Krisis pinjaman peer-to-peer (P2P) di Tiongkok saat ini telah menyebabkan banyak keluarga kelas menengah menderita kerugian finansial besar.
Seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai Li mengatakan dia telah kehilangan investasinya di Yindou, platform P2P, setelah pihak yang mengoperasikan perusahaan tersebut hilang dan platform ditutup pada bulan Juli. Dia menceritakan, dalam sebuah wawancara dengan Epoch Times versi bahasa Mandarin, tentang kapan dia bersama dengan sekitar 60 korban lainnya, dan pengacara mereka, pergi ke Bank Jiangxi untuk protes.
Pinjaman peer to peer merupakan kegiatan yang dilakukan secara online melalui platform situs web dari berbagai perusahaan pinjaman P2P. Berbagai macam platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan tidak saling mengenal.
P2P memungkinkan orang meminjamkan uang satu sama lain sambil mendapatkan suku bunga tinggi, lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh bank. Perusahaan yang mengoperasikan platform P2P menghubungkan para investor yang haus akan hasil dengan individu-individu yang kekurangan uang atau usaha-usaha kecil.
Yindou memiliki saldo pinjaman 4,4 miliar yuan (sekitar US$640 juta) per akhir Juni, menurut Yicai, surat kabar bisnis utama Tiongkok. Setelah Yindou menghentikan operasinya pada bulan Juli, para investor perusahaan tersebut dibiarkan tanpa kemampuan untuk menarik investasi mereka.
Menurut media Tiongkok, Yindou telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Jiangxi Bank pada April 2016, bersama bank tersebut menahan dana yang dikumpulkan oleh Yindou. Jiangxi Bank adalah bank swasta yang berlokasi di Kota Nanchang, Provinsi Jiangxi; lembaga keuangan kota tersebut adalah salah satu pemegang saham mayoritas.
Sejak platform ditutup, investor Yindou telah beralih ke bank dengan harapan mendapatkan kembali investasi mereka.
Li mengatakan bahwa ketika dia dan para korban lainnya tiba di Jiangxi Bank pada 12 Agustus untuk mengajukan petisi pengembalian investasi mereka, mereka bertemu sekitar 120 petugas polisi. Li mengatakan bahwa empat dari para pemohon ditangkap oleh polisi, sementara dua lainnya secara paksa dikirim pulang.
Li menjelaskan bahwa ia telah menginvestasikan sekitar 300.000 yuan ($43.645) atas nama orang tuanya.
“Orang tua saya belum mengatakan apa-apa kepada saya, tetapi saya belum berhenti merasa bersalah tentang hal itu,” katanya. “Sekarang saya hanya tidur sekitar dua hingga tiga jam setiap hari. Ketika saya bangun di tengah malam, saya memiliki perasaan tidak berdaya yang kuat.”
Li menambahkan bahwa dia tidak lagi percaya bahwa pihak berwenang Tiongkok akan melakukan apa pun untuk membantu para korban.
“Saya tidak mempercayai pemerintahan ini lagi,” kata Li.
Baru-baru ini, korban dari produk keuangan lain yang juga bermasalah telah turun ke jalan. Tahun ini, total 170 dana swasta, 70 persen di antaranya merupakan dana ekuitas swasta atau modal ventura, telah gagal atau ditutup tanpa penjelasan. Hal ini telah menimbulkan banyak protes, terutama di Beijing pada 7 Agustus, di mana polisi setempat memadamkan para pemrotes sebelum mereka dapat mengajukan kasus mereka ke regulator bank Tiongkok, Komisi Regulator Perbankan Tiongkok (CBRC).
Banyak yang berpendapat bahwa rezim Tiongkok dalam banyak hal bertanggung jawab atas krisis baru-baru ini. Dalam artikel 9 Agustus, Radio Free Asia (RFA), mengutip komentar oleh ahli keuangan, menunjukkan bahwa banyak platform P2P dijalankan oleh pihak-pihak berwenang Tiongkok.
He Qinglian, seorang ekonom Tiongkok yang terkenal, menulis dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan di situs berita Taiwan, Upmedia, pada bulan Juli, bahwa pejabat Tiongkok tidak memenuhi janji mereka pada tahun 2015 untuk memberlakukan langkah-langkah untuk mengatur industri P2P. Kurangnya regulasi telah mengakibatkan kolusi antara pejabat-pejabat pemerintah dengan perusahaan-perusahaan keuangan, tulisnya.
Selain itu, otoritas Tiongkok terus mencetak mata uang selama 27 tahun terakhir, menyebabkan inflasi yang serius. Hal itu menciptakan konsekuensi dalam menggerakkan banyak investor Tiongkok untuk menempatkan uang mereka dalam pilihan investasi yang lebih berisiko, seperti P2P, dengan harapan untuk menghasilkan investasi terhadap nilai depresiasi tabungan mereka, tulis He.
Sementara itu, stok uang beredar M2 Tiongkok, atau total tabungan perusahaan dan penduduk, meningkat lebih dari seratus kali lipat dari tahun 1990 hingga 2017, menurut Dia, pada tingkat yang lebih cepat daripada pertumbuhan PDB. Sementara stok uang yang stabil, atau kredit, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kredit yang berlebihan, dalam hubungannya dengan PDB, dapat menyulut gelembung dan menyebabkan inflasi.
Pada tahun 1990, M2 Tiongkok mencapai 1,39 triliun yuan (sekitar $202 miliar) sementara PDB pada saat itu adalah $360,8 miliar, menurut He. Pada tahun 2017, M2 telah meningkat menjadi 167,68 triliun yuan (sekitar $24,4 triliun) sementara PDB bernilai $12,24 triliun.
Tan Zuoren, seorang aktivis hak asasi manusia di Chengdu, ibu kota Provinsi Sichuan Tiongkok barat daya, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times, bahwa krisis saat ini adalah bencana yang direncanakan.
“Tujuan [krisis] tersebut adalah untuk melemahkan kelas menengah [di Tiongkok],” kata Tan. (ran)
