WASHINGTON – Gedung Putih pada 5 Mei dengan tajam mengkritik upaya Tiongkok untuk memaksa perusahaan-perusahaan penerbangan asing untuk mengubah cara mereka bagaimana mengarahkan Taiwan, Hong Kong, dan Makau, melabeli upaya terbaru Tiongkok untuk menjaga ketertiban yang menggambarkan wilayah-wilayah yang sensitif secara politis sebagai “omong kosong Orwellian” (berkaitan dengan masa depan totaliter yang diuraikan dalam novel antiutopian karya George Orwell 1984)
Di tengah perjuangan yang meningkat atas surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat, Gedung Putih mengatakan Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok telah mengirim surat kepada 36 maskapai penerbangan asing, termasuk sejumlah maskapai AS, menuntut perubahan.
Perusahaan-perusahaan pengangkutan tersebut diberitahu untuk menghapus referensi-referensi di situs web mereka atau di materi lain yang menunjukkan Taiwan, Hong Kong, dan Makau adalah bagian dari negara-negara independen daripada Tiongkok, AS dan pejabat maskapai penerbangan mengatakan.
Taiwan adalah isu teritorial paling sensitif Tiongkok. Beijing menganggap pulau yang demokratis dan memili pemerintahan sendiri itu sebagai provinsi yang bertingkah tidak patuh yang akhirnya akan bersatu kembali dengan daratan, entah dengan paksaan atau kekerasan. Hong Kong dan Makau adalah bekas koloni Eropa yang kini menjadi bagian dari Tiongkok tetapi sebagian besar dijalankan secara otonom.
Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Presiden Donald Trump “akan membela orang-orang Amerika yang menolak upaya Partai Komunis Tiongkok dalam memaksakan kebenaran politik Tiongkok pada perusahaan-perusahaan dan warga Amerika.”
“Ini adalah omong kosong Orwellian dan bagian dari kecenderungan yang sedang tumbuh dari Partai Komunis Tiongkok untuk memaksakan pandangan politiknya pada warga negara Amerika dan perusahaan-perusahaan swasta. Kita menyerukan kepada Tiongkok untuk berhenti mengancam dan memaksa perusahaan-perusahaan pengangkutan dan warga Amerika.”
Pada tanggal 6 Mei, kementerian luar negeri Tiongkok menanggapi komentar Gedung Putih, dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan luar negeri yang beroperasi di Tiongkok harus menghormati kedaulatan dan integritas teritorialnya.
Kritik tajam Gedung Putih tersebut mengikuti pembicaraan perdagangan yang kontroversial antara pejabat senior AS dan Tiongkok pekan lalu.
Pemerintahan Trump menuntut pengurangan $200 miliar dalam surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat pada 2020, tarif yang jauh lebih rendah, dan penghentian subsidi untuk teknologi maju, sumber-sumber yang yang akrab dengan pembicaraan tersebut mengatakan.
“Kelompok saya baru saja kembali dari Tiongkok. Kita harus merevisi ulang Tiongkok karena telah menjadi jalan satu arah selama beberapa dekade,” kata Trump di sebuah acara di Cleveland, Ohio pada 5 Mei.
“Kita tidak bisa jalan dengan cara itu,” katanya, meskipun dia juga mengatakan dia sangat menghormati pemimpin Tiongkok Xi Jinping.
Trump awal pekan ini memuji hubungannya dengan Xi, tetapi tidak ada tanda-tanda kemajuan signifikan selama kunjungan delegasi AS ke Beijing untuk pembicaraan perdagangan pada 3 dan 4 Mei, menimbulkan kekhawatiran akan perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia.
Diplomat tinggi Tiongkok, Yang Jiechi, dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Sabtu membahas hubungan bilateral melalui telepon, dengan Yang mengatakan hubungan-hubungan berada pada “tahap penting,” menurut kementerian luar negeri Tiongkok.
Tidak jelas apakah seruan tersebut datang setelahnya, atau merupakan tanggapan atas, pernyataan Gedung Putih, atau apakah keduanya telah membahas masalah bagaimana Taiwan, Hong Kong, dan Macau diarahkan melalui perusahaan-perusahaan AS.
Ancaman-ancaman Tarif
Trump telah mengusulkan tarif pada $50 miliar barang-barang Tiongkok yang dapat berlaku bulan depan.
Tiongkok telah memberlakukan tarif pembalasan sendiri atas barang-barang AS, termasuk kedelai dan pesawat terbang, akan berlaku jika pajak-pajak AS dikenakan.
Perselisihan tentang bagaimana maskapai penerbangan merujuk ke Hong Kong, Taiwan, dan Macau adalah wilayah ketegangan lain dalam hubungan AS-Tiongkok.
Juru bicara Airlines untuk America, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili United Airlines, American Airlines, dan operator besar lainnya, mengatakan pada 5 Mei bahwa mereka bekerja dengan pemerintah AS untuk menentukan “langkah-langkah selanjutnya” dalam sengketa tersebut.
Pada bulan Januari, Delta Air Lines, menyusul permintaan dari Tiongkok atas daftar Taiwan dan Tibet sebagai negara-negara di situsnya, meminta maaf karena membuat “kesalahan tidak sengaja tanpa niat bisnis atau politik,” dan mengatakan telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Juga pada bulan Januari, Tiongkok menghentikan situs web Marriott International Inc Tiongkok selama seminggu untuk menghukum jaringan hotel terbesar di dunia tersebut karena telah mendaftar Tibet, Taiwan, Hong Kong, dan Macau sebagai negara-negara terpisah dalam kuesioner pelanggan.
Intensifikasi upaya-upaya yang nyata untuk mengawasi bagaimana bisnis asing merujuk pada wilayah-wilayah yang diklaim Tiongkok, bahkan jika itu berada di dalam menu-menu ketegori web yang dapat ditarikkembang ke bawah, menggarisbawahi betapa peka masalah kedaulatan tersebut telah terjadi di Tiongkok.
Otoritas penerbangan Tiongkok mengatakan pada bulan Januari akan mengharuskan semua rute operasi maskapai penerbangan asing ke Tiongkok untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap situs web mereka, aplikasi, dan informasi terkait pelanggan dan “secara ketat mematuhi hukum dan peraturan Tiongkok untuk mencegah hal serupa terjadi.”
Qantas Airways Australia mengatakan pada bulan Januari ia telah mengubah situs webnya untuk tidak lagi merujuk ke Taiwan dan Hong Kong sebagai negara dibanding wilayah Tiongkok, setelah Tiongkok mengeluarkan peringatan serupa. (ran)
ErabaruNews
