EpochTimesId — Parlemen Uni Eropa mengakui presiden sementara Venezuela yang mendeklarasikan diri, Juan Guaido sebagai kepala negara Venezuela yang sah pada 31 Januari 2019. Pengakuan Uni Eropa ini menambah tekanan internasional terhadap Presiden rezim partai sosialis Venezuela, Nicolas Maduro.
Anggota parlemen Uni Eropa memberikan suara 439 mendukung dan 104 menolak, dengan 88 abstain, pada sesi pemungutan suara khusus di Brussels. Voting digelar untuk mengakui kepala kongres Venezuela, Guaido sebagai pemimpin resmi sementara di Venezuela.
Dalam sebuah pernyataan dengan pemungutan suara yang tidak mengikat, parlemen mendesak 28 pemerintah blok untuk mengikuti dan mempertimbangkan Guaido sebagai satu-satunya presiden sementara yang sah sampai ada pemilihan presiden baru yang bersifat bebas, transparan dan kredibel.
Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, yang berbicara kepada Guaido pada 30 Januari 2019 menginginkan sanksi UE lebih lanjut pada pejabat Venezuela. Dia juga mendesak rekan-rekannya untuk merangkul ketua Majelis Nasional Venezuela yang berusia 35 tahun itu sebagai wakil resmi rakyat Venezuela.
“Parlemen telah berbicara. Bagi kami, Guaido adalah presiden Venezuela dan kami berharap Uni Eropa akan menemukan posisi bersatu dalam hal ini,” kata Hunt kepada wartawan pada saat kedatangan pada pertemuan dua hari para menteri luar negeri UE di Bucharest.
Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto mengatakan dia siap untuk bergabung dengan posisi bersama Uni Eropa terhadap Venezuela jika blok itu dapat menyetujui langkah apa yang akan diambil selanjutnya.
Meskipun menuduh Maduro melumpuhkan demokrasi, Uni Eropa masih belum kompak dalam mengakui presiden yang deklarasi diri, Guiado. Sehingga sebagian negara Eropa enggan mengikuti langkah Amerika Serikat dan sebagian besar negara Amerika Latin dengan pengakuan langsung terhadap Guaido.
Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol mengatakan pada 26 Januari, bahwa mereka akan mengakui Guaido jika Maduro tidak mengadakan pemilihan ulang dalam waktu delapan hari. Namun UE secara keseluruhan belum menetapkan batas waktu dalam seruannya untuk pemilihan presiden baru.
Maduro menampik tuntutan itu sebagai ultimatum yang tidak dapat diterima dari para elit korup kekuasaan kolonial.
Parlemen Eropa tidak memiliki kekuatan kebijakan luar negeri. Akan tetapi, parlemen UE memposisikan diri sebagai pejuang demokrasi dan hak asasi manusia. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
Simak Juga :
https://youtu.be/rvIS2eUnc7M
