Olivia Li – The Epochtimes
Saat demonstran Hong Kong mengadakan rapat umum dan parade pada 1 Desember 2019, sebagai ungkapan terima kasih kepada pemerintah Amerika Serikat atas dukungannya. Seorang pengacara dari daratan Tiongkok berharap bahwa perjuangan warga Hongkong untuk kebebasan dan demokrasi akan membawa perubahan ke daratan Tiongkok.
Pada 27 November 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dua rancangan Undang-undang Hong Kong menjadi undang-undang.
Salah satu rancangan undang-undang adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Undang-Undang tersebut mewajibkan Menteri Luar Negeri AS agar setiap tahun meninjau apakah bekas koloni Inggris itu “cukup otonom” dari daratan Tiongkok. Langkah tersebut untuk membenarkan hak istimewa ekonomi khusus yang diberikan dalam Undang-Undang Amerika Serikat-Hong Kong Undang-Undang pada tahun 1992 silam.
Undang-undang ini juga mengesahkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Hong Kong.
Ribuan warga berbaris dalam parade 1 Desember, yang dimulai di kawasan Chater Garden, sebuah taman umum di Distrik Pusat Hong Kong. Aksi berakhir di depan Konsulat AS dengan sebuah demonstrasi.
Aksi tersebut sebagai ungkapan terima kasih kepada Presiden Trump dan anggota parlemen AS atas dukungan mereka.
Bendera-bendera Amerika, slogan-slogan pro-demokrasi, dan ribuan peserta rapat yang antusias, menciptakan pemandangan menakjubkan bagi setiap orang Tionghoa dari daratan Tiongkok. Di mana pawai dan demonstrasi yang diprakarsai oleh penyelenggara non-pemerintah, hanya tercantum dalam konstitusi tetapi tidak pernah menjadi kenyataan.
Seorang pengacara dari daratan Tiongkok yang membawa serta anak kecilnya untuk vaksinasi di Hong Kong sangat terkesan setelah menyaksikan pawai tersebut.
Ia berbicara dengan syarat anonim, kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa mengatakan bahwa ia tidak disesatkan oleh berita palsu dari Komunis tiongkok tentang protes Hong Kong.
Dia mengatakan, bahwa banyak temannya menerima begitu saja terhadap stempel bahwa pengunjuk rasa Hong Kong dari media pemerintah Komunis Tiongkok sebagai bahwa pedemo sebagai “perusuh.”
Tetapi dia menyadari bahwa corong rezim Komunis Tiongkok, sama sekali tidak objektif dalam pelaporan mereka. Dikarenakan, dirinya sering membaca media di luar negeri dengan menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghindari firewall internet Komunis Tiongkok.
Pengacara itu mengatakan, “Sebagian besar orang Tiongkok tidak memiliki alasan logis karena bagian-bagian tertentu telah hilang dalam pendidikan mereka sejak kecil.”
Ia mengatakan, Pikirkan tentang hal ini, jika lebih dari 2 juta orang berpartisipasi dalam suatu gerakan, bagaimana mereka semua bisa menjadi perusuh? Selain itu, sudah lebih dari lima bulan sejak pengunjuk rasa Hong Kong memulai gerakan tersebut. Sangat tidak mungkin bahwa sekelompok perusuh akan bertahan selama itu. Karena itu, ia mengetahui bahwa propaganda media Komunis Tiongkok menggunakan logika yang buruk.
Dia mengatakan sistem pendidikan di Tiongkok dengan sengaja mengubah orang-orang menjadi individu yang bingung dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis.
Menurut pengacara itu, dalam sistem pendidikan seperti itu, sangat sulit bagi seseorang untuk tumbuh dengan pemikiran dan pendapat yang normal. Dia berspekulasi bahwa lebih dari 90 persen orang Tiongkok daratan tidak dapat melihat propaganda yang menipu.
“Mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran. Banyak yang percaya para pengunjuk rasa memang perusuh, dan mereka adalah penyebab keresahan sosial yang serius,” demikian yang diungkapkannya kepada Epochtimes versi bahasa Tionghoa.
Lebih jauh, pengacara tersebut mengungkapkan, ketika dirinya berbicara dengan beberapa kenalan yang telah menerima pendidikan tinggi dan telah memperoleh gelar lanjutan, sangat sulit untuk membantu mereka memahami bahwa propaganda Komunis tiongkok tentang protes Hong Kong adalah bohong.
Mungkin butuh banyak waktu dan kesabaran untuk mengubah pandangan mereka. Atau ketika mereka memiliki kesempatan untuk bepergian ke luar negeri. Mereka mungkin secara bertahap menyadari bahwa media daratan Tiongkok selalu sangat berbeda dari dunia luar.
Terlepas dari orang-orang daratan Tiongkok yang menjadi korban sensor media, pencucian otak dan disinformasi, pengacara ini masih berharap bahwa gerakan pro-demokrasi Hong Kong akan meluas ke daratan Tiongkok.
Selain itu, membawa beberapa perubahan, “karena saat ini, Komunis Tiongkok melakukan hal yang sangat buruk dalam hal untuk kebebasan, terutama kebebasan berbicara.
Mengenai pawai, tidak mungkin untuk mengatur pawai akbar di daratan seperti yang baru saja yang dia saksikan.
Meskipun dalam konstitusi Tiongkok menetapkan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengadakan pawai, akan tetapi penegak hukum setempat selalu menerapkan hukum pidana dan administrasi. Langkah tersebut untuk menolak hak warga negara yang mengungkapkan keluhan mereka dengan cara seperti itu.
“Akibatnya, untuk konstitusi di Tiongkok, sama baiknya dengan tidak memilikinya,” demikian yang diungkapkan pengacara itu. (asr)
