Dokumen-dokuman pengadilan yang baru diresmikan dari gugatan perdata yang diajukan di Dallas, Texas, telah mengungkap bagaimana raksasa telkom ZTE Tiongkok menyuap para pejabat Liberia untuk memenangkan kontrak dalam menyediakan layanan telekomunikasi di negara Afrika Barat tersebut.
Sementara itu, pengembang perangkat lunak Amerika, Seven Networks, baru saja mengajukan gugatan pelanggaran paten terhadap ZTE, juga di Texas.
Gugatan Dallas tersebut pertama kali dilaporkan oleh Australian Financial Review pada 31 Mei 2018.
Perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Tiongkok dikepung oleh sebuah larangan AS yang melarang perusahaan-perusahaan Amerika menjual komponen-komponen teknologi atau perangkat lunak padanya. Operasi utama ZTE telah dihentikan sebagai akibatnya. Sejak itu, ZTE telah terjerat dalam perundingan-perundingan perdagangan AS-Tiongkok, dengan pihak Tiongkok menekan Amerika Serikat untuk meringankan sanksi ZTE sebagai ganti Tiongkok membeli lebih banyak ekspor-ekspor Amerika.
Reuters melaporkan pada 1 Juni bahwa Amerika Serikat sedang mencari hukuman denda $1,7 milyar untuk ZTE, di samping kunjungan inspeksi “tanpa hambatan,” sebelum memungkinkan perusahaan tersebut kembali ke bisnis.
Larangan tersebut diberlakukan setelah pihak berwenang AS menemukan bahwa ZTE telah melanggar ketentuan perjanjian 2017 yang telah ditandatangani setelah mengaku bersalah menjual komponen-komponen teknologi ke Iran dan Korea Utara, melanggar sanksi-sanksi AS.
Rincian baru kini muncul dari gugatan yang diajukan pada Juni 2010, menuduh bahwa ZTE telah menjegal sebuah perusahaan Amerika untuk memenangkan tawaran dengan menyuap para pejabat pemerintah Liberia.
Menurut dokumen-dokumen pengadilan, Universal Telephone Exchange, perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Dallas, telah mengadakan negosiasi dengan Liberia dan negara-negara Afrika Barat lainnya antara 2003 dan 2004 untuk menyediakan upgrade ke sistem telekomunikasi negara tersebut.
Pada saat yang sama, Universal menghubungi perusahaan ZTE cabang Amerika tentang kemungkinan yang terakhir menyediakan peralatan pengganti untuk proyek-proyek Universal di Afrika Barat. Kedua perusahaan tersebut menandatangani perjanjian menjaga rahasia.
Namun ketika perusahaan telekomunikasi milik negara Liberia, Liberia Telecommunications Corp (LTC), meminta tawaran untuk sebuah proyek pada tahun 2005, ZTE mengajukan penawaran dalam persaingan dengan Universal. Universal akhirnya memenangkan tawaran tersebut.
Saat itulah ZTE mulai melobi pejabat Liberia untuk membatalkan kontrak dengan Universal dan memberikannya kepada ZTE.
Dua pejabat LTC bersaksi di bawah sumpah bahwa mereka disuap, menurut dokumen tersebut.
ZTE menawarkan Alfred D. Bargor, wakil direktur pelaksana di LTC, komisi seumur hidup sebesar 5 persen dari pendapatan ZTE dari penjualan ke LTC seandainya LTC memberikan kontrak kepada ZTE, selain $30.000 tunai disimpan dalam kantong kertas cokelat, yang diserahkan ke Bargor di sebuah hotel Liberia.
Anggota staf ZTE, Liu Ruipeng, juga mendekati direktur pelaksana LTC Amara M. Kromah, yang ditawari komisi 5 persen yang sama, di samping dua pembayaran tunai dalam kantong kertas cokelat dan semua biaya perjalanan ke Tiongkok, di mana ia diizinkan belanja tanpa batas.
Perusahaan tersebut juga menyuap mantan Presiden Liberia, Gyude Bryant, dan hakim pengadilan. Universal telah menggugat ZTE di Liberia pada 2006. Meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa kontrak LTC harus diberikan ke Universal, pengadilan tersebut tidak dapat memaksa LTC untuk melakukan bisnis dengannya. Tahun itu, pengadilan pidana juga menuduh ZTE dan beberapa pejabat Liberia, termasuk Kromah, dengan tuduhan korupsi dalam kasus yang sama.
Menurut catatan pengadilan terbaru, Universal dan ZTE masuk dalam forum arbitrase pada tahun 2012, tetapi saat ini sedang dalam sengketa hukum atas putusan arbitrase tersebut.
Dalam sebuah email tanggapan untuk Australian Financial Review, ZTE membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia “mempertahankan standar etika dan integritas yang tinggi dalam kegiatan bisnisnya di seluruh dunia.”
ZTE memiliki catatan panjang tentang korupsi dan perilaku buruk. Dokumen pengadilan tersebut mengutip sebuah laporan 2015 oleh dewan etika untuk dana kekayaan pemerintah Norwegia, terbesar di dunia, yang menemukan bahwa ZTE terlibat dalam tuduhan korupsi di 18 negara dari tahun 2007, ketika itu terdaftar secara terbuka di Bursa Efek Shenzhen, tahun 2014. Dewan tersebut menemukan alasan “korupsi kotor” ZTE untuk menghentikan investasi. Dana tersebut kemudian dijual sahamnya di ZTE dan memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam.
Gugatan Baru
Pada tanggal 31 Mei, situs berita teknologi Inggris The Register melaporkan bahwa perusahaan Amerika, Seven Networks, mengajukan gugatan di pengadilan federal di Texas utara, menuduh bahwa ZTE melanggar tujuh hak paten yang telah diajukan tentang transfer data smartphone, masa pakai baterai, pemberitahuan, dan perangkat lunak lainnya.
Smartphone Blade ZTE berisi perangkat lunak yang dikembangkan Seven Networks, dan sekarang mencari ganti rugi uang, menurut The Register. (ran)
ErabaruNews
