EpochTimesId — Perdana Menteri Inggris, Theresa May menderita kekalahan dalam voting strategi Brexit pada 14 Februari 2019. Kekalahan yang merusak janjinya kepada para pemimpin Uni Eropa, agar persetujuan perceraian Inggris dengan Uni Eropa disetujui Parlemen Inggris, jika mereka memberikan konsesinya.
Dalam unjuk rasa, pendukung Brexit garis keras di Partai Konservatifnya memutuskan untuk abstain, dan menghasilkan kekalahan memalukan. Meskipun voting itu bersifat simbolis, ketika dia mencoba untuk menegosiasikan kembali kesepakatannya dengan Uni Eropa.
Hasil voting itu tidak akan menghalangi upaya May untuk mencoba mengamankan perubahan pada masalah yang paling kontroversial dari kesepakatan Brexit.
May absen dari House of Commons untuk debat dan melihat hasil pemungutan suara, yang memperdalam rasa krisis politik atas kepergian Inggris dari UE, lebih dari dua tahun setelah pemilih Inggris memilih untuk meninggalkan blok ekonomi Eropa dengan selisih 52 persen berbanding 48 persen.
Pemungutan suara krisis diperkirakan akan digelar pada 27 Februari 2019, ketika May dijadwalkan kembali datang ke parlemen. Anggota parlemen yang takut meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan, akan mencoba untuk mengambil alih negosiasi kepergian Inggris dari UE.
Masalah terbaru dalam negosiasi selama dua tahun untuk meninggalkan UE, menggarisbawahi keretakan di parlemen tentang bagaimana, atau bahkan apakah, Inggris harus meninggalkan blok UE, suatu perubahan kebijakan politik dan perdagangan terbesar dalam lebih dari 40 tahun.
Ini meningkatkan kemungkinan Inggris keluar tanpa kesepakatan kerjasama dengan Uni Eropa, skenario mimpi buruk bagi banyak bisnis. Akan tetapi juga ada potensi Brexit tertunda atau berpotensi tidak pernah terjadi sama sekali.
Juru bicara May mengatakan dia masih yakin parlemen ingin dia terus mendesak untuk perubahan pada kesepakatan Brexit, “Pemerintah akan terus mengejar ini dengan Uni Eropa untuk memastikan kita pergi tepat waktu pada 29 Maret 2019.”
Para pemimpin UE, sementara itu, telah berulang kali mengatakan tidak akan ada perubahan substantif pada perjanjian penarikan yang mengikat secara hukum yang mengandung hambatan, sebuah jaminan bahwa tidak akan ada pengembalian kontrol perbatasan antara provinsi Inggris di Irlandia Utara dan anggota UE di Irlandia.
Dengan kepercayaan pada perdana menteri pada titik terendah sepanjang masa, seorang anggota parlemen Konservatif pro-Brexit mengatakan pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan pandangan euroceptics.
“Meskipun pemungutan suara mungkin tidak penting secara substantif, apa yang dilakukannya adalah memberi tahu pemerintah bahwa mereka benar-benar tidak dapat menerima Brexiteers begitu saja,” kata anggota parlemen itu dengan syarat anonimitas.
Dengan banyak anggota parlemen Konservatif yang abstain, kekalahan pemerintah pada mosi yang menegaskan kembali dukungan untuk strategi May adalah berat, dengan 303 suara melawan 258. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
Simak Juga :
https://youtu.be/rvIS2eUnc7M
