oleh : Flora Yan
Selain sengketa perdagangan AS-Tiongkok, masalah lain yang menjadi perhatian global tahun ini adalah reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Baru-baru ini, Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa memutuskan untuk bersama-sama menyelesaikan proposal untuk mereformasi peraturan subsidi industri global, yang akan memperkenalkan subsidi industri yang lebih ketat dan peraturan perusahaan milik negara kepada anggota WTO lainnya.
Meskipun nama Komunis Tiongkok tidak disebutkan secara khusus, jelas bahwa target utama dari langkah ini adalah rezim Komunis Tiongkok. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi praktik perdagangan tidak adil Komunis Tiongkok.
Selama bertahun-tahun, Komunis Tiongok yang tidak bermoral dalam melakukan perdagangan internasional dan telah berulang kali melanggar berbagai komitmen yang dibuatnya pada saat memasuki WTO.
Berikut beberapa contoh kebijakan dan praktik yang tidak berorientasi pasar.
Sejak bergabung dengan WTO pada tahun 2001, Komunis Tiongkok telah memeras perusahaan asing dengan berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri melalui kerangka internal dan eksternal WTO.
Untuk mengubah perusahaan milik negara menjadi pemimpin global dalam industri semi-konduktor, kendaraan listrik, robot, serta bidang teknologi tinggi lainnya, melalui penggunaan praktik subsidi yang berbahaya dan pembiayaan bank milik negara, secara tidak langsung memaksa banyak perusahaan asing untuk tutup dan meninggalkan pasar.
Pada saat yang sama, Komunis Tiongkok tidak mengizinkan bank asing untuk melakukan bisnis renminbi, dan memaksa perusahaan asing untuk mentransfer teknologi mereka.
Meskipun Komunis Tiongkok tidak pernah mengakui kebijakan yang mendistorsi pasar ini, survei sebelumnya telah menunjukkan bahwa sekitar seperlima dari perusahaan asing – banyak di antaranya milik industri penerbangan dan kimia – harus mentransfer teknologi untuk melakukan bisnis di Tiongkok.
Meskipun demikian, selama lebih dari satu dekade, sejumlah anggota WTO, termasuk administrasi Amerika Serikat sebelumnya, lokomotif ekonomi terbesar di dunia, tidak tahan terhadap pelanggaran Komunis Tiongkok terhadap peraturan WTO yang telah merusak sistem perdagangan global.
Sangat kontras dengan hari ini, ketika Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan.
Baru-baru ini, banyak cendekiawan dan mantan pembuat kebijakan telah menunjukkan bahwa keputusan pemerintahan Clinton untuk membantu Komunis Tiongkok memasuki WTO 20 tahun silam adalah kesalahan terbesar yang telah dibuatnya.
Melihat kembali sejarah, masalah status most-favored-nation atau MFN dan aksesi Tiongkok ke WTO telah menjadi isu utama perdebatan dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada 1990-an.
Sebelum Komunis Tiongkok menikmati hubungan perdagangan normal yang permanen dengan Amerika Serikat, menurut Undang-Undang Perdagangan AS tahun 1974, negara-negara ekonomi non-pasar seperti Tiongkok tidak dapat secara otomatis menikmati status most-favored-nation.
Untuk itu diperlukan uji coba satu tahun dan Presiden untuk mengajukan permintaan perpanjangan ke Kongres. Sebelum 1989, ulasan status most-favored-nation Tiongkok hampir semuanya telah dilewati dengan lancar.
Setelah pembantaian Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, situasi hak asasi manusia Tiongkok menimbulkan keprihatinan besar di Amerika Serikat. Banyak organisasi hak asasi manusia dan anggota parlemen mengusulkan untuk menghapuskan status most-favored-nation Tiongkok untuk menghukum penyalahgunaan hak asasi manusia oleh Komunis Tiongkok.
Meskipun Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk memberikan perpanjangan, Administrasi dan Kongres saat itu menyatakan keprihatinan tentang hak asasi manusia di Tiongkok selama proses peninjauan tahunan.
Pada tahun 1993, Presiden Clinton yang saat itu baru diangkat secara resmi mengumumkan keterkaitan kondisi hak asasi manusia Tiongkok dan masalah status most-favored-nation. Dia mengeluarkan perintah eksekutif yang mengatakan bahwa jika Komunis Tiongkok tidak membuat kemajuan yang komprehensif dan signifikan tentang HAM, ia akan kehilangan status most-favored-nation untuk tahun 1994 hingga 1995.
Pemerintahan Clinton ketika itu berharap bahwa Komunis Tiongkok akan membuat konsesi tentang hak asasi manusia. Namun, karena tekanan yang lebih besar dari kalangan politik dan bisnis domestik, tepat setelah pernyataan publik dirilis, pada Mei 1994, Clinton mengumumkan bahwa ia akan terus memberikan status most-favored-nation dan memisahkan perdagangan dari hak asasi manusia.
Pemisahan perdagangan dari hak asasi manusia menandai titik balik dalam kebijakan AS menuju Tiongkok. Sejak itu koneksi ekonomi dan perdagangan menjadi poros utama dalam hubungan AS-Tiongkok, yang membuka jalan bagi Komunis Tiongkok untuk akhirnya bergabung dengan WTO.
Sebagai bagian dari perjanjian aksesi WTO, Amerika Serikat perlu memberikan status MFN permanen Tiongkok terlebih dahulu. Undang-Undang Perdagangan AS 1974 memiliki batasan dan Kongres perlu meloloskan undang-undang baru. Undang-undang ini membawa pertempuran antara perdagangan dan hak asasi manusia di seluruh masyarakat Amerika ke tingkat yang sama sekali baru.
Pada bulan Mei 2000, Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui RUU dengan 237-197, memberikan Tiongkok hubungan perdagangan permanen terkait status MFN permanen. Empat bulan kemudian, Senat meloloskan RUU dengan suara 83 hingga 15. Pada Oktober tahun yang sama, kemudian Presiden Clinton menandatangani “Undang-Undang Hubungan AS-Tiongkok tahun 2000.” Pada tahun 2001, Tiongkok secara resmi menjadi anggota WTO .
Dengan harapan bahwa “kebebasan ekonomi akan membawa kebebasan politik, itu hanya membutuhkan waktu,” dengan pernyataan optimis bahwa “pembangunan ekonomi dan perdagangan AS-Tiongkok akan mempromosikan kemajuan hak asasi manusia Tiongkok,” hampir 50 tahun yang lalu, pemerintahan Clinton membantu Komunis Tiongkok memasuki WTO.
Pada 10 Oktober 2000, pada upacara penandatanganan besar-besaran “Undang-Undang Hubungan AS-Tiongkok 2000” di Gedung Putih, Clinton berkata kepada para hadirin: “Anda akan mengingat hari ini dan bangga dengan apa yang telah Anda lakukan.”
Memang, seperti yang dia katakan, dunia ingat hari ini 20 tahun kemudian. Namun, itu sama sekali tidak diingat sebagai hari kebanggaan dalam sejarah Amerika Serikat.
Pada Oktober 2018, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan dalam meninjau sejarah hubungan AS-Tiongkok: “Setelah jatuhnya Uni Soviet, kami berasumsi bahwa Tiongkok yang bebas tidak bisa dihindari. Bersemangat dengan optimisme pada pergantian abad ke-21, Amerika setuju untuk memberikan Beijing akses terbuka ke perekonomian kita, dan kita membawa Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia. Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya membuat pilihan ini dengan harapan bahwa kebebasan di Tiongkok akan berkembang dalam semua bentuknya — tidak hanya secara ekonomi, tetapi secara politis, dengan rasa hormat yang baru ditemukan terhadap prinsip-prinsip liberal klasik, kepemilikan pribadi, kebebasan pribadi, kebebasan beragama – seluruh keluarga manusia hak. Tapi harapan itu tidak terpenuhi. “
Memang, melihat kembali bagian penting dari sejarah ini, pada kenyataannya, yang paling mendasar, selama bertahun-tahun, kesalahan terbesar Amerika Serikat dalam kebijakannya terhadap Tiongkok adalah bahwa hal itu tidak secara jelas membedakan Komunis Tiongkok dari Tiongkok.
Wei Jingsheng, seorang aktivis hak asasi manusia yang terkenal, pernah berkata: “Jika Amerika Serikat tidak memberikan status PNTR Tiongkok atau permanent normal trade relations dan tidak mengizinkan masuknya ke dalam WTO saat itu, bagaimana Komunis Tiongkok bertahan sampai hari ini, bagaimana itu bisa menjadi ancaman bagi Amerika Serikat saat ini? Sama sekali tidak mungkin. ”
Namun untungnya, di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Amerika Serikat dan negara-negara barat juga bangkit dan banyak yang mulai mengambil tindakan untuk memerangi bahaya dan ancaman Komunis Tiongkok di berbagai bidang.
Selama periode Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, mantan Presiden AS Ronald Reagan mengatakan bahwa kebebasan dan demokrasi akan maju dan komunisme akan dilemparkan ke dalam tumpukan abu sejarah.
Perang antara Amerika Serikat dan Komunis Tiongkok adalah pertempuran utama antara kebebasan dan komunisme. Jelas bahwa hari ketika Komunis Tiongkok dilemparkan ke kubangan rongsokan sejarah tidak terlalu jauh lagi. (asr)
Flora Yan adalah junior di University of Washington di Seattle jurusan ilmu politik dan komunikasi. Dia sedang melakukan penelitian terkait dampak propaganda pada opini publik dan kebijakan publik; peran propaganda di negara totaliter; dan hubungan antara hak asasi manusia dan kebijakan luar negeri. Seorang pengamat Tiongkok yang bercita-cita tinggi, dia sangat tertarik dengan isu-isu hak asasi manusia di Tiongkok.
Foto : arkas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa pada 12 April 2018. (FABRICE COFFRINI / AFP / Getty Images)
Video Rekomendasi :
Atau Video Ini :
