AAp/The Epochtimes
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengkritik catatan buruk Komunis TIongkok tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan massal terhadap etnis Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya setelah menolak serangan balasan dari Beijing.
Melansir dari Associated Press Australia yang dikutip oleh The Epochtimes, ketika ditanya oleh penyiar Radio, apakah kamp penahanan tersebut tidak bermoral, Scott Morrison menjawabnya: “Anda sudah melihat foto-foto itu, maksud saya, itu sudah cukup jelas.”
Morrison kepada radio 3AW pada Jumat 1 November lalu mengatakan, pihaknya telah mengangkat masalah tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan penuh keprihatinan.
Politikus partai Liberal Australia itu menegaskan, pihaknya sudah bereaksi secara langsung dan di depan publik serta selalu mengangkat masalah tersebut secara konsisten.
Morrison menambahkan, menteri luar negerinya juga telah melakukannya pada setiap kesempatan yang ia alami.
Setidaknya satu juta Uyghur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang yang terpencil.
Australia, bersama dengan 22 negara lain, telah mengutuk Komunis Tiongkok di PBB karena perlakuannya terhadap etnis Uighur.
Morrison mengatakan hubungan Australia dengan Tiongkok harus jujur dan transparan.
Ia menambahkan, Australia hanya harus bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara itu.
Pejabat Komunis Tiongkok telah mengajukan “representasi yang keras” dengan Australia, setelah Menteri Luar Negeri Marise Payne berjanji untuk memanggil Beijing atas pelanggaran hak asasi manusia awal pekan ini.
Beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dikutip Reuters, juga mengatakan, Canberra akan meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas masalah-masalah seperti hak asasi manusia. Ia menegaskan, bahwa tetap diam dalam masalah-masalah sensitif bukanlah demi kepentingan nasional Australia.
Hubungan antara Canberra dan mitra dagangnya yang paling penting telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Tak lain, tuduhan bahwa Komunis Tiongkok ikut campur dalam urusan dalam negeri Australia. Canberra juga khawatir Tiongkok sedang mencari pengaruh yang tidak semestinya di kawasan Pasifik.
Reuters melaporkan pada bulan September lalu, bahwa intelijen Australia telah menentukan Tiongkok bertanggung jawab atas serangan siber terhadap parlemen nasional dan tiga partai politik terbesar sebelum pemilihan umum pada bulan Mei lalu.
Laporan tersebut menurut lima orang yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kasus yang terjadi.
Komentar Menlu Australia, disampaikan hanya beberapa jam sebelum ia melakukan perjalanan ke Kepulauan Solomon, yang mengubah hubungan diplomatik ke Beijing dari Taiwan pada bulan September lalu.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, pada 11 Oktober mengatakan bahwa Komunis Tiongkok berperilaku dengan cara yang tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dianut oleh Australia.
Melansir dari Reuters, pemerintah Tiongkok dinilai menargetkan partai-partai politik dan universitas-universitas di Australia. Pernyataannya memicu teguran keras dari kedutaan Tiongkok.
Peter Dutton, mengatakan, Australia tidak akan diam meskipun ada hubungan komersial mereka dengan Tiongkok. Ia juga secara tegas mengecam Komunis Tiongkok.
Melansir dari voaindonesia.com, Australia juga prihatin atas campur tangan Komunis Tiongkok di berbagai universitas di negara itu.
Komunis Tiongkok sebelumnya telah membantah melakukan kegiatan yang tidak patut. Seperti biasanya yang kerap dilontarkan, Komunis Tiongkok melabeli Australia mengadopsi “mentalitas Perang Dingin.” (asr)
