Xu Jian
Masyarakat yang mendukung perjuangan demokrasi Hongkong telah meminta Inggris untuk membatalkan kewarganegaraan Inggris dari keluarga Kepala Eksekutif Hongkong Carrie Lam.
Empat pekan lalu, seorang netizen bernama Deeran Kumar meluncurkan petisi lewat media ‘Change.org’ untuk meminta Inggris membatalkan kewarganegaraan keluarga Carrie Lam. Jumlah penandatangan petisi tersebut telah mencapai lebih dari 131.495 pada, Minggu 3 November.
Menurut hukum Inggris, pemerintah harus memberikan tanggapan, dengan diajukan kepada Kongres untuk dibahas bila pengajuan tuntutan masyarakat jumlahnya melebihi 100.000 suara.
Perjuangan rakyat Hongkong menentang pemerintah yang tidak pro-rakyat telah berlangsung selama 5 bulan. Dunia luar telah meminta Inggris untuk mengambil beberapa tindakan praktis secepat mungkin, termasuk mencabut kewarganegaraan Inggris Carrie Lam yang mempromosikan rancangan amandemen Fugitive Offenders Ordinance beserta anggota keluarganya.
Laporan menyebutkan, Carrie Lam memiliki kewarganegaraan Inggris, kemudian demi menduduki jabatan di Hongkong lalu melepas kewarganegaraan Inggris. Akan teatpi suami dan kedua putranya masih berstatus warga negara Inggris. Presiden Dewan Legislatif Hongkong Andrew Leung, Sekretaris Keamanan John Lee Ka-chiu dan lainnya meskipun juga telah melepas kewarganegaraan Inggris, tetapi keluarga mereka masih berstatus sebagai warga negara Inggris.
Dalam surat petisi yang dimuat di ‘Change.org’ disebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Carrie Lam, Hongkong sudah bukan lagi menjadi masyarakat yang diperintah oleh hukum, tetapi telah memasuki keadaan darurat. Oleh karena itu, meminta Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk mencabut kewarganegaraan Inggris dari keluarga Carrie Lam.
Disebutkan juga bahwa suami Carrie Lam bernama Lam Siu-Por dan kedua putranya masing-masing bernama Lam Jit-si dan Lam Yeuk-hei, nama Inggrisnya Joshua dan Jeremy. Mereka tinggal dan belajar di Inggris.
Ada netizen yang menulis, dirinya sungguh-sungguh percaya bahwa Inggris memiliki tanggung jawab moral untuk mengekang kekerasan yang terjadi di Hongkong. Oleh karena itu, mengingat Carrie Lam memiliki tanggung jawab terhadap situasi di Hongkong dan menjalankan tindak kekerasan dalam memerintah, Kementerian Dalam Negeri Inggris perlu mengambil tindakan berupa mencabut kewarganegaraan keluarganya secara permanen.
Pada 31 Oktober, pemerintah Inggris menerbitkan ‘Buku Laporan Setengah Tahunan Hongkong.’ Isinya menekankan agar pemerintah komunis Tiongkok segera menyelesaikan situasi yang terjadi saat ini di Hongkong dengan cara politik. Selain itu, mengimbau dilakukannya dialog bermakna antar pihak yang bersengketa.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan, bahwa situasi Hongkong saat ini adalah yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Inggris menyatakan keprihatinan serius dengan situasi di Hongkong saat ini.
Pada hari yang sama, 3 orang anggota Senat AS memperkenalkan RUU baru untuk mengutuk pemerintah Tiongkok. Yang mana terus menekan kebebasan dasar dari rakyat Hongkong. Anggota Senat negeri Paman SAM itu menyerukan sanksi terhadap pejabat pemerintah dan badan usaha milik negara komunis Tiongkok itu dari Beijing dan Hongkong yang terlibat.
RUU tersebut dapat menjatuhkan sanksi dan menyerukan pembekuan aset milik mereka yang terlibat dalam penindasan warga Hongkong sesuai The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Global Magnitsky). (sin/asr)
