EpochTimesId — Harapan Makedonia untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dibiarkan mengambang pada 1 Oktober 2018, waktu setempat. Sehari sebelumnya, para pemilih mendukung rencana untuk mengubah nama negara dengan selisih besar, tetapi gagal mencapai 50 persen hak suara yang dibutuhkan agar hasil referendum dianggap sah.
Perdana Menteri Makedonia, Zoran Zaev mengatakan akan menekan dengan pemungutan suara di parlemen guna mendukung perubahan nama menjadi Republik Makedonia Utara. Menteri pertahanan negara itu mengatakan pemilihan awal mungkin diperlukan, sehingga berpotensi menggagalkan seluruh rencana karena kerangka waktu yang sangat mepet.
Sekitar 91 persen pemilih mendukung perubahan nama, yang diminta oleh tetangganya Yunani. Perubahan nama itu sebagai prasyarat untuk mencabut hak veto terhadap upaya Makedonia untuk bergabung dengan organisasi Eropa. Sayangnya, jumlah pemilih yang menggunakan hak suara hanya 36,9 persen. Angka tersebut menunjukkan, jauh di bawah ambang batas yang diminta.
Yunani bersikeras pada perubahan karena pandangan nama ‘Makedonia’ juga menyiratkan klaim terhadap teritorial di wilayah utara Yunani, yang memiliki nama yang sama. Parlemen Yunani juga harus menyetujui kesepakatan nama pada Juni mendatang.
Sama seperti Zaev, Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras juga menghadapi perlawanan yang sengit dari pihak oposisi yang juga ‘musuh’ nasionalisnya.
Uni Eropa, menggemakan Zaev sebagai pemimpin pro-Barat. UE memuji hasil referendum sebagai gelombang dukungan dari rencana Makedonia untuk bergabung dengan blok UE dan NATO.
Namun, Rusia, yang menentang ‘ekspansi timur’ NATO, mengatakan dengan singkat bahwa mereka mengharapkan undang-undang di Makedonia dihormati.
Zaev tidak memiliki mayoritas dua pertiga suara di parlemen untuk mendorong perubahan nama. Belum lagi para penentang perubahan nama telah bersumpah untuk menolak undang-undang, dengan beberapa politisi bahkan menggalang suara untuk membatalkan hasil referendum.
“Dalam minggu mendatang, kami akan menilai apakah kami dapat mengamankan mayoritas yang diperlukan untuk perubahan konstitusi, dan jika tidak, kami akan menyerukan dan mempersiapkan pemilihan umum lebih awal,” kata Menteri Pertahanan Radmila Sekerinska kepada Reuters.
“Kelemahannya adalah bahwa pemilihan akan menunda adopsi perubahan konstitusional selama 45 hingga 60 hari.”
‘Krisis politik’
Analis politik mengatakan hasil referendum sangat mempersulit upaya republik kecil mantan Yugoslavia itu untuk bergabung dengan struktur Barat.
“Daripada memiliki gambaran yang lebih jelas, hasil referendum hanya akan memperdalam krisis politik,” kata analis politik Petar Arsovski. “Kami cenderung menuju pemilihan awal dan Makedonia tidak punya waktu untuk itu.”
Yunani dan Uni Eropa telah merencanakan untuk menghadapi kemunduran dan berusaha dari awal.
“Kami berharap bahwa inisiatif Mr. Zaev untuk reformasi konstitusi akan berhasil,” kata juru bicara pemerintah Yunani, Dimitris Tzanakopoulos pada 1 Oktober 2018. “Pemerintah Yunani akan melanjutkan dengan ketenangan dan kehati-hatian, untuk mendukung kebutuhan untuk implementasi kesepakatan. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan.”
Pemilihan awal bisa digelar di Makedonia paling cepat pada akhir November. Pemilu yang akan mendorong upaya mempermudah perubahan konstitusi.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dan Komisaris Perluasan Uni Eropa, Johannes Hahn mengatakan dalam pernyataan bersama, “Parlemen (Makedonia) kini diserukan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya untuk implementasi perjanjian nama dengan memutuskan adopsi dari perubahan hukum (konstitusi).” (Reuters/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
Simak Juga :
https://youtu.be/rvIS2eUnc7M
