Meskipun proses dikucilkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) karena tekanan politik Beijing, Taiwan belum tergoyahkan untuk menyatakan keinginannya untuk dimasukkan dalam World Health Assembly (WHA), Majelis Kesehatan Dunia. Taiwan telah memobilisasi sekutu diplomatiknya untuk mengajukan protes pada majelis tersebut, sementara para delegasi dan kelompok Taiwan berkampanye di Jenewa untuk memastikan bahwa pengucilan negara kepulauan tersebut menjadi sorotan pada pembukaan pertemuan kesehatan global tahunan.
Selama pembukaan pertemuan WHA pada 21 Mei di Jenewa, Swiss, 15 negara anggota WHO dengan cepat mengajukan usulan untuk mengundang Taiwan sebagai pengamat pada sidang tersebut. Usulan tersebut ditolak setelah perdebatan diadakan pada pertemuan Komite Umum dan juga selama rapat sidang pleno.
Ke-15 negara anggota adalah sekutu diplomatik Taiwan yang masih mempertahankan hubungan resmi dengan negara kepulauan yang demokratis tersebut. Kepulauan Marshall dan Saint Vincent dan Grenadines berbicara atas nama Taiwan dan berdebat dengan delegasi Republik Rakyat Tiongkok dan Pakistan yang menentang pencantuman Taiwan, sebelum mosi tersebut diakhiri oleh ketua WHA.
Karena selama beberapa dekade tekanan politik dari rezim Tiongkok, Taiwan bukan anggota PBB maupun WHO. Taiwan dapat berpartisipasi dalam WHA dengan status “pengamat” dari 2009 hingga 2016, ketika Ma Ying-jeou yang bersahabat dengan Beijing dari Partai Kuomintang adalah presiden dari negara kepulauan tersebut.
Sejak Partai Progresif Demokrat mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016, rezim komunis Tiongkok telah meningkatkan tekanan dan mendorong WHO untuk mencabut perwakilan resmi Taiwan dalam pertemuan global tahunan, yang seharusnya mempromosikan kesehatan untuk semua orang tanpa memandang asal negara.
Taiwan juga mengirim delegasi resmi yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Chen Shih-chung ke Jenewa untuk mengadakan serangkaian acara di sela-sela pertemuan WHA tersebut, untuk menyatakan maksud bahwa Taiwan tidak menerima dikeluarkan dari komunitas internasional untuk kebijakan kesehatan. Chen mengirim surat protes resmi kepada WHO pada 21 Mei, dengan mengutip kemajuan medis Taiwan dan kontribusinya terhadap upaya kesehatan internasional.
Selain itu, sejumlah LSM dan aktivis Taiwan berada di Jenewa minggu ini untuk memprotes pengucilan negara mereka dari majelis kesehatan terbesar dunia, yang mencakup 194 negara anggota. Kelompok terbesar yang memprotes tersebut adalah Taiwan United Nations Alliance (TAIUNA), sebuah LSM Taiwan yang selama 15 tahun telah mengorganisir perjalanan tahunan ke Amerika Serikat dan Jenewa untuk mengadvokasi keterlibatan Taiwan di PBB dan WHO.
Lima anggota parlemen dari Legislatif Yuan Taiwan juga terbang ke Jenewa dan bergabung dengan kelompok TAIUNA di sana, tetapi seperti halnya untuk delegasi resmi Taiwan, kelompok tersebut hanya dapat mengakses pertemuan sebagai anggota masyarakat daripada mewakili Taiwan.
“Status internasional Taiwan telah ditindas oleh Tiongkok untuk waktu yang lama,” kata Wang I Kai, anggota dari kelompok TAIUNA, “Saya datang ke Jenewa untuk menyuarakan keinginan saya agar Taiwan dimasukkan dalam WHA, di mana kami memiliki banyak hal untuk berkontribusi.”
Pada 21 Mei kelompok TAIUNA mengalami pelecehan dari seorang pria Tionghoa yang tidak dikenal, yang mempermasalahkan badge (lencana) “Taiwan dapat membantu” dan “Kesehatan untuk Semua” yang dikenakan oleh Lin Ching-yi, seorang legislator Taiwan. Pria tersebut meminta penjaga keamanan di tempat tersebut untuk tidak menerimanya serta orang Taiwan lainnya dalam kelompok tersebut memasuki area akses publik dari pertemuan WHA.
Sebelum pertemuan WHA dimulai, anggota kelompok TAIUNA juga dilarang mengenakan kaos atau lencana yang menunjukkan kata “Taiwan” selama “Walk the Talk,” acara jalan bebas publik yang diselenggarakan oleh WHA pada hari Minggu. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa para delegasi dan aktivis WHA dari negara lain seperti Malaysia dan Thailand yang juga berpartisipasi dalam lomba lari Minggu dapat dengan bebas menampilkan bendera-bendera nasional mereka masing-masing.
Menghalangi para delegasi Taiwan dan aktivis bukanlah hal baru, Sekretariat PBB mengambil langkah lebih lanjut tahun ini dan menolak akreditasi kepada wartawan dari Taiwan, sebuah langkah yang segera dikutuk oleh Federasi Jurnalis Internasional (IFT), yang mengecam PBB sebagai telah meletakkan agenda politik satu negara di depan kesejahteraan semua orang lain.
Sementara itu, Beijing mengatakan bahwa pengecualian Taiwan dari status pengamat WHA bahkan sejak tahun 2016 adalah untuk membuktikan bahwa “prinsip satu-Tiongkok adalah konsensus masyarakat internasional dan sesuai dengan tren waktu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang, di jumpa pers.
“Mengecualikan Taiwan, WHO pada dasarnya sedang membenarkan politisasi Beijing tentang layanan kesehatan global,” kata Russell Hsiao, direktur eksekutif Global Taiwan Institute, yang menunjukkan bahwa Direktur Jenderal WHO telah menyuarakan tentang “kesehatan untuk semua” namun menyangkal Taiwan bahkan status pengamatnya di majelis tersebut.
Selain sekutu diplomatik Taiwan yang mengajukan mosi resmi selama pertemuan tersebut, para delegasi WHA dari Jepang dan Australia juga mendukung dalam menyertakan Taiwan dalam pertemuan tersebut dan mengambil posisi bahwa tidak ada tempat yang harus ditinggalkan di dunia ini di mana penyakit tidak mengenal batas.
Amerika Serikat juga menawarkan dukungan, saat Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Alex Azar, berbicara pada 22 Mei di depan sidang umum untuk mengungkapkan kekecewaan AS atas tidak ikutsertanya Taiwan. (ran)
ErabaruNews
