Epcohtimes.id- Jika diamati dengan seksama pemilu Presiden yang akan digelar pada 17 April 2019 lebih semarak dibandingkan dengan Pemilu Legislatif. Eksistensi pemilu legislatif bahkan ditenggelamkan oleh hiruk pikuk Pilpres yang terjadi beberapa bulan ini.
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai keriuhan pemilu raya 2019 semestinya harus dikoreksi pada masa mendatang setelah pilpres dan pileg terselenggara. Walaupun sebelumnya semua pihak menyambut sangat antusias penyelenggaraan pilpres dan pileg secara serentak.
Mantan politikus Partai Golkar ini menilai penyelenggaraan secara serentak ini adalah langkah uji coba yang terlalu berani sebagai bangsa Indonesia. Pasalnya, sorotan masyarakat secara luas lebih memperhatikan Pilpres ketimbang pileg.
“Hiruk pikuk pilpres terlihat secara nasional, pileg tenggelam. Tak ada guna kita bicarakan ini. Seperti tenggelam dalam lautan pembicaraan lautan pilpres,” kata Priyo dalam diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).
Menurut Priyo, kondisi saat ini menunjukkan bahwa hal yang paling menarikkan dibicarakan pada saat ini hanyalah pemilu presiden. Bahkan, semua pihak menyeret capres berlaga secara gemilang yang menambah pilpres bertambah semarak.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo. Dia menambahkan, kondisi saat ini memang menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap pemilu legislatif tak maksimal sesuai harapan.
“Masyarakat lebih konsen ke pilpres. Saya takut orang akan pilih presiden saja,” kata Eko.
Mantan pelawak ini mengakui masyarakt sangat euporia menyambut pilpres. Apalagi nantinya, penghitungan Pilpres akan dilakukan terlebih dahulu untuk hasil pemilu presiden
Eko khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dia berharap pada saat sudah penghitungan pilpres mudah-mudahan aman.
“Kalau rusuh itu masalah lagi, kalau bisa hitung suara mulai direnungkan lagi bisa tidak pilpres di akhir saja,” harapnya
Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo Wibowo Hadiwardoyo mengakui masyarakat akan melihat pemilu legislatif jika para caleg langsung turun ke tengah masyarakat. Dia juga mengakui masyarakat di pedesaan lebih mengamati dengan seksama dinamika pemilu presiden.
“Kalau caleg datang ke desa, jadi ramai. Kalau enggak ada yang datang ya sepi-sepi saja,” ujar Wibowo.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan kondisi saat ini memang dilematis bagi partai politik. Pasalnya, terpaan pilpres memang sangat dominan dibandingkan pileg. Apalagi, isu yang berkembang di media massa dan media sosial lebih menyoroti pemilu presiden.
“Dominasi pilpres membuat parpol apalagi caleg tenggelam dalam semangat pilpres,” ujarnya.
Meski demikian, partai politik yang memiliki calon presiden dan sangat populer dinilai sangat berdampak terhadap elektabilitas partai politik tersebut. Bahkan, partai politik ini berpotensi memenangi pemilu legilsatif, jika capres mereka disukai oleh rakyat.
Apalagi kondisi ini, kata Adjie, dibatasi dengan aturan presidential threshold sebesar 20 persen. Jika kemudian aturan ini masih tetap diberlakukan, maka pemilu presiden selanjutnya hanya menguntungkan partai-partai politik yang memiliki capres pada pemilu kali ini.
Lebih jauh, Adji mengungkapkan masih banyak faktor-faktor menjadi penyebab seperti pemilih yang keliru menjawab soal pelaksanaan pileg dan pilpres. Data ini terbukti berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh LSI Denny JA. Ditambah lagi dengan fenomena golput gara-gara alasan teknis, adiministratif dan ideologis. Termasuk pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap platfrom partai politik.
“Jadi platform kerjanya partai tidak terlihat program kerjanya, jadi membedakannya sangat sulit, debat publik serta partai tak massif menyampaikan program kerjanya, apalagi caleg, ini masalah sangat dilematis dan evaluasi ke depan,” ungkapnya. (asr)
