HONG KONG – Otoritas Hong Kong telah menolak untuk memperbarui visa kerja dari editor senior Financial Times, surat kabar tersebut mengatakan pada 5 Oktober, sebuah langkah yang datang setelah dia membawa perbincangan dengan seorang aktivis pro-kemerdekaan yang mengundang kemarahan Beijing.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyebut penolakan itu sebagai tanda terbaru dari perluasan larangan Beijing di wilayah semi-otonomi Tiongkok.
Surat kabar yang berbasis di London tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia tidak diberi alasan mengapa aplikasi editor berita Asia Victor Mallet ditolak.
“Ini adalah pertama kalinya kami mengalami situasi ini di Hong Kong,” katanya.
Meskipun tidak ada hubungan langsung yang dibuat, banyak yang menghubungkan situasi Mallet dengan perannya sebagai wakil presiden Klub Koresponden Asing Hong Kong, sebuah lembaga yang berusia lebih dari 75 tahun ketika pusat keuangan Asia tersebut adalah koloni Inggris.
Klub tersebut baru-baru ini mengundang kecaman dari pihak berwenang karena mengadakan perbincangan dengan pemimpin partai kemerdekaan pro-Hong Kong yang sekarang dilarang. Tidak jelas apakah ada hubungan antara peristiwa tersebut dengan penolakan visa Mallet.
Maya Wang, peneliti senior Tiongkok Human Rights Watch yang berbasis di Hong Kong, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penolakan visa Mallet adalah “mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya” dan menunjukkan meningkatnya intoleransi pandangan yang tidak disukai dengan pihak berwenang.
Penolakan tersebut “memberikan indikasi yang kuat gaya penganiayaan Beijing terhadap kritik” dan, bersamaan dengan pelarangan Partai Nasional Hong Kong, “mengindikasikan penurunan drastis terhadap hak asasi manusia di Hong Kong,” katanya.
Menanggapi permintaan dari The Associated Press, departemen imigrasi Hong Kong mengatakan “tidak mengomentari kasus individu.”
“Dalam menangani setiap aplikasi, Departemen Imigrasi bertindak sesuai dengan undang-undang dan kebijakan yang berlaku, dan memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan setelah mempertimbangkan dengan cermat keadaan masing-masing kasus,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Jason Y. Ng, presiden grup penulis internasional PEN cabang Hong Kong, mengatakan penolakan visa ini “tampaknya merupakan pembalasan secara terang-terangan oleh pihak berwenang untuk menghukum FCC.”
“Ini akan segera memiliki efek menghalangi kebebasan berekspresi di kota tersebut” yang akan “secara langsung merusak citra Hong Kong sebagai kota terbuka, kota ‘dunia’ yang mematuhi aturan hukum,” kata Ng.
Penolakan visa tersebut kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang pengaruh Beijing yang semakin meningkat di wilayah itu. Hong Kong dijanjikan semi-otonomi sebagai bagian dari serah terima tahun 1997 dari pemerintahan Inggris. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan pejabat lainnya telah memperingatkan bahwa aktivitas separatis tidak akan ditoleransi, menyebutkan penolakan apa pun terhadap otoritas Beijing sebuah “garis merah” untuk tidak dilanggar.
Persepsi bahwa Beijing merusak pemilihan bebas Hong Kong dan kebebasan berbicara adalah sedang menginspirasi para aktivis muda untuk menyerukan otonomi yang lebih besar, jika bukan kemerdekaan langsung.
Protes besar pro-demokrasi meletus pada tahun 2014 sebagai tanggapan atas keputusan Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa untuk mempertahankan hak asasi untuk secara efektif menyaring calon-calon kandidat kepemimpinan Hong Kong.
Pada pembicaraan 14 Agustus di FCC, Mallet memperkenalkan pemimpin Partai Nasional Hong Kong Andy Chan dengan mengakui kritik resmi ketika mengutip toleransi wilayah tersebut untuk perbedaan pendapat.
“Sekarang Hong Kong benar-benar berbangga diri atas reputasinya sebagai tempat di mana aturan hukum berlaku, apakah itu kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat, semua diabadikan seperti yang Anda ketahui, dalam Undang-undang Dasar,” kata Mallet, merujuk pada konstitusi Hong Kong.
Dalam sambutannya, Chan mengatakan dia, keluarga dan kenalannya telah “mengalami tingkat pengawasan fisik yang belum pernah saya alami sebelumnya.”
Hal itu telah menggemakan kesaksian para pengkritik pro-demokrasi lainnya di Beijing, yang mengatakan kebebasan pribadi dan keamanan fisik dan ekonomi mereka semakin terancam dalam beberapa tahun terakhir.
Jurnalis di Hong Kong umumnya menghadapi beberapa pembatasan yang diberlakukan pada rekan-rekan mereka di Tiongkok daratan, di mana media yang dikontrol sepenuhnya oleh negara sangat disensor dan wartawan asing menghadapi banyak sekali hambatan yang tak dapat diungkapkan dengan kata selama dalam perjalanan dan akses ke sumber-sumber.
Pada bulan Agustus, Kedutaan Besar AS di Beijing mengatakan “sangat prihatin” setelah pihak-pihak berwenang menolak mengeluarkan visa baru untuk koresponden Amerika untuk BuzzFeed News.
Selama enam tahun di Tiongkok, reporter Megha Rajagopalan telah melaporkan secara ekstensif tentang pelanggaran hak asasi manusia dan penderitaan minoritas Muslim Uighur (WEE-gur) Tiongkok, di antara tindakan-tindakan lainnya. Pihak berwenang Tiongkok mengatakan dia bukan seorang koresponden menetap, yang menunjukkan dia telah mendapat visa jangka pendek.
Xi telah berulang kali menuntut agar media melayani kepentingan Partai Komunis dan “menceritakan kisah Tiongkok dengan baik”, sama artinya dengan mencekik mati kritik dan opini-opini alternatif. (ran)
https://www.youtube.com/watch?v=Y628crKRgAA
