Epoch Times
Baru-baru ini Patai Komunis Tiongkok (PKT) menjanjikan memberikan bantuan sebesar USD 60 milyar bagi negara Afrika, hal ini memicu bahasan berbagai kalangan, media massa Jerman memberitakan, saat ini PKT tengah menjalankan rencananya menciptakan ketergantungan negara Afrika terhadap PKT. Media massa Afrika memberitakan, PKT berupaya menyelundupkan senjata api ke Afrika.
Tanggal 3 September, pada KTT Kerjasama RRT-Afrika di Beijing, RRT telah menghapus hutang sejumlah negara Afrika, dan memberikan bantuan besar senilai USD 60 milyar (892 triliun Rupiah).
Kantor berita CNA memberitakan, bantuan dana besar PKT bagi negara Afrika telah memicu opini publik yang mempertanyakannya.
Menurut Voice of Germany versi bahasa Mandarin yang beberapa hari lalu mengutip pernyataan pakar ekonomi pembangunan Robert Kappel dari Universitas Leipzig Jerman mengatakan, banyak proyek pembangunan infrastruktur menelan dana raksasa, dan negara Afrika harus membayar pinjaman itu, PKT tidak akan memberikannya secara cuma-cuma.
PKT Tebar Uang Sangat Berbeda dengan Barat Berinvestasi
Surat kabar Jerman “Neue Osnabrücker Zeitung” juga memberitakan, PKT tengah memperbesar kekuatan investasinya di Afrika, dan menyatakan tidak membawa prasyarat politik apa pun.
Ini berarti dalam strategi negara besar RRT, Afrika memiliki posisi penting. Artikel mengatakan, Afrika dapat menyediakan bahan baku mentah yang dibutuhkan Beijing, masyarakat kelas menengah di Afrika yang tengah bertumbuh juga menjadi sasaran pemasaran produk-produk dari RRT. Artikel menyebutkan, “Beijing telah menjalankan rencananya secara bertahap, dan membuat Afrika menjadi tergantung pada RRT.”
Kritik pada surat kabar Swiss “Neues Zürich” berpendapat, PKT tengah meluaskan model pengembangannya ke luar negeri, pilar besar pada model ini adalah investasi besar pada proyek infrastruktur.
Artikel itu mengatakan, yang membedakannya dengan investasi Barat adalah, saat mendorong proyek pembangunan infrastruktur di Afrika, PKT tidak memperhatikan HAM, lingkungan hidup dan dampak bagi masyarakat, juga tidak peduli apakah negara penerima bantuan mampu membayar pinjaman tersebut atau tidak. Artikel itu menyebutkan, oleh sebab itu, PKT mengembangkan bantuan, sama tidak transparannya dengan sistem politiknya. Uang ini pada akhirnya mengalir kemana, siapa yang menuai manfaat dari proyek investasi ini, apa dampak negatif dari proyek ini, sangat sulit dijelaskan.
Lebih lanjut dijelaskan, investasi Barat di luar negeri bersifat berkualitas tinggi, transparan, dan dengan pembiayaan yang berkesinambungan.
Hutang Yang Tidak Berkelanjutan
CEO dari Overseas Private Investment Corporation (OPIC) tanggal 16 Juli lalu menyatakan, lewat berbagai pembangunan infrastruktur berskala besar yang secara ekonomi tidak layak itu, PKT semakin menambah hutang yang tak berkelanjutan bagi negara miskin.
Menurut laporan dari “Central for Global Development (CGD)”, sebanyak 17 negara Timur Tengah dan Afrika telah menandatangani kesepakatan “One Belt One Road” (OBOR) dengan PKT, termasuk Djibouti, Mesir, juga Ethiopia, Kenya dan negara Afrika lainnya. Laporan tersebut menyebutkan, negara Djibouti dikhawatirkan akan mengalami krisis hutang yang melonjak drastis akibat pembiayaan terkait OBOR ini.
Di tahun 2016 sebanyak 82% hutang luar negeri Djibouti adalah hutang terhadap PKT. Tanggal 5 Juli lalu, kerjasama Djibouti dengan PKT yakni proyek “zona perdagangan bebas terbesar Afrika” yang menelan biaya USD 3,5 milyar telah rampung, dan memicu keraguan bahwa proyek ini akan mendatangkan berbagai risiko bagi Djibouti.
Walaupun Djibouti berharap lewat proyek ini dapat meningkatkan lapangan kerja bagi warganya, Departemen Perdagangan RRT juga pernah menjanjikan hal ini, namun perusahaan dari RRT lebih suka mendatangkan tenaga kerjanya sendiri dari Tiongkok, hal ini sudah sangat dikenal. Risiko besar lainnya dari proyek ini adalah hutang yang besar terhadap RRT.
Tahun lalu IMF telah memperingatkan, hanya dalam dua tahun saja hutang Djibouti akan melonjak dari 50% PDB naik menjadi 85% PDB.
Berdasarkan laporan CGD, dari 68 negara yang ikut dalam program OBOR PKT, ada 8 negara saat ini sudah mengalami level hutang tak berkelanjutan, termasuk Pakistan dan Maladewa.
Tujuan Lain PKT Investasi di Afrika : Penjualan Senjata Api
Menurut pemberitaan businessghana.com, PKT juga berupaya mengendalikan mayoritas perdagangan senjata api di Afrika, untuk melindungi investasi infrastrukturnya yang luas di Benua Afrika.
Djibouti memiliki pelabuhan strategis yang penting, terletak pada jalur pelayaran utama, yang akan menjadi pusat perdagangan senjata api regional. Inti strategis ini adalah pangkalan logistik militer PKT di Djibouti, yang dipersiapkan untuk seluruh negara Afrika, terutama untuk mengirim perlengkapan militer dan senjata dalam skala besar ke Sudan dan wilayah selatan Sudan.
Berita menyebutkan, lewat suatu investigasi baru, termasuk intelijen yang diperoleh departemen keamanan di wilayah Horn of Africa, didapati senjata dari RRT sedang dikirim dari basis militer PLA (Tentara Pembebasan Rakyat RRT, Red.) dan pelabuhan komersil Djibouti menuju ke wilayah konflik di Afrika, dan wilayah tersebut merupakan wilayah pelarangan persenjataan.
Anggota Komisi Militer pada Dewan Senat AS yakni James Inhofe dan Martin Heinrich pada Mei lalu menulis surat kepada penasehat keamanan nasional AS John Bolton mengatakan, Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh sepertinya bersedia “menjual negaranya kepada pihak yang menawarkan harga tertinggi”, sehingga merusak kepentingan militer AS. (SUD/WHS/asr)
