oleh Xu Zhenqi
Bloomberg mengutip laporan Federal Register AS pada 28 Desember memberitakan bahwa kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah menyetujui 984 surat permohonan untuk dibebaskan tarif impor dari sejumlah komoditas Tiongkok.
Komoditas Tiongkok senilai USD. 34 miliar yang mendapatkan pembebasan tarif tersebut termasuk yang terdaftar dalam komoditas terkena kenaikan tarif yang dikeluarkan sebelumnya oleh Administrasi Trump.
Pembebasan terhadap komoditas Tiongkok berlaku surut, dapat diperhitungkan sejak tarif baru yang 25 % itu dikenakan pada 6 Juli 2018.
US Customs and Border Protection akan mengeluarkan petunjuk untuk implementasinya.
Komoditas yang dibebaskan tarifnya termasuk mesin pengapian percikan untuk sistem propulsi kapal laut, sistem terapi radiasi, termostat untuk AC atau sistem pemanas, dan banyak lagi.
USTR memberi perusahaan peluang untuk mengajukan pengecualian produk tertentu
Pada bulan Agustus 2017 Presiden Trump telah menandatangani sebuah memorandum yang menginstruksikan USTR untuk melakukan investigasi 301 terhadap Tiongkok komunis.
Pada 22 Maret 2018, Trump menandatangani nota administratif berdasarkan laporan dan rekomendasi yang diselesaikan oleh USTR, kemudian menginstruksikan USTR, Departemen Keuangan dan departemen administrasi lainnya untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap praktik perdagangan tidak adil Tiongkok seperti mencuri hak kekayaan intelektual AS, transfer teknologi wajib, termasuk menaikan tarif impor terhadap komoditas Tiongkok.
Sejak 6 Juli 2018, administrasi Trump telah 3 kali memberlakukan tarif impor yang berbeda pada komoditas produksi dalam negeri yang diekspor Tiongkok ke Amerika Serikat.
Komoditas yang terkena tarif baru itu mencakup 6.800 kategori yang nilainya mencapai USD. 250 miliar, jumlah tersebut meliputi sekitar setengah dari total komoditas yang diimpor AS dari Tiongkok. Tarif yang dinaikkan berkisar antar 10 sampai 25%.
Komoditas Tiongkok yang terkena tarif baru (25 %) bernilai USD. 34 miliar dan berlaku mulai 6 Juli. Komoditas yang terkena tarif baru (25 %) pada putaran kedua bernilai USD. 16 miliar dan berlaku mulai 23 Agustus. Putaran tarif ketiga yang terkena tarif baru (10 %) bernilai USD. 200 miliar dan mulai berlaku pada 24 September.
Dalam tiga putaran langkah tarif ini, administrasi Trump pada saat bersamaan mengumumkan daftar saran barang tertentu yang terkena dampak, juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengajukan pengecualian barang-barang tertentu untuk menghindari tarif tambahan yang dibebankan pada komoditas tertentu.
Pada 9 Oktober, Kantor USTR berhenti menerima pengajuan permohonan untuk membebaskan tarif atas komoditas ekspor dari Tiongkok yang termasuk daftar putaran pertama yang nilainya USD. 34 miliar.
Menurut database pemerintah, perusahaan telah mengajukan hampir 7.000 permintaan. Batas waktu aplikasi untuk putaran kedua tarif adalah 18 Desember.
USTR akan terus memproses aplikasi pembebasan yang tersisa.
Tiga faktor yang menentukan apakah permohonan pembebasan dapat disetujui
USTR meloloskan permohonan berdasarkan tiga faktor berikut :
1. Apakah barang yang dikenakan pembebasan tarif hanya dapat diimpor dari Tiongkok, terutama apakah produk spesifik dan atau produk serupa tersedia juga di AS dan atau dapat diperoleh dari negara ketiga.
2. Apakah memberlakukan tarif tambahan pada produk tertentu akan menyebabkan kerugian ekonomi yang serius bagi pemohon atau kepentingan AS lainnya.
3. Apakah produk tertentu memiliki kepentingan strategis atau terkait dengan ‘Made in China 2025’ atau proyek industri Tiongkok lainnya.
Pada tahun 2015, Tiongkok komunis memperkenalkan program ‘Made in China 2025’ untuk bersaing dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya dalam pengembangan generasi baru dari industri inovasi teknologi informasi, robot, peralatan luar angkasa, konservasi energi dan kendaraan energi baru, dengan tujuan mengubah Tiongkok dari negara manufakturing menjadi nagara berkekuatan manufakturing.
‘Made in China 2025’ telah memicu ketidakpuasan dari negara-negara industri lainnya karena Tiongkok komunis memberikan subsidi pemerintah kepada industri tertarget dan menggunakan cara yang tidak patut untuk memaksa perusahaan asing mentransfer teknologi atau dengan cara mencuri teknologi utama mereka yang mengakibatkan persaingan tidak adil. (Sin/asr)
