Amerika Serikat telah melakukan survei terhadap dermaga yang didanai Tiongkok di negara kepulauan Pasifik Selatan, Vanuatu, Korps Marinir AS mengatakan pada 14 April.
Dermaga tersebut telah menjadi subyek laporan media Australia baru-baru ini bahwa Tiongkok berencana untuk membangun pangkalan militer permanen di Vanuatu.
Baik Vanuatu maupun Tiongkok membantah laporan itu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat atas kegiatan Tiongkok di Laut China Selatan.
Korps Marinir AS Letnan Kolonel Curtis L. Hill mengatakan kepada Reuters melalui email bahwa sekelompok kecil Marinir dari 1 Pasukan Ekspedisi Marinir yang berbasis di California telah melakukan survei lokasi dalam persiapan untuk latihan militer di Pasifik Selatan yang akan diadakan oleh pasukan AS tahun ini.
“Survei lokasi tersebut dilakukan karena kemungkinan partisipasi untuk kapal penunjang Komando Sealift Militer dalam latihan tersebut,” katanya.
Ada minat yang meningkat di dermaga di kota Luganville tersebut karena itu bisa cukup besar untuk memungkinkan kapal perang berlabuh di sana. Penggunaan utamanya adalah untuk melayani kapal kargo dan feri.
Pejabat Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa pemerintah AS telah mengetahui tentang laporan berita Australia tersebut dan mencoba memverifikasi kredibilitasnya, lapor The New York Times.
Kalfau Kaloris, komisioner tinggi Vanuatu di Canberra, ibu kota Australia, mengatakan Kementerian Luar Negerinya “tidak mengetahui adanya usulan semacam itu” untuk membangun pangkalan militer Tiongkok, sementara juru bicara kedutaan Tiongkok di Canberra menolak berkomentar, melaporkan Sydney Morning Herald pada tanggal 9 April.
Pemerintah Vanuatu bersikeras tidak membicarakan tentang kemungkinan Beijing membentuk pangkalan militer permanen, tetapi para pejabat senior Australia telah mengatakan mereka berhati-hati terhadap permintaan-permintaan Tiongkok untuk sebuah pangkalan Pasifik Selatan, lapor Australian Financial Review.
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull telah memperingatkan Tiongkok agar tidak melakukan tindakan semacam itu. “Kita akan melihat dengan sangat prihatin pembentukan pangkalan militer asing di negara-negara pulau Pasifik dan tetangga kita,” katanya.
Anggota parlemen Australia juga menyatakan keprihatinan mereka tentang potensi kegiatan Tiongkok. Perwakilan parlemen Australia Barat dan mantan perwira angkatan darat Andrew Hastie mengatakan kepada The Australian Financial Review bahwa sejak Perang Dunia II, pulau Vanuatu telah menjadi sangat penting bagi keamanan nasional Australia. “Geografi belum berubah. Pengembangan pangkalan militer Tiongkok di Vanuatu akan membuat Australia terisolir secara strategis,” katanya.
Sementara itu, mantan jenderal dan senator untuk New South Wales, Jim Molan, mengatakan, “Tampaknya akan ada pola dari Tiongkok, seperti yang ada di Rusia, kurangnya penghormatan terhadap tatanan internasional.”
Vanuatu, sekitar 1.200 mil (2.000 kilometer) timur Australia utara, memiliki populasi sekitar 270.000 jiwa. Selama Perang Dunia II, itu adalah rumah bagi pangkalan Angkatan Laut AS yang membantu memukul mundur tentara Jepang saat pasukan tempur maju melalui Pasifik menuju Australia.
Menurut The Sydney Morning Herald, Tiongkok telah membiayai Vanuatu dengan ratusan juta dolar untuk membangun infrastrukturnya. Akibatnya, Tiongkok menyumbang hampir setengah utang luar negeri Vanuatu sebesar $440 juta.
Dengan negara-negara lain di Samudra Hindia yang telah dicoba untuk dikuasai oleh Tiongkok, terutama melalui inisiatif One Belt, One Road, Tiongkok telah membayar proyek-proyek semacam itu dengan pinjaman besar Tiongkok yang sulit dibayar oleh pemerintah setempat. Ketika beban utang menjadi terlalu tinggi, pemerintah sering memilih untuk membiarkan rezim Tiongkok mengendalikan minat di dalam proyek tersebut, sebagai imbalan atas penghapusan utang.
Awal tahun lalu, Beijing juga menyumbangkan 14 kendaraan militer ke Vanuatu. (ran)
ErabaruNews
