EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengeluarkan tiga perintah eksekutif pekan lalu. Peraturan Presiden itu akan membuatnya lebih mudah memecat pegawai pemerintah dan juga mengurangi dukungan pemerintah bagi serikat pekerja federal.
“Untuk memberdayakan pegawai sipil kami, untuk membantu orang lain sebaik mungkin, pemerintah harus selalu beroperasi lebih efisien dan lebih aman,” kata Trump dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah mengharapkan salah satu perintah akan menyelamatkan uang pemerintah hingga 100 juta dolar AS per tahun ketika benar-benar diterapkan.
Berdasarkan salah satu peraturan, PNS federal Amerika yang berkinerja buruk hanya akan memiliki satu bulan untuk memperbaiki kinerja. Dalam aturan sebelumnya, mereka memiliki waktu tiga hingga empat bulan untuk memperbaiki kinerja, sebelum mereka dipindahkan, diturunkan jabatannya, atau dipecat.
“Diperlukan waktu 6 bulan hingga 1 tahun untuk menghapus pegawai federal bertenor untuk kinerja yang buruk, ditambah rata-rata 8 bulan lagi untuk menyelesaikan banding. Karyawan federal bertenor juga 44 kali lebih kecil kemungkinannya untuk dipecat atau diberhentikan daripada pekerja sektor swasta,” kata lembar fakta tentang peraturan baru.
Perintah Eksekutif itu juga mendorong badan dan lembaga negara untuk memecat karyawan, tidak merumahkan mereka, jika terdapat situasi yang memungkinkan untuk itu.
“Pegawai federal bertenor telah mencuri properti agensi, menjalankan bisnis pribadi dari tempat kerja, dan telah ditangkap karena menggunakan obat-obatan saat istirahat makan siang dan tidak dipecat,” kata lembaran fakta peraturan, yang melatarbelakangi terbitnya Perintah Eksekutif.
Lembaga negara juga harus melaporkan tindakan disipliner dan manajemen pekerja yang buruk ke Kantor Manajemen Personalia, yang akan merilis data kepada publik (tanpa informasi pribadi).
“Survei sudut pandang karyawan federal telah secara konsisten menemukan bahwa kurang dari sepertiga karyawan federal percaya bahwa pemerintah berurusan dengan kinerja yang buruk secara efektif,” kata perintah eksekutif.
Peraturan yang lain mengarahkan lembaga negara untuk menegosiasikan kembali kontrak serikat pekerja untuk mengurangi dua pertiga waktu yang dihabiskan oleh pekerja pemerintah untuk bekerja di serikat pekerja dengan dihonor dengan uang negara.
Karyawan akan diharuskan menghabiskan setidaknya 75 persen waktu mereka untuk mengerjakan pekerjaan mereka, kecuali dalam beberapa kasus kerja serikat yang terbatas.
Pegawai federal berserikat (tidak termasuk pekerja pos) menghabiskan lebih dari 3,6 juta jam melakukan kerja serikat dengan biaya pembayar pajak pada tahun 2016. Data itu naik dari sekitar 3,1 juta pada tahun 2010. Ini berarti pemerintah membayar karyawannya hampir 175 juta dolar untuk menangani masalah serikat pekerja di tahun fiskal 2016, menurut laporan April oleh Kantor Manajemen Personalia.
“Lebih dari 470 pegawai Departemen Veteran menghabiskan 100 persen dari jam tugas mereka untuk bekerja di serikat pekerja dan bukannya melayani veteran. Ini termasuk 74 perawat penuh waktu,” kata lembaran fakta peraturan.
Perintah eksekutif juga melarang karyawan menggunakan jam kerja mereka untuk melobi pemerintah atau mengejar keluhan serikat pekerja terhadap pemerintah.
Selain itu, perwakilan serikat tidak akan diizinkan untuk menggunakan properti atau sumber daya pemerintah secara gratis atau dengan diskon.
“Properti dan sumber daya tersebut termasuk kantor atau ruang pertemuan, ruang parkir yang disediakan, telepon, komputer, dan sistem komputer,” kata peraturan baru.
Urutan terakhir bertujuan untuk mempersingkat waktu untuk menawar kontrak serikat menjadi kurang dari satu tahun.
“Lembaga negara membayar gaji serikat juru runding, sehingga merugikan pembayar pajak ketika tawar-menawar berlarut-larut selama bertahun-tahun. Gaji untuk negosiator serikat buruh menghabiskan 16 juta dolar AS pada tahun 2016 saja,” sambung lembar fakta.
Kesepakatan serikat juga akan dipublikasikan secara online sehingga masyarakat Amerika dapat mengukur sendiri apakah mereka mendapat kesepakatan yang bagus.
Perwakilan serikat pekerja pemerintah menolak peraturan baru yang dikeluarkan oleh Trump. Mereka sedang mempertimbangkan langkah yang tepat, termasuk melalui tindakan hukum, menurut Pejabat Pemerintah dalam sebuah publikasi online. (Petr Svab/The Epoch Times/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
https://youtu.be/0x2fRjqhmTA
