EpochTimesId – ‘Api perang dagang’ Amerika Serikat-Tiongkok merambah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Kami (26/7/2018) waktu AS. Pihak yang mewakili AS menuduh model ekonomi dan perdagangan Tiongkok sebenarnya bertujuan untuk memperkuat kontrol negara atas ekonomi dan tidak mematuhi aturan yang digariskan WTO.
Sebelumnya pada hari Rabu (25/7/2018), negosiasi perdagangan antara Uni Eropa dengan AS berjalan lancar. Itu mengurangi ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Hari Kamis, WTO menyelenggarakan pertemuan Dewan Umum WTO di Jenewa. Dennis Shea, Duta Besar AS untuk WTO dalam pidatonya mengatakan bahwa, model ekonomi Tiongkok adalah model ekonomi paling proteksionis di dunia. Sementara model ekonomi Amerika Serikat ingin menghasilkan pertumbuhan perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh semua negara.
Api perang dagang AS-Tiongkok sudah berkobar, kedua belah pihak sudah saling melontarkan ‘bom’ berupa kenaikan tarif. AS menuduh Tiongkok melakukan praktek perdagangan tidak adil dan merampas kekayaan intelektual milik AS, dan Tiongkok melakukan pembalasan dengan ‘menghajar’ produk pertanian AS.
Pada pertemuan terakhir WTO, Dennis Shea juga menerbitkan makalah berjudul, ‘Perdagangan Tiongkok (versi) komunis adalah Model Ekonomi Destruktif’.
Reformasi ekonomi Tiongkok berarti meningkatkan manajemen ekonomi pemerintah dan PKT
Menurut laporan dari Reuters, AFP dan Associated Press, Dennis Shea pada hari Kamis mengatakan, “Meskipun Tiongkok telah berulang kali menggambarkan dirinya sebagai pembela perdagangan bebas dan sistem perdagangan global yang gigih, tetapi Tiongkok sebenarnya adalah negara dengan ekonomi merkantilis yang paling proteksionis di dunia.”
Dalam pertemuan Dewan Umum WTO Dennis mengatakan, “Sejak bergabung dengan WTO pada 2001, Tiongkok belum sepenuhnya menerima kebijakan dan praktik perdagangan yang berbasis pasar.”
“Faktanya, situasinya justru sebaliknya. Peran negara dalam ekonomi Tiongkok terus meningkat,” tambahnya.
Dennis mengatakan bahwa perusahaan milik negara di Tiongkok memainkan peran besar, mereka di bawah kontrol langsung oleh pemerintah dan PKT. Partai penguasa bahkan menunjuk langsung orang-orang yang memenuhi kualifikasinya untuk duduk di kursi manajemen senior dan menguasai input kunci seperti tanah dan modal.
Dia juga mengatakan bahwa hukum adalah alat negara dan struktur pengadilan adalah tanggapan terhadap arah yang ingin dicapai Partai komunis. “Bagi Tiongkok komunis, reformasi ekonomi berarti meningkatkan manajemen ekonomi pemerintah dan Partai komunis dan memperkuat pengendalian sektor-sektor yang ditangani negara, terutama untuk perusahaan milik negara.”
Dennis Shea mengatakan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh metode perdagangan dan investasi yang dipegang oleh negara telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Tidak ada cukup fakta untuk membuktikan bahwa Tiongkok komunis mengikuti aturan yang digariskan WTO.
“Tiongkok memperkuat kerusakan yang disebabkan oleh perdagangan dan metode investasi merkantilis yang dipimpin negara. Jenis kerusakan ini meningkat setiap hari dan tidak lagi dapat ditoleransi,” sambung Dennis.
Zhang Xiangchen, duta besar Partai komunis Tiongkok di WTO mengatakan bahwa tidak ada bukti untuk mendukung pernyataan bahwa Tiongkok mengendalikan perusahaan negara. Ia juga mengkritik AS yang mengenakan kenaikan tarif terhadap produk baja dan aluminium Tiongkok.
AS Menggandeng Eropa dan Jepang mereformasi sistem demi menghadapi Tiongkok
Menanggapi ucapan seorang perwakilan senior PKT yang mengklaim bahwa Beijing berkomitmen untuk mempertahankan perdagangan yang bersifat terbuka, transparan, inklusif dan non-diskriminatif, Dennis Shea mengatakan, “Tentu saja, seperti yang kita tahu, Tiongkok tidak pernah akurat dalam menggambarkan dirinya.”
Dennis Shea menolak klaim pemerintah Tiongkok yang menggolongkan negaranya sebagai negara berkembang. Karena Tiongkok merupakan pasar mobil terbesar di dunia, pengimpor minyak, produsen baja dan konsumen daging. Dia bersikeras pada pendapatnya bahwa pemerintah Tiongkok masih tetap mempertahankan kontrol dan pengaruh kuat pada berbagai perusahaan mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa negara-negara anggota (WTO) benar-benar memahami bahwa jika WTO ingin mempertahankan sistem perdagangan internasional yang adil, maka reformasi diperlukan,” katanya.
Dennis bersikeras bahwa Tiongkok harus berubah dan menjadi anggota WTO yang sepenuhnya dan efektif menerima kebijakan WTO yang terbuka, berorientasi pasar.
Washington percaya bahwa aturan-aturan WTO belum diperbarui sejak awal tahun 1995. Hal itu tidak cukup untuk menanggapi ekonomi Tiongkok yang berada di bawah kekuasaan PKT, yaitu ekonomi suatu pemerintah, partai yang berkuasa dan militer berinvestasi dalam iklim dengan transparansi yang terbatas.
Meskipun gagasan untuk reformasi WTO masih dalam tahap awal, tetapi menurut laporan bahwa Uni Eropa dan Jepang sedang mengembangkan proposal mereka yang ditujukan untuk mengubah perilaku perdagangan Tiongkok komunis.
Roberto Azevedo, Direktur Jenderal WTO pada hari Rabu di depan wartawan mengatakan, adalah hal wajir jika pada saat ini dilakukan peninjauan terhadap Tiongkok.
“Saya pikir orang-orang hanya memperhatikan segala sesuatu yang dilakukan Tiongkok,” kata Roberto.
Roberto Azevedo menambahkan, Organisasi Perdagangan Dunia memang telah membuat peraturan untuk membatasi pengaruh sektor swasta negara. Namun, Dia mengakui bahwa munculnya langkah-langkah ekonomi baru dan wilayah abu-abu, telah membiarkan ekonomi Tiongkok berkembang ke situasi di mana aturan-aturan WTO ini dapat dilewati.
Dennis Shea menghimbau anggota WTO untuk menyadari bahwa jika tidak dilaksanakan reformasi, maka organisasi tersebut akan tidak memiliki daya pengaruh. WTO perlu menempatkan tanggung jawab pada tindakan yang benar terhadap Beijing.
Dennis mengatakan bahwa WTO sendiri saat ini tidak menyediakan alat yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang dibutuhkan reformasi. Sebaliknya, jika perubahan yang diperlukan harus dibuat, itu adalah bahwa Tiongkok komunis harus berubah. (Xu Zhenqi/ET/Sinatra/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
