Reuters/The Epochtimes
ETIndonesia- Pemerintahan Vietnam dapat mengeksplorasi tindakan hukum di antara berbagai opsi dalam sengketa teritorialnya dengan tetangganya Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pernyataan itu disampaikan seorang pejabat senior pemerintahan itu pada 6 November yang dikutip oleh Reuters.
Gesekan tumbuh di antara kedua negara yang sama-sama dikendalikan komunis sejak Beijing pada Juli lalu, mengirim kapal untuk survei seismik selama berbulan-bulan ke daerah yang secara internasional ditunjuk sebagai zona ekonomi eksklusif Vietnam (ZEE). Akan tetapi kawasan itu juga diklaim oleh pemerintahan Komunis Tiongkok.
Berbicara pada sebuah konferensi di Hanoi, Vietnam, wakil menteri luar negeri Le Hoai Trung mengatakan, Vietnam lebih memilih negosiasi tetapi memiliki opsi lain untuk jalur air yang disengketakan.
Le Hoai Trung mengatakan, pemerintahannya mengetahui bahwa langkah-langkah tersebut termasuk pencarian fakta, mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrasi, dan tindakan litigasi.
Ia mengatakan, Piagam PBB dan UNCLOS 1982 memiliki mekanisme yang cukup bagi negaranya untuk menerapkan langkah-langkah itu.
Pernyataan Le Hoai Trung merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, sebuah perjanjian internasional yang mendefinisikan hak-hak teritorial maritim.
Komunis Tiongkok mengklaim hampir semua perairan yang kaya energi di Laut Cina Selatan. Di kawasan itu, Komunis Tiongkok mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan. Akan tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga turut mengklaim wilayah tersebut.
Pada tahun 2016, Filipina memenangkan putusan dari Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag yang membatalkan klaim China atas sebagian besar perairan menyusul kasus 2013 yang diajukan oleh Manila.
Tetapi pemerintah Vietnam, yang bertujuan untuk pendekatan terukur terhadap mitra dagang terbesarnya China, belum lama ini berbicara tentang kemungkinan tindak lanjut yang berpotensi.
Pada tahun 2014, mantan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung mengatakan, Vietnam sedang mempertimbangkan tindakan hukum menyusul penyebaran rig minyak Tiongkok ke perairan yang diklaim oleh Hanoi — sengketa yang memicu kerusuhan anti-Komunis Tiongkok dan konflik laut.
Dalam konflik terbaru, Vietnam telah membuat pernyataan berulang tentang klaimnya dan menuntut agar Tiongkok memindahkan kapal survei dan pengawalnya dari daerah itu. Akan tetapi belum menyebutkan kemungkinan tindakan hukum secara terbuka hingga Rabu 6 November.
Bill Hayton, seorang ahli Laut Cina Selatan di lembaga pemikir Chatham House mengatakan, langkah tersebut akan memiliki konsekuensi politik besar bagi hubungan Vietnam-Tiongkok. Akan tetapi mungkin itu satu-satunya yang tersisa untuk Vietnam.
Bill Hayton mengatakan, Seluruh kegiatan Vietnam saat itu tampaknya tentang pertanyaan itu. Apa yang disampaikan Hayton merujuk pada konferensi yang diselenggarakan pemerintah Vietnam.
Komunis Tiongkok menolak untuk mengakui putusan pengadilan internasional. Yang mana mengklarifikasi hak-hak Filipina atas cadangan energi dalam kawasan zona ekonomi eksklusifnya.
Beberapa ahli hukum yang terlibat dalam kasus tersebut hadir di konferensi, termasuk mantan Hakim Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau International Tribunal for Law of the Sea -ITLOS- Rudiger Wolfrum.
Presiden ITLOS saat ini, Paik Jin-hyun juga hadir. Meskipun para ahli hukum tidak menyebutkan rencana untuk tindakan hukum yang bakal dilakukan oleh Vietnam. (asr)
