Surat kabar resmi pengadilan Tiongkok, People’s Court Daily yang dikelola pemerintah, baru-baru ini menerbitkan komentar dengan penilaian yang terus terang dan langka: ketika Amerika Serikat mengenakan tarif pada lebih banyak ekspor Tiongkok, banyak perusahaan Tiongkok akan bangkrut, terutama perusahaan-perusahaan swasta.
“Tidak dapat diprediksi bagaimana [perang perdagangan AS-Tiongkok] akan berkembang dan sejauh mana,” tulis Du Wanhua, seorang hakim senior di pengadilan tertinggi Tiongkok, Mahkamah Tinggi Rakyat, dalam komentar 25 Juli. “Tapi ada satu hal yang pasti. Jika Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi pada produk Tiongkok yang diimpor ke Amerika Serikat menurut skala $60 miliar, $200 miliar, dan $500 miliar, banyak perusahaan di Tiongkok akan menghadapi kesulitan menjadi bangkrut.”
Pada tanggal 6 Juli, Tiongkok dan Amerika Serikat telah memberlakukan tarif 25 persen untuk impor senilai $34 miliar dan mengumumkan bahwa mereka akan mengenakan tarif tambahan barang senilai $16 miliar berikutnya.
Kemudian, pada 10 Juli, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan untuk mengenakan tarif atas barang-barang Tiongkok senilai $200 miliar, sebagai tanggapan atas tindakan pembalasan Tiongkok. Belakangan, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa pemerintah siap memberlakukan tarif pada semua produk Tiongkok, senilai kira-kira $505 miliar, yang diekspor ke Amerika Serikat.
Meskipun rejim Tiongkok bersikeras akan melakukan langkah-langkah anti-pembalasan, tetapi belum mengungkapkan sesuatu yang spesifik. Bagaimanapun, rezim tersebut baru-baru ini melarang media untuk melaporkan tentang bagaimana perang perdagangan akan mempengaruhi ekonomi domestik, menurunnya pasar saham, dan liputan media AS terhadap perang dagang tersebut.
Seorang sumber juga mengatakan kepada Reuters bahwa wartawan media negara diperintahkan untuk melaporkan berita tentang perusahaan Tiongkok dengan hati-hati karena beberapa orang sudah merasakan dampak dari pertikaian perdagangan tersebut. Wartawan diarahkan untuk tidak menimbulkan emosi negatif atau “mengungkapkan kartu” untuk para importir Tiongkok, menurut sumber tersebut.
Rilis komentar pada 25 Juli menunjukkan bahwa meskipun ingin mempertahankan strategi perangnya, Beijing mulai khawatir tentang dampak potensial perang dagang tersebut terhadap masyarakat dan ekonomi.
Hakim Du menjelaskan beberapa alasan bahwa perang dagang dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan Tiongkok tutup, seperti: karena tarif tinggi, biaya bahan baku atau suku cadang yang diperlukan untuk langkah pertama rantai pasokan akan meningkat secara dramatis; bahan baku utama atau suku cadang telah dilarang dijual ke perusahaan-perusahaan Tiongkok, kemungkinan mengacu pada larangan AS terhadap perusahaan telekomunikasi ZTE dalam membeli komponen-komponen teknologi dari pemasok-pemasok AS, yang baru-baru ini dicabut oleh pemerintah AS; dan biaya akan meningkat tajam karena bea masuk anti-dumping dan countervailing (aksi penerapan pungutan tambahan terhadap produk impor dari suatu negara) yang tinggi dari negara lain.
Du menambahkan bahwa akan sulit bagi negara tersebut untuk menggunakan taktik de-leveraging atau de-stocking untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan semacam itu, tidak seperti saat bagaimana Beijing telah mendukung perusahaan ‘zombie’ milik negara di masa lalu. Dengan demikian, gelombang pertama kebangkrutan karena perang dagang tersebut kemungkinan akan menghantam perusahaan-perusahaan swasta.
“Banyak perusahaan yang bangkrut kemungkinan akan menjadi perusahaan teknologi tinggi seperti yang sedang dijanjikan,” tulis Du.
ZTE bisa berada di antara yang pertama berada dalam kesulitan, sebagaimana ia telah menghentikan operasi bisnis utamanya setelah Amerika Serikat memberlakukan larangan bagi para pemasok pada bulan April. Sesuai dengan kesepakatan Amerika Serikat untuk mencabut larangan tersebut, ZTE harus membayar denda $1,4 milyar (denda $1 milyar dan $400 juta di escrow).
ZTE dihukum karena membuat pernyataan palsu tentang mendisiplinkan 35 karyawan yang terlibat dengan pengiriman barang-barang asal AS ke Iran dan Korea Utara secara ilegal, menurut Departemen Perdagangan AS.
Meskipun ZTE telah memulai kembali bisnisnya, bagaimana ia akan membayar biaya penalti yang sangat besar dan mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat internasional tetap menjadi sebuah pertanyaan. (ran)
ErabaruNews
