Vatikan Menandatangani Kesepakatan Penunjukan Uskup dengan Partai Komunis Tiongkok

Vatikan telah menandatangani perjanjian dengan Beijing pada 22 September yang akan memungkinkan pihak berwenang Tiongkok untuk menunjuk uskup Tiongkok, dalam sebuah langkah yang menurut para pengkritiknya sedang takhluk pada rezim Tiongkok.

Gereja Katolik di Tiongkok, yang disetujui oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), mengatakan pada 23 September bahwa “akan terus berjalan sesuai dengan masyarakat sosialis, di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok,” dalam sebuah pernyataan yang dirilis di situs webnya.

Vatikan dan PKT telah putus hubungan pada tahun 1951. PKT sejak saat itu telah bersikeras untuk mencalonkan uskup pilihannya sendiri, mengesampingkan tradisi Vatikan yang memberi perintah resmi bahwa uskup-uskup hanya dapat diakui dengan persetujuan Paus.

Paus Fransiskus kini mendukung legitimasi para uskup yang diangkat di Beijing ini.

“Paus Franciskus berharap bahwa, dengan keputusan ini, proses baru dapat dimulai yang akan memungkinkan luka-luka masa lalu untuk diatasi, yang mengarah ke persekutuan penuh dari semua umat Katolik Tiongkok,” kata Vatikan dalam sebuah pernyataan, menurut The Associated Press. Vatikan, saat itu, menyatakan bahwa langkah tersebut “bukan politis tetapi pastoral.”

Pengkritik PKT yang lama, Kardinal Hong Kong Joseph Zen, dan juga umat Katolik Tiongkok lainnya, telah menyatakan oposisi terhadap pendekatan Vatikan baru-baru ini dengan Tiongkok.

Zen mengatakan bahwa dia percaya bahwa Vatikan dan PKT sedang membuat “kesepakatan rahasia.”

“Mereka sedang memberikan kawanan ke mulut serigala,” katanya tentang langkah Vatikan yang secara berhasil berikrar patuh pada Partai Komunis, menurut VOA News. “Ini pengkhianatan yang luar biasa,” ungkapnya.

Sekretais Negara Vatikan Pietro Parolin, negosiator utama di Tiongkok, “harus mengundurkan diri” atas langkah tersebut, kata Zen. “Saya pikir dia tidak memiliki iman. Ia hanya seorang diplomat yang baik dalam makna duniawi yang sangat sekuler,” tambahnya.

Tiongkok memiliki sekitar 12 juta penganut Katolik, yang terpecah antara gereja-gereja bawah tanah yang bersumpah setia kepada Vatikan dan gereja-gereja Asosiasi Katolik Patriotik yang didukung negara.

Kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan penganiayaan sistematis terhadap orang Kristen bawah tanah di Tiongkok. Menurut Human Rights Watch, belasan orang Kristen di Provinsi Yunnan telah dituduh oleh pejabat PKT pada tahun 2017 dengan tuduhan “menggunakan pemujaan-pemujaan untuk menyabotase penegakan hukum.” Ia menambahkan: “Pada bulan Oktober, setidaknya tiga dari terdakwa tersebut diberi hukuman penjara empat tahun. Salah satu pengacara mereka mengatakan penangkapan itu karena kelompok tersebut tidak melakukan kebaktian di gereja-gereja resmi.”

KESEPAKATAN VATIKAN-PKT TIDAK SPESIFIK

Zen, dalam posting blog pada 22 September, mengkritik kesepakatan Vatikan-PKT tersebut. Pengumuman selama akhir pekan itu dapat diringkas menjadi beberapa kata, ia menulis: “Tahta Suci telah menandatangani Perjanjian dengan Republik Rakyat Tiongkok tentang penunjukan Uskup.”

“Untuk mengatakan bahwa perjanjian itu bersifat sementara tanpa menentukan durasi validitasnya adalah pernyataan tidak berharga,” tulis Zen dalam bahasa Inggris. “Semua perjanjian dapat dikatakan bersifat sementara, karena salah satu dari kedua belah pihak dapat, dengan alasan apa pun, menuntut revisi atau bahkan pembatalan Perjanjian. Tetapi sampai itu terjadi, sebuah perjanjian, meskipun sementara, tetap merupakan perjanjian yang sah.”

Kesepakatan tersebut, katanya, kemungkinan sama dengan PKT yang mengatakan kepada umat Katolik “patuhilah kami” karena “kami dalam persetujuan Paus Anda!” (ran)

https://www.youtube.com/watch?v=Y628crKRgAA