Nicole Hao – The Epochtimes
Setelah hampir dua juta warga Hongkong turun ke jalan-jalan untuk menyerukan penolakan RUU ekstradisi yang kontroversial ditangguhkan, rezim Komunis Tiongkok mengambil langkah-langkah untuk menyensor semua informasi terkait.
Media yang dikelola pemerintah malah memutarbalikkan aksi protes itu sebagai demonstransi anti Amerika Serikat.
Sebuah laporan Xinhua pada 17 Juni menggambarkan protes tersebut memiliki dampak negatif terhadap tatanan sosial Hong Kong.
Laporan itu tidak memasukkan rincian tentang aksi protes, tetapi mengatakan itu “tidak rasional” karena bisnis lokal tidak dapat beroperasi, menyebabkan kerugian finansial.
“Banyak orang dewasa tidak membaca RUU ekstradisi, dan hanya pergi ke jalan secara buta,” kata laporan itu. Bahkan disebutkan, banyak toko dan bisnis secara sukarela ikut mogok sebagai protes atas RUU tersebut.
Dalam laporan 18 Juni, Xinhua melaporkan bahwa pemerintah Hong Kong menangguhkan RUU ekstradisi, dengan klaim banyak warga Hongkong ingin kota itu fokus kembali pada pengembangan keuangan.
Sementara itu, yang paling parah media berbahasa Inggris yang dikelola pemerintah China Daily justru salah menulis dalam laporan 17 Juni bahwa orang Hong Kong telah berbaris pada 16 Juni melawan “Amerika Serikat ikut campur tangan dalam urusan kota.”
Laporan itu salah mengklaim bahwa orang-orang berbaris ke Konsulat Jenderal AS di Hong Kong dan Makau, menyerukan Amerika Serikat untuk “berhenti mencampuri urusan Hong Kong.”
China Daily menerbitkan editorial pada hari yang sama, di mana dikatakan para pengunjuk rasa tertipu oleh “radikalisme buatan,” dan tujuannya adalah untuk “memecah belah masyarakat Hong Kong dan merusak reputasi kota untuk hukum dan ketertiban.”
Setelah mendapat kecaman keras dari para netizen, China Daily misalnya, sebuah media yang dikelola pemerintahan Komunis Tiongkok dengan bahasa Inggris yang ditujukan kepada audiens internasional, terpaksa menghapus posting di Facebook dengan berita terkait.
Media Tiongkok yang bermarkas di daratan Tiongkok, China Digital Times hanya meliput taktik sensor rezim Beijing. Media ini melaporkan pada 16 Juni. Berdasarkan sumber orang dalam, bahwa Departemen Penerbitan Pusat Partai Komunis Tiongkok – sebuah agen pemerintah yang bertanggung jawab atas penyebaran propaganda – memerintahkan semua situs web Tiongkok untuk melarang video terkait UU ekstradisi, serta komentar tentang lagu-lagu pop Kanton yang dapat dibaca sebagai anti-Komunis Tingkok.
Hong Kong vs Daratan
Lebih dari 25 persen populasi kota, berpakaian hitam, membanjiri jalan-jalan kota pada 16 Juni. Aksi itu menjadikannya sebagai protes terbesar dalam sejarah kota Hong Kong.
Warga Hongkong menuntut agar pemerintah kota mencabut RUU ekstradisi, yang akan memungkinkan Tiongkok daratan mencari ekstradisi tersangka.
RUU tersebut telah mengundang penolakan dalam skala luas di masyarakat Hong Kong, dengan kekhawatiran bahwa komunis Tiongkok mengabaikan aturan hukum. Proposal tersebut dapat memungkinkan rezim Komunis tiongkok untuk menuntut dan mengekstradisi orang-orang dengan impunitas.
Aksi Itu adalah berita terbesar di Hong Kong dan di seluruh dunia. Namun di situs web media di daratan Tiongkok, tidak ada video, foto, atau laporan yang bisa dilihat tentang aksi protes Hong Kong.
Di Baidu, mesin pencari paling populer di Tiongkok, pencarian kata kunci “UU Ekstradisi” dan “parade Hong Kong” tidak menghasilkan hasil tentang aksi satu juta pengunjuk rasa yang muncul pada 9 Juni, protes pada 12 Juni, ketika polisi menggunakan gas air mata, peluru karet untuk membubarkan massa, dan pawai 2 juta warga Hong Kong pada 16 Juni.
Jurnalis asal daratan Tiongkok bermarga Chen, yang melakukan perjalanan ke Hong Kong untuk menyaksikan pawai pada 16 Juni, kepada Epoch Times Hong Kong mengungkapkan mengapa ia percaya rezim Komunis Tiongkok begitu gugup tentang kegagalan RUU ekstradisi.
“Sebenarnya, rejim Tiongkok sedang sakit kepala memikirkan perang dagang AS-Tiongkok. Sekarang, insiden Hong Kong ini seperti medan perang kedua bagi Komunis Tiongkok, yang membuat Beijing merasa lebih tertekan,” kata Chen.
Chen menambahkan bahwa pihak berwenang Komunis Tiongkok tidak mengizinkan laporan media tentang protes Hong Kong dan menghapus konten terkait yang beredar dari netizen. Pasalnya, rezim Komunis Tiongkok khawatir bahwa Tingkok akan didorong untuk memprotes hak-hak mereka jika mereka melihat apa yang telah dilakukan warga Hongkong.
“Pemerintah Beijing sangat takut,” beber Chen kepada Epoch Times Hong Kong . (asr)
