Sebuah kota di Taiwan telah menyuarakan kemarahan setelah rezim Tiongkok tiba-tiba membunuh rencana Kota Taichung negara kepulauan tersebut untuk menjadi tuan rumah pertandingan olahraga internasional multi miliar tahun depan.
Pada tanggal 24 Juli, Komite Olimpiade Asia Timur, East Asian Olympic Committee (EAOC), di bawah badan Komite Olimpiade Internasional, mengadakan pertemuan atas permintaan Tiongkok dan mencabut hak Taichung untuk menyelenggarakan East Asian Youth Games (EAYG) 2019, yang dijadwalkan akan diadakan pada bulan Agustus tahun depan dengan sekitar 2.300 atlet dari sembilan negara yang berpartisipasi.
Di bawah tekanan politik kuat Tiongkok, dari delapan negara anggota EAOC, hanya Taiwan yang memilih untuk melanjutkan pertandingan tersebut. Jepang abstain, sementara yang lainnya – Korea Selatan, Korea Utara, Hong Kong, Makau, dan Mongolia – memilih untuk mengakhiri pertandingan.
Pemerintah Kota Taichung telah menghabiskan $21,8 juta untuk mempersiapkan acara tersebut. Dalam pernyataan yang tegas, walikota Taichung, Lin Chia-lung mengecam Beijing karena melanggar semangat Olimpiade dan merampas kesempatan ribuan atlet muda, peluang untuk bersaing dalam pertandingan, yang akan menjadi yang pertama di antara delapan negara dan kawasan Asia Timur.
Berita tersebut mengejutkan Taiwan dan memicu kemarahan publik baru terhadap rezim Beijing. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen juga mengutuk penekanan Tiongkok terhadap EAOC sebagai “campur tangan politik yang kasar dan kurang ajar dalam olahraga.”
Pada 25 Juli, pemerintah Taichung juga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan apa saja untuk mengubah hasil tersebut, termasuk kemungkinan meluncurkan arbitrase internasional atau gugatan hukum terhadap EAOC.
Beijing Ingin Taiwan ke Menyensor kelompok Sipil
Seolah-olah, Beijing mengatakan alasan mengapa mereka menghentikan pertandingan tersebut adalah karena kampanye publik baru-baru ini di Taiwan mengadakan referendum mengenai apakah negara kepulauan itu harus berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo 2020 sebagai nama “Taiwan” daripada nama saat ini “Chinese Taipei.”
Beijing mengklaim Taiwan sebagai miliknya sendiri dan baru-baru ini menekan maskapai asing untuk mengubah acuannya tentang Taiwan untuk mencerminkan pandangan kedaulatan “satu Tiongkok” milik Beijing.
“Kekuatan politik tertentu dan aktivis kemerdekaan Taiwan” di pulau itu bertanggung jawab atas hasil ini, kata Kantor Urusan Taiwan rejim Tiongkok. Ini terlepas dari kenyataan bahwa baik pemerintahan Taichung maupun pemerintahan Tsai Taiwan tidak mendukung atau mengesahkan petisi tersebut untuk referendum. Selain itu, East Asian Youth Games adalah kompetisi yang terpisah dari Pertandingan Olimpiade internasional.
Michael Tsai, presiden LSM Taiwan United Nations Alliance dan pemimpin penyelenggara kampanye tersebut, mengatakan bahwa pembatalan Beijing hanya memberikan alasan lebih lanjut bagi Taiwan untuk berdiri teguh dan menekan balik paksaan Beijing.
Jumlah petisi telah meroket menyusul berita Beijing yang membunuh pertandingan Taichung, kata Tsai.
Michael Mazza, seorang peneliti di American Enterprise Institute, menggambarkan pembatalan EAYG sebagai “pengingat yang baik bahwa Beijing bermusuhan dengan kebebasan berbicara di manapun itu disenangi.”
“Ia tidak bisa mentoleransi warga negara Taiwan yang terlibat dalam percakapan yang tidak disukai,” kata Mazza.
Selama beberapa dekade, Taiwan telah dipaksa untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional dan acara olahraga di panggung dunia di bawah bendera “Chinese Taipei,” karena tekanan politik tanpa henti dari Beijing yang meminta agar komunitas internasional tidak mengakui negara pulau tersebut sebagai sebuah negara.
Jajak pendapat publik yang dilakukan pada tahun 2017 menemukan bahwa 48 persen orang Taiwan yang disurvei tidak menyukai nama “Chinese Taipei,” meskipun 42 persen lainnya menemukan label tersebut sebagai kompromi yang dapat diterima. (ran)
ErabaruNews
