Laporan komisi kongres menemukan bahwa pabrikan-pabrikan teratas yang memasok peralatan teknologi informasi (IT) ke pemerintah AS rata-rata 51 persen dari komponen-komponennya bersumber dari Tiongkok. Kurangnya strategi proaktif untuk mengelola rantai pasokan AS yang dikombinasikan dengan niat buruk rezim Tiongkok merupakan risiko besar bagi keamanan nasional AS, daya saing ekonomi, dan privasi warga Amerika, kata laporan tersebut.
Laporan ini dirilis pada 19 April oleh Komisi Kajian Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok, badan yang dimandatkan kongres yang didedikasikan untuk menyelidiki masalah keamanan dan perdagangan nasional antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.
Berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum, laporan tersebut menemukan bahwa rata-rata 51 persen dari komponen-komponen yang dikirim ke tujuh produsen IT Amerika Serikat, Hewlett-Packard, IBM, Dell, Cisco, Unisys, Microsoft, dan Intel, berasal dari Tiongkok. Produsen-produsen AS ini pada gilirannya menyediakan sebagian besar komputer, router, perangkat lunak, printer, dan produk IT lainnya yang digunakan oleh pemerintah AS.
Di antara tujuh perusahaan tersebut, Microsoft menempati urutan teratas dengan 73 persen komponennya bersumber dari Tiongkok, menurut laporan itu.
Jennifer Bisceglie, kepala eksekutif Interos Solutions, adalah salah satu pakar yang berkontribusi pada laporan tersebut. Dia mengatakan bahwa sebagian besar pengadaan teknologi informasi pemerintah AS $90 miliar akhirnya membeli produk-produk Tiongkok atau produk-produk yang komponen-komponennya dibuat di Tiongkok.
Laporan itu memperingatkan bahwa tujuh perusahaan tersebut bukan satu-satunya yang menyediakan peralatan IT untuk pemerintah AS, meskipun begitu merupakan penyedia teratas berdasarkan sumber-sumber yang tersedia untuk publik. Perusahaan IT top federal lainnya seperti AT & T, Abacus Technology, dan Amazon Web Services belum disurvei.
Lebih dari 95 persen komponen elektronik komersial dan sistem IT yang mendukung pemerintah AS adalah produk komersial, menurut laporan tersebut, dan peran Tiongkok dalam jaringan pasokan global dari produk-produk ini sangat signifikan.
Selama bertahun-tahun, para ahli keamanan nasional dan juga para pejabat AS telah membunyikan alarm mengenai kemungkinan bahwa negara-negara musuh dapat cukup canggih untuk memasukkan kecacatan yang berbahaya dalam peralatan AS, bahkan mungkin kecacatan yang dapat dimanfaatkan sebesar mungkin yang dapat digerakkan pada suatu saat sesuai keinginan musuh tersebut.
Mengingat ancaman yang semakin meningkat yang ditimbulkan oleh rezim Tiongkok terhadap keamanan nasional AS, telah ada permintaan untuk peninjauan komprehensif ketergantungan industri manufaktur AS pada komponen-komponen yang dibuat di Tiongkok, terutama produk-produk yang akhirnya dijual dan digunakan oleh pemerintah AS atau bahkan militer AS.
Laporan ini juga menunjukkan daftar undang-undang industri dan kebijakan Tiongkok yang diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir, yang semuanya berusaha untuk secara agresif mendongkrak Tiongkok dan produsen-produsen Tiongkok untuk mendominasi pasar teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dunia di masa depan.
“Peraturan-peraturan baru ini menghadirkan dilema serius bagi [perusahaan-perusahaan] multinasional AS dan ancaman terhadap keamanan nasional AS,” kata laporan tersebut. “Jika perusahaan-perusahaan AS, yang merupakan penyedia utama ICT untuk pemerintah federal AS, menyerahkan kontrol atas kode sumber, informasi bisnis eksklusif, dan informasi keamanan kepada pemerintah Tiongkok, mereka membuka diri dan ICT federal terhubung secara jaringan pada upaya-upaya cyber espionage (kegiatan mata-mata melalui sistem jaringan komputer) oleh Tiongkok.”
Serangan cyber pada rantai-rantai pasokan dapat juga menjadi lebih mudah dan lebih umum karena mengembangkan teknologi seperti teknologi jaringan seluler 5G dan internet untuk hal-hal yang secara eksponensial meningkatkan jalan bagi serangan, kata laporan tersebut.
Laporan ini merekomendasikan pembentukan “kepemimpinan terpusat” dalam pemerintah AS untuk mengawasi dan mengatur rantai pasokan tersebut, yang akan mengharuskan para kontraktor pemerintah AS untuk mengungkapkan para pemasok komponen mereka. Selain itu, juga menyarankan Kongres mempertautkan program yang mengatur pemantauan rantai pasokan untuk memastikan kepatuhan. (ran)
ErabaruNews
