EpochTimesId – Amerika Serikat menegaskan kembali komitmennya untuk memberikan bantuan kepada Jamaika dalam pertempuran melawan perdagangan manusia. Pemerintahan Donald Trump siap mendukung penanggulangan epidemi tersembunyi yang terus tumbuh di seluruh dunia tersebut.
Berbicara di sebuah konferensi, Mark Seibel, wakil kepala misi Kedutaan Besar AS di Jamaika, mengatakan bahwa pemerintah AS bermaksud menyediakan 4,5 juta dolar AS (sekitar 63 miliar rupiah) dana bantuan untuk Jamaika.
“Saya bangga untuk mengatakan bahwa kemitraan kami melawan perdagangan orang sangat kuat dan berkembang,” kata Seibel pada konferensi Satuan Tugas Nasional Anti Perdagangan Orang (NATFATIP) pada 25 Juli 2018.
Bantuan moneter berasal dari “Kemitraan Komprehensif Perlindungan Anak” yang dibuat antara kedua negara pada akhir Mei 2018. Kemitraan bersama ini adalah salah satu upaya terbaru oleh pemerintah AS untuk menekan perdagangan manusia dan akan diselesaikan selama sekitar empat tahun.
Kelompok sipil atau organisasi internasional yang berkolaborasi dengan Satuan Tugas Nasional Jamaika akan menerima bantuan asing yang ditujukan untuk meningkatkan kebijakan dan praktik untuk menahan pelaku perdagangan anak yang bertanggung jawab secara kriminal, di antara daftar strategi pencegahan lainnya. Pendanaan tidak akan diberikan langsung kepada pemerintah Jamaika.
Jamaika masih berada dalam ‘daftar pengawasan tingkat 2’, menurut laporan Departemen Perdagangan Manusia (TIP) Departemen Luar Negeri AS, yang dikeluarkan pada 28 Juni. Negara-negara pada daftar tier-2 tidak memenuhi standar minimum untuk Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia (Trafficking Victims Protection Act/TVPA), akan tetapi tengah bekerja untuk mencapai standar ‘upaya signifikan’ untuk mematuhi standar.
Laporan tersebut mencatat bahwa meskipun pemerintah Jamaika tidak memenuhi standar minimum, itu menunjukkan peningkatan upaya sejak laporan sebelumnya.
Pada konferensi tersebut, Seibel mengatakan berbagai departemen pemerintah AS akan membantu menyediakan program pelatihan yang disponsori, kampanye sensitisasi publik, dan pembicara tamu untuk menangani perdagangan dari perspektif pencegahan, perlindungan, dan penuntutan.
Jamaika mengidentifikasi total 13 korban perdagangan orang yang dikonfirmasi selama periode pelaporan laporan perdagangan manusia AS terakhir. Dari kelompok itu, 12 dieksploitasi untuk perdagangan tenaga kerja dan satu dieksploitasi untuk perdagangan seks. Sebagai perbandingan, negara itu hanya mengidentifikasi delapan korban yang dikonfirmasi pada tahun 2016.
Juga berbicara pada konferensi 25 Juli, Sekretaris Permanen Jamaika Kementerian Kehakiman, Carol Palmer, dan Ketua NAFTATIP mengatakan bahwa, “Tidak ada negara yang terhindar; tidak ada perbatasan yang aman,” mengutip laporan Global Slavery Index yang dirilis pada bulan Juli.
Laporan itu menemukan 40 juta orang di dunia menjadi korban perdagangan manusia.
“Ada kebutuhan untuk alat pemantauan dan evaluasi yang kuat, yang secara ilmiah diterapkan pada negara-negara sebagai cara yang adil dan obyektif untuk menilai pekerjaan dan kemajuan dalam upaya anti-perdagangan manusia,” katanya.
Menurut Global Slavery Index, hampir 3 dari 1.000 orang di Jamaika hidup dalam perbudakan modern. Palmer juga mengatakan statistik global menunjukkan bahwa perdagangan manusia menghasilkan laba sekitar 150 miliar dolar (sekitar 2.100 triliun rupiah) per tahun.
Menggemakan sentimennya pada acara dua hari itu adalah Menteri Keamanan Nasional Jamaika, Horace Chang, yang menyerukan tanggapan nasional kolektif untuk membendung arus perdagangan melalui upaya kerja sama pemerintah dan LSM.
Chang melanjutkan dengan mengatakan bahwa perdagangan manusia menghadirkan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan negara dan sering melibatkan jaringan kejahatan terorganisir besar yang mengeksploitasi korban untuk keuntungan finansial.
“Sifat rahasia dari kejahatan ini menuntut agar setiap warga Jamaika mengambil tanggung jawab untuk bergabung dengan perang untuk menghentikan pedagang di jalur mereka. Adalah tidak praktis untuk berpikir bahwa respon Pemerintah saja akan efektif,” katanya.
Menteri juga meminta media untuk memainkan peran yang lebih besar dalam mengekspos dan mengutuk kegiatan ilegal.
Pada bulan April, portal human-trafficking terbesar di Amerika Serikat, Backpage.com, ditutup oleh FBI. Penutupan dilakukan tidak lama setelah Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang yang menghentikan perisai operator situs web dari tuntutan pidana negara atau tanggung jawab perdata jika mereka memfasilitasi iklan seks atau prostitusi.
Trump telah menempatkan penanganan perdagangan manusia di garis depan kepresidenannya. Dia menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Februari 2017 yang mengarahkan pemerintah untuk ‘mengidentifikasi, melarang, mengganggu, dan membongkar organisasi kriminal transnasional yang terlibat dalam perdagangan manusia’. (Bowen Xiao/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
