Nicole Hao
Senator AS menyuarakan “keprihatinan secara serius” tentang medai-media di Amerika Serikat yang menerbitkan koran sisipan berbayar ditempatkan oleh outlet media-media yang dikelola pemerintah Komunis Tiongkok. Sisipan tersebut memungkinkan rezim Beijing untuk mempromosikan propagandanya di luar negeri.
Senator Amerika Serikat, Rick Scott mendesak organisasi-organisasi berita untuk mempertimbangkan kembali kolaborasi mereka dengan China Daily.
Hal demikian disampaikannya dalam suratnya pada tanggal 7 November kepada David Chavern, presiden dan chief executive officer dari News Media Alliance dan American Press Institute, sebuah kelompok industri media.
“Dengan memberikan bebas kendali kepada Komunis Tiongkok untuk mempublikasikan propaganda mereka bersama media kita, maka kita memberikan pemerintah Tiongkok kesempatan untuk mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebebasan yang dijamin dalam Bill of Rights kita,” demikian isi surat tulisan Scott.
China Daily adalah surat kabar yang memiliki 600.000 sirkulasi di luar negeri, diawasi oleh Departemen Publisitas Partai Komunis Tiongkok, badan pemerintah yang bertugas menyebarkan propaganda.
Beberapa surat kabar utama di negeri itu, termasuk The Wall Street Journal, The New York Times, dan The Washington Post, menerbitkan suplemen dari koran berbahasa Inggris milik pemerintah Komunis Tiongkok itu.
“Di halaman depan China Daily edisi 6 November, sebuah cerita dimulai dengan mengatakan” Keinginan untuk demokrasi liberal gaya Barat adalah virus ganas yang menginfeksi tempat-tempat dengan sistem kekebalan ideologis yang lemah, ini adalah propaganda yang memungkinkan surat kabar Amerika disandingkan dengan karya jurnalis mereka,” demikian tulisan Scott.
Scott kemudian mendaftarkan beberapa pelanggaran rezim Komunis Tingkok, termasuk pencurian teknologi Amerika Serikat, penolakan untuk membuka pasarnya bagi bisnis asing, dan militerisasi di Laut Cina Selatan.
Komunis Tiongkok juga membantah menekan kebebasan beragama di dalam negeri, dan menyangkal otonomi Hong Kong yang telah dijanjikannya ketika bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan Tiongkok pada 1997.
Legsilator Partai Republik AS itu juga mengkritik outlet media karena melalaikan nilai-nilai Amerika Serikat. Selain itu, menjual akses ke pembaca mereka dengan penawaran tertinggi.
“Ketika Anda mengizinkan China Daily untuk mendorong cita-cita penindasan mereka di negara kita, tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah publikasi Amerika diberi hak istimewa yang sama di Tiongkok atau mereka terikat oleh aturan hukum dan sensor Tiongkok?” demikian bunyi surat itu.
“Berdasarkan rekam jejak mereka, saya pikir kita semua mengetahui jawaban untuk pertanyaan itu,” demikian tambah bunyi surat itu.
Tanpa kebebasan pers di Tiongkok, rezim Komunis Tiongkok menekan outlet media asing yang beroperasi di negara itu. Media-media dipaksa untuk menyensor konten sendiri melalui ancaman tersirat, seperti mencabut atau menyangkal visa wartawan dan menutup situs web mereka.
Menjelang pemilu paruh waktu 2018 silam, sebuah surat kabar top di negara bagian Iowa memuat empat halaman China Daily. Isinya memuat artikel tentang dampak negatif perang dagang terhadap petani kedelai Amerika Serikat Iowa, produsen kedelai utama negeri paman SAM itu.
Isi koran sisipan tersebut telah dipengaruhi oleh Beijing, secara dramatis menyebutnya mengurangi impor pertanian sebagai respons terhadap tarif AS terhadap barang-barang Tiongkok.
Presiden Donald Trump pada saat itu menegur rezim Komunis Tiongkok karena mencampuri pemilu AS dengan “iklan propaganda, dibuat agar terlihat seperti berita.” (asr)
FOTO : Senator Rick Scott (R-Fla.) Mengirim surat kepada David Chavern, presiden dan CEO dari News Media Alliance dan American Press Institute pada 7 November, memintanya untuk mendesak anggotanya untuk mempertimbangkan kembali kolaborasi mereka dengan China Daily, sebuah publikasi dimiliki oleh Partai Komunis Tiongkok. (Win McNamee / Getty Images, TONY KARUMBA / AFP via Getty Images / Epoch Times Composite)
