Oleh James Jay Carafano, Layanan Intelijen Geopolitik
Pada tahun 2017, rejim Tiongkok merilis dokumen berjudul “Vision for Maritime Cooperation Under the Belt and Road Initiative”. Ini termasuk ide untuk hubungan Arktik antara Tiongkok dan Eropa Barat, melengkapi rencana lain rezim untuk membangun infrastruktur dan rute perdagangan yang menghubungkan negara dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa.
Ambisi-ambisi Tiongkok dikembangkan lebih lanjut dalam laporan resmi yang dirilis Januari ini, yang menekankan pentingnya pengembangan ekonomi dan ilmiah dalam strategi Arktik. Dan sementara ada kepentingan global dalam investasi Tiongkok di bidang infrastruktur, ada juga kekhawatiran yang sedang berkembang.
Para pemain lain prihatin tentang niat strategis Beijing dan apakah rencana-rencana tersebut akan direalisasikan dan memberikan manfaat ekonomi dan strategis yang signifikan untuk Tiongkok atau lainnya. Namun demikian, negara-negara Arktik memperhitungkan kebijakan Tiongkok dalam skema mereka sendiri untuk perkembangan masa depan di wilayah tersebut.
Penambahan rute utara yang besar pada inisiatif One Belt, One Road (OBOR) Tiongkok telah mendorong beberapa penilaian tentang niat Beijing dan prospeknya untuk berhasil mengembangkan jalur Arktik yang didominasi Tiongkok.
Misalnya, Heather Conley baru-baru ini menulis laporan tentang masalah ini untuk Pusat Kajian Strategis dan Internasional, sebuah lembaga riset yang berkantor pusat di Washington. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Tiongkok, yang sekarang menggambarkan dirinya sebagai “kekuatan mendekati Arktik,” akan berkontribusi pada pengembangan kawasan tersebut.
Di antara pengaruh-pengaruh positif, ia mengutip, adalah investasi Tiongkok di wilayah tersebut dalam kemitraan dengan setidaknya enam negara, termasuk Amerika Serikat. Pada 2017, misalnya, Tiongkok menandatangani perjanjian untuk berinvestasi dalam produksi LNG Alaska.
Bahaya Tiongkok?
Namun, yang lain khawatir bahwa pengaruh Tiongkok tidak jinak. Seperti halnya pengembangan rute lain di OBOR, kekhawatiran termasuk kemungkinan “perangkap utang,” seperti halnya dengan Sri Lanka, yang harus mengubah kontrol pelabuhan strategis kepada perusahaan milik negara Tiongkok setelah mengumpulkan lebih dari $1 miliar dalam utang pinjaman.
Ketakutan-ketakutan lainnya termasuk meningkatnya pengaruh politik Tiongkok dan perambahan strategis. Tahun lalu, misalnya, pemerintah Denmark membeli kembali pangkalan militer yang ditutup di Greenland yang telah dijual kepada pembeli swasta, karena takut rezim Tiongkok mungkin mencoba untuk membeli fasilitas tersebut.
Permintaan Beijing untuk peran yang lebih menonjol dalam pemerintahan Arktik juga telah mengganggu keseimbangan goyah di antara negara-negara di kawasan tersebut.
Kerja sama kutub sebagian besar telah diarahkan melalui Dewan Arktik. Sejauh ini, organisasi tersebut, yang tidak berurusan dengan masalah keamanan, telah berhasil menyeimbangkan kepentingan-kepentinga para anggotanya.
Khususnya, keseriusan dengan Rusia atas isu-isu seperti Ukraina dan Suriah tidak menyakiti kerja sama Arktik tersebut. Tiongkok yang lebih tegas memperkenalkan dinamika yang baru dan berpotensi mendestabilisasi. Saat ini, Tiongkok memiliki status sebagai pengamat di dewan tersebut.
Potensi Arktik
Saat ini, ada terlalu sedikit aktivitas untuk mengevaluasi dampak “Jalur Sutra Artik” atau niat jangka panjang yang sesungguhnya dari Tiongkok. Pada 2016, misalnya, hanya ada 19 penyeberangan kutub komersial. Pada tahun yang sama, lebih dari 75.000 kapal komersial transit Selat Malaka antara Malaysia dan Indonesia.
Namun demikian, prospek perkembangan ekonomi di Arktik terus meningkat. Finlandia dan Norwegia sedang mempertimbangkan membangun jalur kereta api Arktik antara pelabuhan bebas es Norwegia di Kirkenes dengan kota Rovaniemi di Finlandia.
Kereta api dapat menghubungkan proyek pembangunan utara-selatan di bawah Inisiatif Tiga Laut (sebuah forum negara-negara antara Laut Adriatik, Hitam, dan Laut Baltik), menciptakan koridor baru untuk energi, pembangunan ekonomi, dan perdagangan melalui Eropa Tengah. Koridor ini dapat terhubung ke pusat rute Arktik Tiongkok.
Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Nordik telah menanggapi potensi pengembangan Tiongkok di Arktik tersebut dengan mencampur keterbukaan untuk investasi dengan kewaspadaan terhadap persembahan pengaruh strategis Beijing yang tidak semestinya. Bahkan Rusia, yang juga bermitra dengan Tiongkok dalam proyek-proyek Arktik, telah menunjukkan ketidaknyamanan karena melihat dominasinya sebagai kekuatan kutub telah dimanfaatkan atau dipudarkan oleh Tiongkok.
Tanggapan Barat
Barat tidak menawarkan tanggapan yang jelas terhadap investasi Tiongkok di wilayah-wilayah kutub dan permintaan Beijing untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pemerintahan Arktik tersebut. Namun, ada tanda-tanda perubahan, karena ada kekhawatiran tentang dampak ketidakstabilannya pada tatanan global.
Elemen yang paling signifikan sedang berubahnya sikap-sikap ke arah Tiongkok di Eropa Barat. Bahkan ketika Beijing berusaha memperluas hubungan komersial dan investasi, pemerintah-pemerintah semakin waspada terhadap pengaruh Tiongkok.
Hal ini sebagian tercermin dari minat Eropa yang meningkat dalam melembagakan proses serupa dengan yang digunakan oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS). Pemerintah-pemerintah negara Nordik (yang menempati wilayah Eropa Timur dan Atlantik Utara) adalah yang paling skeptis tentang Tiongkok.
Bahkan perwakilan-perwakilan Uni Eropa, dalam percakapan-percakapan pribadi, mendesak agar lebih banyak pertimbangan dan penaksiran tentang tujuan-tujuan jangka panjang Tiongkok menembus Atlantik. Sebaliknya, Kerajaan Inggris berdiri sendiri di antara negara-negara besar Eropa dalam keengganannya untuk melepaskan anggapan bahwa kebangkitan Tiongkok akan menjadi pengaruh yang ramah di benua tersebut.
Kanada, kekuatan Arktik utama, mengambil peran dan pengaruhnya di kawasan tersebut secara serius. Namun, ia belum menunjukkan perhatian yang signifikan atas aktivitas kutub Tiongkok. Kanada mengklaim kedaulatan atas rute-rute pelayaran yang telah diusulkan yang disebutkan dalam laporan resmi tahun 2018 dari Beijing.
Peran Amerika Serikat akan bermain sangat penting tetapi tidak jelas. Tahun lalu, Washington menyelesaikan masa jabatannya sebagai ketua Dewan Arktik. Kepemimpinan AS, pada saat itu, ragu-ragu.
Pemerintahan Obama tampak sedikit tidak sejalan dengan negara-negara Nordik, dimana lebih tertarik pada pembangunan berkelanjutan. Pemerintahan baru AS sejauh ini belum menetapkan arah yang jelas untuk kebijakan Arktiknya.
Baru-baru ini menyelesaikan kerangka kerja Indo-Pasifik yang membahas keseluruhan OBOR. Namun, ada banyak hal yang harus diselesaikan pemerintah tersebut saat ini.
Ada perubahan signifikan dalam tim keamanan nasional, sementara beberapa prioritas jangka pendek akan menuntut perhatian Dewan Keamanan Nasional, terutama Korea Utara dan KTT NATO bulan Juli. Sepertinya kita tidak akan melihat respon AS yang menentukan terhadap usulan jalur Arktik dari Tiongkok dalam waktu dekat, meskipun itu dapat dikemas menjadi transaksi potensial dalam perdagangan.
Tanpa Kepemimpinan, Tanpa Tekanan
Dalam waktu dekat, skenario yang paling mungkin adalah bahwa Barat akan gagal untuk membuat tanggapan terkoordinasi terhadap Jalur Sutra Arktik Tiongkok. Amerika Serikat tidak akan memberikan kepemimpinan yang tegas, dan juga tidak akan ada negara-negara Arktik lainnya yang sepenuhnya mendamaikan keinginan mereka terhadap kepentingan-kepentingan investasi-investasi komersial Tiongkok dan keamanan nasional mereka.
Di sisi lain, Tiongkok tidak mungkin membuat terobosan signifikan dengan memainkan peran yang lebih menonjol di Dewan Arktik atau mempengaruhi perilaku negara-negara Nordik, seperti Islandia, Rusia, atau Kanada. Bagaimanapun, akan ada kemungkinan upaya sedikit demi sedikit yang membayangi respon keamanan nasional yang lebih terstruktur, termasuk perluasan proses seperti CFIUS di Eropa.
Amerika Serikat kemungkinan akan mengubah Rencana Komando Bersatu (Unified Command Plan), menggeser tanggung jawab koordinasi utama ke Komando Eropa AS untuk lebih menyelaraskan kebijakan keamanan Arktik dengan sekutu NATO.
Kanada tidak diragukan lagi akan terus menolak NATO menangani Arktik sebagai masalah keamanan. Jika dan ketika Tiongkok membuat langkah-langkah pasti di kawasan tersebut, sikap ini akan berubah, seperti juga prioritas Arktik di mata negara-negara Barat. (ran)
Dr. James Jay Carafano adalah wakil presiden untuk studi kebijakan luar negeri dan pertahanan di Heritage Foundation dan direktur di Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies. Ia juga ahli untuk Layanan Intelijen Global (Global Intelligence Services). Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh GIS Online.
ErabaruNews
