Pemerintahan Trump mencela penggunaan “pembenaran politik” Partai Komunis Tiongkok terhadap bisnis Amerika dan warga AS, dalam pernyataan 5 Mei dari sekretaris pers Gedung Putih.
“Presiden Donald J. Trump menentang pembenaran politik di Amerika Serikat,” dalam pernyataannya. “Dia akan membela orang-orang Amerika yang menolak upaya-upaya Partai Komunis Tiongkok dalam memaksakan pembenaran politik Tiongkok pada perusahaan-perusahaan dan warga Amerika.”
Ia mencatat bahwa pada tanggal 25 April, Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok PKT telah mengirim surat kepada 36 maskapai penerbangan asing, termasuk banyak perusahaan Amerika, menuntut mereka mengubah definisi “Taiwan,” “Hong Kong,” dan “Macao” untuk menyesuaikan dengan standar PKT.
“Ini adalah omong kosong Orwellian dan bagian dari kecenderungan yang berkembang dari Partai Komunis Tiongkok untuk memaksakan pandangan politiknya pada warga negara Amerika dan perusahaan-perusahaan swasta,” katanya. “Penindasan internet internal Tiongkok sangat terkenal di dunia.”
Pernyataan dari sekretaris pers tersebut memiliki makna ganda, tergantung siapa yang membacanya. Bagi kebanyakan orang Amerika, gagasan tentang pembenaran politik telah dilekatkan pada penyensoran atas isu-isu yang terkait dengan keadilan sosial. Namun di Tiongkok, gagasan tentang “pembenaran politik” mengarah pada sumber asal tentang konsep sebagai sebuah gagasan tentang sistem moral yang terkait dengan kebijakan negara.
Mantan pemimpin PKT, Mao Zedong, telah meletakkan ide-ide pembenaran politik pada tahun 1964 dalam bukunya “Little Red Book.” Pemimpin komunis tersebut, yang melalui berbagai perkiraan telah menewaskan antara 50 juta dan 70 juta orang Tiongkok, memiliki konsep sederhana di balik kalimat: Anda adalah “benar secara politis” jika Anda mendukung inisiatif-inisiatif politik, dan menjadi tidak benar secara politis akan menandai Anda untuk sasaran penganiayaan atau kematian.
Konsep ini telah ada di dalam satu bentuk atau bentuk lainnya di sebagian besar masyarakat komunis, yang telah menciptakan bentuk-bentuk sensor Orwellian dan yang membuat “pemikiran jahat”. Ini berawal dari asal muasal sistem komunis sebelumnya, dimana François-Noël “Gracchus” Babeuf, dianggap sebagai komunis revolusioner pertama, telah mengerahkan kekuatan sejak Reign of Terror pada Revolusi Perancis.
Sebelum “Law of Suspects” tahun 1793, pemimpin Jacobin Perancis, Maximilien Robespierre, menyatakan bahwa siapa pun yang dicurigai menentang kebijakannya harus dipenggal oleh guillotine. Pelanggaran-pelanggaran bisa termasuk tindakan mencurigakan, atau menulis atau mengatakan apa pun di luar batas. Di bawah kebijakan tersebut, Robespierre dengan gusar menyatakan, “Mereka yang menuduh kita adalah mereka sendiri yang tertuduh.”
Di Tiongkok, konsep pembenaran politik masih membawa benang ini. Dalam dorongan PKT untuk mempertahankan kontrol atas kebebasan berbicara dan berbagi gagasan-gagasan, ia telah menerapkan kebijakan “pembenaran politik” di hampir semua aspek kehidupan di Tiongkok. Pada Januari 2016, misalnya, Departemen Pusat Propaganda menyatakan bahwa semua dekorasi untuk Tahun Baru Imlek, seperti lentera liburan dan gulungan merah, harus “menyebarkan nilai-nilai inti sosialis.”
PKT memiliki persyaratan-persyaratan serupa untuk hampir semua bentuk hiburan, termasuk film, musik rap, dan video game, yang juga diperlukan untuk mempromosikan “nilai-nilai sosialis.”
Industri asing, khususnya studio film Hollywood, juga telah dipaksa untuk bermain bersama atau berisiko produk mereka dilarang di Tiongkok.
Namun pemerintahan Trump mengirim pesan bahwa ia akan berdiri melawan bentuk penyensoran ini. Seperti yang dinyatakan oleh pernyataan Gedung Putih, “upaya Tiongkok untuk mengekspor sensor dan pembenaran politiknya kepada orang Amerika dan seluruh dunia bebas akan dilawan.” (ran)
ErabaruNews
