Laporan Reuters pada 26 November 2019 menyebutkan, rezim Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk menggantikan penghubung resminya ke Hong Kong. Ketika, pemerintahan itu terus berjuang untuk menangani krisis yang sedang berlangsung di Hong Kong.
Kantor berita tersebut juga melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa Beijing telah mendirikan pusat komando krisis di kota perbatasan daratan Shenzhen. Di mana para pejabat rezim Komunis Tiongkok bertemu untuk membahas strategi dalam menanggapi aksi protes.
Mereka berkumpul di Bauhinia Villa, kompleks milik Kantor Penghubung Hong Kong atau Hong Kong Liaison Office -HKLO, kantor perwakilan Beijing di kota itu, di pinggiran Shenzhen, demikian bunyi laporan Reuters.
Hong Kong telah terlibat aksi protes skala besar yang berlangsung hampir selama enam bulan. Para demonstran melakukan unjuk rasa menentang rezim Komunis Tiongkok yang dianggap melanggar batas otonomi Hong Kong.
Menurut Reuters, Beijing telah memanggil pejabat penting Hong Kong, termasuk Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, pejabat polisi, dan anggota parlemen pro-Beijing, untuk bertemu di villa tersebut.
Laporan menyebutkan, dua pemimpin paling senior rezim yang mengawasi urusan Hong Kong telah menggunakan vila tersebut untuk berhubungan langsung dengan pejabat Hong Kong.
Mereka adalah: Zhang Xiaoming, direktur Kantor Urusan Hong Kong dan Makau atau Hong Kong and Macau Affairs Office -HKMAO, yang duduk di bawah Dewan Negara seperti kabinet, yang “telah secara teratur hadir di vila selama krisis;” dan Han Zheng, wakil perdana menteri Tiongkok dan pejabat tinggi rezim Komunis Tiongkok yang mengawasi urusan Hong Kong.
Reuters melaporkan, Pemimpin Komunis Tiongkok Xi Jinping juga menerima briefing tertulis harian dari vila.
Kantor Kementerian Luar Negeri pemerintah Komunis tiongkok di Hong Kong membantah laporan Reuters. Akan tetapi, tanpa merincinya dalam sebuah pernyataan di situs webnya pada 26 November.
Ini adalah kedua kalinya Bauhinia Villa dilaporkan digunakan sebagai pusat krisis.
Selama gerakan pro-demokrasi massal pada tahun 2014 silam. Saat itu media lokal melaporkan bahwa direktur Hong Kong and Macau Affairs Office Wang Yaguang menggunakan vila itu untuk mengkoordinasikan tanggapan Beijing terhadap kerusuhan tersebut.
Selama “Gerakan Payung” 2014, para pengunjuk rasa menduduki kawasan pusat bisnis kota selama hampir tiga bulan yang menyerukan hak pilih universal.
Sebuah laporan November 2014 oleh Hong Kong Open Magazine, mengutip orang sumber dalam, mengatakan bahwa Wang mengatur agen intelijen daratan untuk secara diam-diam mengganggu aksi protes. Tak hanya itu, mempekerjakan sekitar 2.000 gangster Hong Kong untuk berpura-pura menjadi pengunjuk rasa dan menggerakkan masalah. Selain itu, memerintahkan polisi daratan untuk bergabung dengan barisan Polisi Hong Kong. Lebih jauh, menekan para pengunjuk rasa, dan mengorganisir demonstrasi pro-Komunis Tiongkok.
Mengutip dua sumber yang tidak disebutkan namanya, Reuters mengatakan Beijing sedang mempertimbangkan untuk menggantikan Wang Zhimin, direktur Direktur Penghubung Hong Kong, pejabat tingkat tertinggi rezim Komunis Tiongkok yang ditempatkan di Hong Kong. Dikarenakan, keluhan bahwa kantornya telah salah menilai situasi di Hong Kong.
Sementara itu, Jurnal Ekonomi Hong Kong melaporkan pada 22 November bahwa Guo Shengkun, ketua Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat, kepala badan hukum rezim Komunis Tiongkok, baru-baru ini ditunjuk untuk mendukung Han Zheng dalam mengelola urusan Hong Kong.
Laporan itu mengatakan Guo menemani Han Zheng ke Shenzhen beberapa kali baru-baru ini. Tujuannya, untuk bertemu dengan para pejabat guna membahas bagaimana merespons krisis yang sedang berlangsung.
Menurut media pemerintah Komunis Tiongkok, Xinhua, Guo dipromosikan dari menteri keamanan publik ke posisi saat ini pada Tahun 2017. Dia juga sebagai sekretaris utama partai Komunis Tiongkok dari Polisi Bersenjata Rakyat sebuah pasukan paramiliter rezim Komunis Tiongkok.
Outlet media Hong Kong, Ming Pao melaporkan pada 17 November bahwa Han baru-baru ini mengunjungi Shenzhen sebanyak enam kali. Termasuk pada 15 November ketika ia mengatur pertemuan mendesak dengan pejabat rezim Komunis Tiongkok lainnya.
Pertemuan itu sebagai respon atas bentrokan keras antara polisi dan pengunjuk rasa di beberapa universitas Hong Kong beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat rezim utama yang menangani masalah keamanan, termasuk Guo, Menteri Keamanan Publik Komunis Tiongkok, Zhao Kezhi, Menteri Keamanan Negara Komunis Tiongkok, Chen Wenqing, dan You Quan, kepala Departemen Pekerjaan Front Bersatu, badan yang bertugas menjalankan operasi pengaruh Komunis Tiongkok di luar negeri. (asr)
