 juta, atau 36 persen populasi Tiongkok, masih hidup dengan $5,50 sehari atau kurang. Lebih dari 43 juta orang saat ini hidup dengan kurang dari 95 sen sehari, menurut data resmi rezim tersebut.
Salah satu tujuan utama kebijakan pemimpin Tiongkok Xi Jinping adalah untuk memberantas kemiskinan sepenuhnya pada tahun 2020. Rejim Tiongkok telah mencairkan dana bantuan kemiskinan untuk pemerintah daerah demi membantu daerah-daerah yang dirundung kemiskinan.
Jalan Raya Zheda adalah proyek infrastruktur lokal yang dimaksudkan untuk menghubungkan Kabupaten Dongxiang yang dilanda kemiskinan di Provinsi Linxia, Provinsi Gansu, menuju dua kota terdekat di Kota Linxia dan Kota Lanzhou. Jalan raya, sepanjang 7.060 kaki tersebut, mulai dibangun pada Agustus 2009 dan selesai pada Oktober 2011.
Laporan CCTV, media siaran yang dikelola Partai Komunis Tiongkok (PKT), melaporkan pada 1 April bahwa sejak jalan itu selesai, banyak penduduk yang mengeluhkan kualitasnya yang buruk. Penduduk setempat menyebutnya sebagai “jalan berair.” Setelah jalan raya runtuh tahun lalu, pemerintah setempat melakukan penyelidikan, yang mengungkapkan bahwa Terowongan Kaole, yang merupakan bagian dari jalan raya tersebut, memiliki masalah keamanan yang serius: baja lapis ganda yang dalam desain aslinya telah diganti dengan baja lapis tunggal.
Menurut laporan CCTV, pihak-pihak berwenang pemerintah yang bersangkutan telah meminta terowongan tersebut ditutup untuk renovasi. Biro Administrasi Jalan Raya Provinsi Gansu mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa pada 10 November 2017, pembangunan telah dimulai untuk renovasi, yang akan selesai pada 28 November. Namun, penduduk setempat mengungkapkan bahwa terowongan itu tidak ditutup, juga tidak diperbaiki.
Di dalam Terowongan Kaole, retakan terbentuk di badan jalan dan dinding, selebar beberapa sentimeter. Namun, retakan itu tidak ditambal. Mereka hanya dicat di atasnya, menurut laporan tersebut.
Kecerobohan seperti ini sering merupakan hasil dari korupsi di kalangan pejabat lokal yang bertanggung jawab atas apa yang disebut penanggulangan kemiskinan, kata Huang Liangtian, mantan pemimpin redaksi majalah Tiongkok Bai Xing, sebuah majalah bulanan yang berbasis di Beijing. Publikasi tersebut, namanya secara harfiah berarti “rakyat biasa” dalam bahasa Mandarin, laporan terutama tentang peristiwa sosial dan masalah hak-hak sipil di Tiongkok.
“Para pejabat mengambil uang, dan para kontraktor mengambil uang juga,” kata Huang kepada New Tang Dynasty Television (NTD) pada 4 April, media siaran berbahasa Mandarin satu group dengan The Epoch Times.
“Ini adalah fenomena yang sangat umum di Tiongkok. Karena proyek-proyek berada di bawah nama pengentasan kemiskinan, orang lebih sensitif dan menarik perhatian media. Sebenarnya, hampir semua proyek konstruksi di Tiongkok melibatkan korupsi,” tambahnya.
Saat ini, kepala deputi biro Administrasi Jalan Raya Provinsi Gansu, Zhao Shuxue; kepala dan kepala deputi departemen konstruksi di dalam Biro Administrasi Jalan Raya, Liao Haidong dan Yang Aimin, serta tiga pejabat lainnya telah ditangguhkan dari jabatan mereka, menunggu penyelidikan.
Tian Qizhuang, seorang komentator independen Tiongkok yang berbasis di Tiongkok saat ini, mengatakan kepada NTD dalam sebuah wawancara bahwa prakarsa pengentasan kemiskinan rezim Tiongkok telah menghasilkan hasil-hasil yang membosankan dan tidak menarik untuk benar-benar membantu warga.
“Apa kebijakan-kebijakan spesifiknya? Mereka tidak transparan, juga tidak dimonitor [untuk efektivitas]. Kita tidak tahu di mana uang [dana pemerintah] dibelanjakan, apakah proyek-proyek dilaksanakan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya,”kata Tian.
Huang juga mencatat bahwa di banyak daerah miskin, sumber daya alam di daerah itu telah dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa lokal, meninggalkan penduduk tanpa sarana untuk mencari nafkah dari sumber daya tersebut. “Untuk mengentaskan kemiskinan, cukup berikan kembali kepentingan-kepentingan milik mereka,” katanya. (ran)
ErabaruNews
