Tiongkok dengan cepat sedang memperluas pangkalan militernya di Djibouti, sebuah negara kecil di Afrika di Laut Merah, menurut analisis baru-baru ini oleh seorang pensiunan perwira Angkatan Darat India yang diterbitkan di The Print, sebuah outlet berita India.
Menurut laporan The Print yang diterbitkan pada 10 September, citra satelit mengungkapkan bahwa pangkalan militer Tiongkok, yang terletak hanya beberapa kilometer dari markas militer Kamp Lemmonier Amerika Serikat, telah dikunjungi oleh beberapa kapal angkatan laut LPD (landing platform Docks), yang mampu “mengangkut, mengirim dan mendaratkan pasukan-pasukan ekspedisi bersama dengan peralatan yang diperlukan.”
Kapal-kapal ini memiliki kemampuan “blue water” yang berarti kemampuan untuk beroperasi jauh dari pelabuhan negara asal dan di perairan terbuka.
Citra satelit tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 27 Juli, LPD Tipe 71 berlabuh di dekat pangkalan Tiongkok di Djibouti dan membongkar kendaraan yang kemungkinan kendaraan lapis baja dan “sistem pendukung persenjataan,” menurut analisis oleh pensiunan Kolonel Vinayak Bhat. Setelah 27 Juli, citra-citra tersebut menunjukkan sejumlah kontainer besar, dimana Bhat menduga dikirimkan oleh LPD yang berlabuh di dekat pangkalan tersebut.
Sebelumnya pada bulan Mei, Bhat juga telah menemukan bahwa dermaga angkatan laut sedang dibangun. Mempertimbangkan melalui citra-citra satelit terbaru, ia menulis bahwa panjangnya telah meningkat menjadi lebih dari 600 meter, dengan ujungnya melebar ke arah timur. “Dermaga angkatan laut ini akan dapat mendukung reparasi-reparasi utama, pengisian ulang, dan pasokan ulang dari kapal-kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat [PLAN] yang bergerak masuk dan keluar dari pangkalan tersebut,” tulis Bhat.
Pertumbuhan Pengaruh Tiongkok
Ini adalah bukti terbaru bahwa Tiongkok sedang meningkatkan kehadiran militernya di Djibouti, sebuah negara yang terletak di pintu masuk selatan ke Laut Merah, gerbang selatan ke Terusan Suez.
Tiongkok juga telah mencari hubungan komersial dengan Djibouti, terutama melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di negara tersebut, termasuk Pelabuhan Serba Guna Doraleh, dan membangun zona perdagangan bebas. Pelabuhan yang selesai pada Mei 2017 ini, dibiayai oleh China Merchants Ports Holdings, sebuah perusahaan milik negara yang juga berada di belakang pembangunan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Pada bulan Desember 2017, Sri Lanka mengumumkan bahwa mereka tidak dapat membayar kembali pinjamannya dari Tiongkok dan akan mengubah utang $1,4 milyar menjadi ekuitas: sewa 99 tahun yang menyerahkan kepemilikannya kepada Tiongkok.
Nasib serupa di Djibouti adalah untuk perhatian khusus bagi Amerika Serikat, yang menganggap kehadirannya di kawasan itu penting; 4.000 personil militer ditempatkan di sebuah pangkalan yang berfungsi sebagai landasan untuk operasi di Yaman dan Somalia. Awal tahun ini di bulan Maret, para pejabat AS mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang peran Tiongkok yang semakin meningkat di Djibouti pada sidang kongres.
Pada bulan Februari, Djibouti secara prematur telah mengakhiri kontrak dengan operator pelabuhan Dubai, DP World, untuk menjalankan Terminal Kontainer Doraleh (berbeda dari pelabuhan yang dibiayai Tiongkok). Penyitaan pelabuhan tersebut telah menyebabkan Jenderal Angkatan Laut Thomas Waldhauser, komandan militer AS teratas yang mengawasi pasukan di Afrika, khawatir bahwa Djibouti dapat menyerahkan kendali atas terminal pelabuhan tersebut ke Tiongkok, yang mana negara Afrika memiliki utang cukup besar yang layak mendapat perhatian.
Lebih dari 80 persen utang luar negeri negara tersebut adalah milik Tiongkok, menurut laporan Maret oleh lembaga think tank AS, Center for Global Development. Sementara itu, utang publik yang melumpuhkan negara tersebut bernilai sekitar 88 persen dari keseluruhan PDB negara sebesar 1,72 miliar dolar AS.
Waldhauser mengatakan bahwa jika Tiongkok mengambil alih pelabuhan dan membatasi penggunaannya, ia dapat mempengaruhi pengajuan kembali pangkalan AS di Djibouti dan kemampuan kapal Angkatan Laut untuk mengisi bahan bakar di sana.
Pejabat Djibouti telah menyangkal kemungkinan ini. “Tidak ada opsi Tiongkok dan tidak ada rencana rahasia untuk Terminal Peti Kemas Doraleh,” kata jenderal inspektur Djibouti Hassan Issa Sultan kepada Reuters pada saat itu.
Perubahan terakhir terjadi pada 10 September, ketika pemerintah mengumumkan akan menasionalisasi saham yang dimiliki oleh perusahaan Djibouti yang memiliki saham mayoritas di Terminal Peti Kemas Doraleh, yang secara efektif mengambil kendali. Tidak jelas apakah pemerintah tersebut akan merasa tertekan untuk menyerahkan kendali pada Tiongkok di masa depan, tetapi kemungkinan tersebut telah membuat banyak pihak khawatir.
DP World, sementara itu, telah menyebut keputusan Djibouti pada bulan Februari sebagai penyitaan ilegal dan telah membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase internasional. (ran)
Rekomendasi video:
https://www.youtube.com/watch?v=abxt-0TXluE
