Google telah mengumumkan akan menangguhkan iklan terkait referendum (jajak pendapat) Irlandia yang akan datang tentang aborsi, di tengah kekhawatiran tentang pengaruh platform online terhadap pemungutan suara.
Larangan sementara diberlakukan pada hari Kamis, 10 Mei dan akan mempengaruhi iklan di Google dan YouTube, Google mengonfirmasi dalam email. Ini akan tetap di tempatnya sampai sesudah referendum tersebut.
Seorang juru bicara mengatakan dalam sebuah pernyataan email, “Mengikuti pembaruan kami seputar upaya integritas pemungutan suara secara global, kami telah memutuskan untuk menghentikan semua iklan yang terkait dengan referendum Irlandia tentang Amandemen Kedelapan.”
Langkah ini menyusul pengumuman Facebook pada hari Selasa bahwa ia tidak akan lagi menerima iklan dari luar negeri yang berusaha mempengaruhi referendum tersebut.
Orang-orang Irlandia akan memberikan suara pada 25 Mei untuk mencabut Amandemen Kedelapan konstitusi Irlandia, yang menjamin “hak untuk hidup yang belum lahir,” membuat aborsi ilegal di Republik tersebut.
Kelompok kampanye anti aborsi Save the 8th, Pro Life Campaign, dan Iona Institute mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa keputusan Google adalah upaya untuk “membungkam” mereka karena takut bahwa pihak “NO” mungkin memenangkan referendum tersebut.
“Sangat jelas bahwa pemerintah, banyak media pendiri, dan perusahaan Irlandia telah memutuskan bahwa apa pun untuk mengamankan pemungutan suara “YES” harus dilakukan,” kata pernyataan mereka.
Ia melanjutkan, “Online adalah satu-satunya platform yang tersedia untuk kampanye “NO” untuk berbicara pada pemungutan suara secara langsung. Platform itu sekarang sedang dilemahkan untuk mencegah publik mendengar pesan dari satu sisi.”
Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan petunjuk sempit untuk pihak “YES”, tetapi sejumlah besar orang belum memutuskan.
Banyak perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk Facebook dan Google, memiliki kantor di Dublin, yang mengarahkan mereka untuk meneliti dengan cermat bagaimana platform-platform mereka digunakan selama periode pemungutan suara.
Pemerintah Irlandia mengatakan bahwa media sosial harus diatur sehingga jelas siapa yang membayar iklan-iklan, dan bahwa mereka dapat menjadikannya suatu pelanggaran karena menggunakan beberapa akun media sosial palsu, The Times melaporkan.
Pada bulan April, Komisaris Perlindungan Data Irlandia memperingatkan bahwa ada kemungkinan perusahaan asing dapat menargetkan para pemberi suara dalam referendum tersebut dengan menggunakan iklan online.
Bagaimanapun, dia mengatakan Independent artinya pada saat itu kepentingan yang demikian “sebagian besar bersifat teoritis.” (ran)
ErabaruNews
