EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menjatuhkan sanksi tambahan pada Venezuela, Senin (21/5/2018) waktu setempat. Sanksi tambahan diberlakukan tak lama setelah diktator sosialis, Nicolas Maduro, memenangkan pemilihan yang oleh pejabat senior pemerintahan Amerika disebut palsu.
Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang bertujuan untuk memblokir skema terbaru Madura untuk menyedot kekayaan Venezuela, yaitu dengan menjual piutang yang dipegang oleh pemerintah Venezuela.
Seorang pejabat senior Amerika menggambarkan praktik itu sebagai cara menjual masa depan bangsa, di mana seorang investor dapat membeli aset (piutang masa depan) yang dibayarkan kepada pemerintah Venezuela. Dalam skema piutang itu, setiap satu sen pinjaman akan dihargai satu dolar AS.
Perintah eksekutif mencantumkan sejumlah alasan untuk menjatuhkan sanksi terbaru. Alasan itu termasuk salah urus ekonomi endemik dan korupsi publik, dengan mengorbankan rakyat Venezuela dan kemakmuran mereka.
Alasan lainnya adalah penindasan berkelanjutan terhadap oposisi politik. Maduro dinilai mencoba untuk merusak tatanan demokratis dengan mengadakan pemilihan umum yang tidak bebas dan adil. Dan, tanggung jawab rezim untuk memperdalam krisis kemanusiaan dan kesehatan masyarakat di Venezuela.
Perintah eksekutif secara khusus melarang warga negara AS untuk membeli utang apa pun kepada pemerintah Venezuela. Warga Amerika juga dilarang menerima utang pemerintah Venezuela sebagai jaminan untuk pinjaman dan jenis pembiayaan lainnya. Pembatasan serupa berlaku untuk entitas, di mana rezim sosialis memiliki saham mayoritas.
Sebanyak 14 negara di Amerika Selatan juga menolak untuk mengakui pemilihan umum pada 20 Mei 2018 di Venezuela sebagai pemilu yang sah. Sikap tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan bersama Kelompok Lima oleh Argentina, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Guatemala, Guyana, Honduras, Meksiko, Panama, Paraguay, Peru, dan Saint Lucia.
Negara-negara Kelompok Lima juga berjanji untuk mengurangi hubungan diplomatik dengan Venezuela dan mengatakan bahwa mereka akan memanggil duta besar mereka dari Venezuela untuk mengekspresikan protes. Dalam pernyataan kepada wartawan, para pejabat senior Amerika memuji negara-negara Kelompok Lima terkait pernyataan tersebut.
Sanksi Senin adalah gelombang ketiga tindakan oleh administrasi Trump yang ditujukan pada rezim sosialis Venezuela.
Baru-baru ini, Amerika Serikat melarang semua transaksi yang terkait dengan cryptocurrency Venezuela yang didukung minyak, yang disebut ‘petro’. Pada hari Senin, pejabat senior Amerika mengecam petro sebagai skema Ponzi untuk memperkaya elit sosialis yang berkuasa. Sebelum larangan petro, Amerika Serikat juga melarang transaksi keuangan tertentu lainnya.
Semua tindakan ditujukan untuk menggagalkan kleptokrasi yang merajalela dari rezim Maduro dan kelas penguasa. Pejabat senior Amerika menggambarkan situasi saat ini di negara yang gagal itu sebagai ‘kebakaran’, dengan elit penguasa yang menjual ‘apa pun yang tidak dikunci’. Sementara sebagian besar warga Venezuela hidup dalam kemiskinan.
Menurut data dari Komisi Pemilu Nasional yang dikendalikan Maduro, sebanyak 5,8 juta orang Venezuela memilih kembali diktator itu untuk masa jabatan enam tahun lagi.
Sebanyak 8,6 juta orang menggunakan hak pilih dalam pemilihan, dari 20 juta pemilih yang dipanggil ke tempat pemungutan suara. Data ini menandai tingkat partisipasi terendah dalam sejarah pemilu Venezuela. Tetapi bahkan jumlah itu telah meningkat, menurut pengamat dalam kampanye yang berlawanan.
Tim Kampanye Javier Bertucci, yang menerima 925.000 suara, mengatakan kepada surat kabar El Nacional bahwa mereka telah mendokumentasikan 380 contoh kecurangan pemilu. Sementara itu, tim kampanye Henri Falcon mengklaim telah mendokumentasikan 142.589 contoh kecurangan pemilu dengan 91.700 saksi mendukung akunnya, menurut ABC Internacional. Falcon menolak menerima hasil pemilihan.
Video Rekomendasi :
Bahkan jika tidak ada kecurangan di surat suara, Amerika Serikat dan Kelompok Lima tidak akan mengakui pemilu sebagai pemilihan yang sah. Sebelum pemilihan, Maduro telah mengusir partai-partai oposisi besar, memenjarakan lawan-lawannya, dan menghancurkan kebebasan pers.
Pejabat senior Amerika mengatakan bahwa loyalis Maduro telah membuat posko di dekat tempat pemungutan suara. Mereka menawarkan uang dan makanan untuk suara dalam pemilu, sebuah praktik yang digunakan Maduro dalam pemilihan sebelumnya. Daerah yang tidak memilih Maduro di masa lalu dihukum dan dipotong jatah dana dan bantuan dari negara.
Sanksi Amerika bertujuan untuk membatasi perilaku Maduro, kata pejabat senior. Tujuan utamanya adalah untuk menekan rezim sosialis untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil. Sanksi juga diharapkan membuka kemungkinkan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke negara itu, serta membebaskan tahanan politik, dan mengakui Majelis Nasional.
Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar dunia dan pernah menjadi salah satu negara terkaya di Amerika Selatan. Itu sebelum Maduro dan pendahulunya mengubahnya menjadi contoh buku teks tentang kegagalan sosialisme.
Pada awal 2017, 93 persen warga Venezuela mengatakan mereka tidak memiliki cukup uang untuk makan tiga kali sehari. Fakta itu adalah hasil survei yang diselenggarakan oleh tiga universitas nasional. Kondisi di sana semakin memburuk sejak itu.
Pejabat senior Amerika menunjukkan pada hari Senin bahwa Venezuela sedang didukung oleh rezim komunis di Kuba. Hampir 92.700 proksi komunis Kuba bekerja di aparat pemerintah Venezuela, menurut kesaksian Kongres oleh seorang pensiunan pejabat militer Venezuela.
Trump adalah lawan vokal ideologi sosialis dan komunis. Trump menunjuk krisis di Venezuela sebagai contoh kegagalan sosialisme. (Ivan Pentchoukov/The Epoch Times/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
https://youtu.be/0x2fRjqhmTA
