MAKAU — Hampir 20 tahun telah berlalu sejak Portugal menyerahkan Makau ke Tiongkok, dan meskipun budaya kolonial masih menyuntikkan bagian dari kehidupan sehari-hari, pengaruh elit Portugis di wilayah tersebut menurun dengan cepat ketika wilayah pemerintahan khusus menjadi semakin dekat ke daratan Tiongkok.
Pihak-pihak berwenang mengatakan mereka menginginkan pusat perjudian terbesar di dunia tersebut melakukan diversifikasi ke dalam pusat perdagangan dan bisnis untuk negara-negara berbahasa Portugis termasuk Brasil, Portugal, dan Angola, namun ada jarak terbentang yang memutus hubungan, kata penduduk Portugis.
Dua penasihat hukum utama Portugal, yang terkenal karena keahlian dan pelatihan hakim lokal dan jaksa mereka, secara tiba-tiba telah dipecat pada bulan Agustus, jauh sebelum usia pensiun.
Dan undang-undang tahun ini mengusulkan hakim-hakim Portugis harus dikeluarkan dari kasus-kasus yang sensitif semuanya.
“Mereka mengatakan di mana saja bahwa Portugis adalah bagian dari Makau dan selalu disambut baik, bagian dari sejarah. Sebenarnya, apa yang mereka lakukan bukanlah apa yang mereka katakan,” kata Alvaro Rodrigues, seorang pengacara di Makau.
Pemecatan Paulo Taipa dan Paulo Cardinal, yang keduanya bertugas selama lebih dari 20 tahun di pemerintahan, merupakan sinyal buruk, kata Rodrigues, yang datang ke Makau 28 tahun lalu dari Cape Verde, bekas jajahan Portugis di Afrika.
Kepala badan legislatif Makau, Ho Iat Seng, yang mengatur pemecatan mereka, mengatakan pada bulan September itu karena “restrukturisasi.”
Ho telah disebut-sebut sebagai calon kepala eksekutif Makau pada tahun 2019. Kantor Pusat Legislatif Ho dan Makau tidak menanggapi permintaan untuk komentar.
“Kedua ahli hukum tersebut selama beberapa tahun terakhir secara internal telah mengkritik beberapa dari dakwaan pemerintah melalui pernyataan, dalam opini hukum rahasia mereka, bahwa mereka telah melanggar Undang-Undang Dasar, beberapa dari sidang berakhir lolos,” kata anggota majelis Jose Coutinho.
Misalnya, katanya, undang-undang tentang gaji pemerintah melanggar Undang-Undang Dasar dengan mendiskriminasi pegawai negeri tingkat rendah.
Seperti tetangga Hong Kong, Makau beroperasi di bawah kebijakan “satu negara, dua sistem” Tiongkok. Undang-Undang Dasarnya diharapkan memungkinkan otonomi tingkat tinggi dan kebebasan yang lebih besar seperti kebebasan pers dan peradilan yang independen.
Sistem hukum secara luas didasarkan pada Portugal. Namun pengaruh dari daratan Tiongkok sedang menekannya, kata para ahli, dalam sebuah versi akselerasi dari adegan yang berlangsung di Hong Kong.
“Kita bisa merasakannya. Jika Anda melihat undang-undang yang telah disahkan dalam beberapa tahun terakhir, kita mengetahui bahwa ada pengaruh besar dari sistem pertama (Tiongkok) pada sistem kedua (Makau),” kata Pedro Cortes, seorang pengacara di Makau.
Jorge Neto Valente, kepala Asosiasi Pengacara Makau, mengatakan pembekuan hakim-hakim Portugis melanggar Undang-undang Dasar dan menciptakan semacam uji patriotisme berdasarkan perasaan mereka terhadap Tiongkok.
Dan dalam komunitas bisnis, banyak yang khawatir tentang peningkatan interferensi, masalah yang dapat merugikan industri kasino. Para eksekutif kasino mengatakan mereka sedang mengamati dengan saksama kebijakan resmi apa yang akan berlaku karena perijinan mereka mulai berakhir pada tahun 2020.
REALISME TIONGKOK
Belakangan ini, satu-satunya elemen yang tersisa dari pengaruh Portugis adalah arsitektur kolonial dan masakan khasnya.
Bahasa Portugis dan Tionghoa adalah bahasa resmi di Makau, tetapi ada tanda-tanda bahwa Tionghoa diprioritaskan di dalam pemerintahan.
Tidak ada lagi hakim Portugis di pengadilan pidana Makau, dan mereka mencapai sekitar 10 persen dari 49 ahli hukum negara kota tersebut.
Pengadilan-pengadilan sebagian besar telah berhenti menyediakan terjemahan-terjemahan bahasa Portugis. Selama persidangan Sulu Sou, anggota parlemen termuda Makau, dan Scott Chiang dengan tuduhan ketidaktaatan yang telah diperberat pengacara mereka, Jorge Menezes dan Pedro Leal, telah menolak terjemahan dari 66 halaman keputusan Tiongkok.
Hakim mengatakan Sou dan Chiang “telah mengambil risiko tersebut” karena menyewa pengacara Portugis dan seharusnya mempertimbangkan bahasa ketika membuat keputusan.
Para ahli mengatakan pemerintah semakin hanya mempekerjakan orang Tiongkok untuk pekerjaan sebagai pengacara, penasihat dan ahli hukum.
Rita Assis Ferreira, seorang pengacara di Portugal dan perwakilan dari Law Firm PLMJ di Macau, mengatakan ini adalah bagian dari rencana pemerintah jangka panjang untuk mempromosikan kebijakan Tiongkok setelah serah terima.
José Luis de Sales Marques, walikota Makau dari tahun 1993 hingga 2001, yang kini memimpin Institut Studi Eropa Makau, mengatakan bahwa pemerintah mendukung pengajaran bahasa Portugis, meskipun asimilasi lebih dekat dengan hukum dan administrasi daratan.
“Kita harus melihat bahwa ada formula ini ‘Satu Negara, Dua Sistem’ dan arti sebenarnya dari itu… adalah satu negara,” katanya. “Ini adalah jenis realisme yang harus kita miliki.” (ran)
https://www.youtube.com/watch?v=j8LVdlpJRoI&t=314s
