BEIJING — Buku teks hukum konstitusional yang ditulis oleh salah satu cendekiawan hukum reformasi Tiongkok terkenal telah ditarik dari toko-toko buku, tampaknya buku teks terakhir yang menentang kampanye pemerintah melawan “pengaruh Barat.”
Penulis tersebut, Zhang Qianfan, seorang profesor di Universitas Peking yang dikenal karena pembelaannya untuk konstitusionalisme dan reformasi peradilan, menolak setiap pernyataan yang mengatakan penulisannya secara berlebihan mempromosikan ide-ide Barat sebagai “omong kosong,” dan mengatakan dunia akademis tidak boleh dipolitisasi.
Sejak menjabat pada tahun 2012, pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah memperketat kontrol Partai Komunis terhadap masyarakat termasuk sistem hukum dan pendidikan.
Sementara pihak-pihak berwenang belum mengkonfirmasi bahwa mereka telah memerintahkan buku tersebut ditarik, dan tidak ada alasan yang diberikan untuk penarikannya, buku itu muncul setelah pemerintah meluncurkan peninjauan kembali bahan-bahan pengajaran.
Kementerian Pendidikan pada awal Januari telah meluncurkan pemeriksaan nasional atas isi semua buku-buku teks hukum konstitusi universitas, menurut posting di situs web Kementerian Pendidikan Provinsi Jiangxi dan Zhejiang.
Universitas-universitas diberi tahu bahwa pembersihan “pencarian fakta” adalah sangat penting dan mereka harus secara akurat mengisi bagan yang merinci judul-judul dan penulis-penulis buku yang mereka gunakan, dengan “tidak ada yang terlupakan,” menurut posting kementerian.
Kampanye tersebut menuai kritik dari beberapa akademisi hukum, yang diperkuat oleh desas-desus bahwa penyisiran tersebut dipicu oleh tuduhan dari seorang profesor bahwa teks-teks tertentu “mempromosikan pemikiran Barat dan agitasi untuk sistem Barat.”
Kementerian Pendidikan tidak menanggapi permintaan komentar melalui faks.
Konstitusi Tiongkok menjanjikan kebebasan berbicara, beragama dan berkumpul, namun dalam praktiknya diatur oleh undang-undang dan peraturan, dan jarang dilibatkan dalam kasus-kasus hukum.
Konstitusi telah lama menjadi fokus para reformis politik, yang mendesak agar keadaannya harus ditingkatkan dalam sistem hukum.
Buku Zhang sudah tidak dapat ditemukan di toko buku online utama Tiongkok ketika dicari oleh Reuters pada 1 Februari.
‘SEMUA ORANG TAKUT’
Zhang, dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di platform media sosial WeChat, menolak pernyataan apa pun bahwa teksnya mempromosikan sistem “Barat” sebagai alternatif.
“Mengecam semata-mata untuk kepentingan pribadi dan untuk menutup negara kita dari dunia luar adalah pemikiran yang tertutup,” kata Zhang.
“Hukum konstitusi, sebagai disiplin akademis, tidak boleh dipolitisasi,” katanya. “Setiap disiplin akademis harus mempertahankan netralitas politik yang dapat dipercaya.”
“Saat ini, undang-undang dasar adalah topik yang ‘sensitif’. Sejauh yang saya bisa lihat pada dasarnya tidak ada diskusi publik. Sepertinya semua orang takut,” katanya.
Wawancara Zhang menghilang segera setelah diposting, digantikan oleh pemberitahuan yang mengatakan kontennya telah melanggar “hukum dan peraturan yang berlaku.”
Zhang tidak menanggapi email Reuters yang meminta komentar.
Banyak sarjana hukum turun ke media sosial untuk menyuarakan dukungan bagi Zhang.
Beberapa memposting kata pengantar dari bukunya, di mana ia menekankan pentingnya memberi kesempatan pada orang-orang yang menderita ketidakadilan untuk membela diri menggunakan konstitusi.
Beberapa menyuarakan keprihatinan tentang beberapa akademisi mengungkapkan pernyataan menuduh yang lainnya telah gagal mengikuti garis Partai Komunis Tiongkok (PKT).
“Bagian terburuk tentang kejadian ini adalah bahwa dalam lingkungan saat ini, bukan saja orang-orang ini tidak dicegah, tetapi mereka juga diberi saluran penyampaian informasi, atau bahkan penghargaan-penghargaan,” Zhang Taisu, seorang profesor hukum di Universitas Yale di Amerika Serikat , menulis di Weibo, merujuk pada para penuduh. (ran)
Video pilihan:
Analisa Pakar, Politik Tiongkok Tidak Stabil, Pejabat Panik!
https://www.youtube.com/watch?v=AoyWwEzkBt4
