ETIndonesia – Robert O’Brien, penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, memperingatkan bahwa sekutu Amerika Serikat yang berpikir untuk memperbolehkan Huawei membangun jaringan 5G, berisiko menghadapi kiamat informasi keamanan.
Situasi seperti itu akan memungkinkan pemerintahan Komunis Tiongkok, memiliki akses pintu belakang ke data pribadi warga negara mereka.
Robert O’Brien mengatakannya saat diwawancarai media AS, National Public Radio -NPR- yang dilaporkan pada (10/12/2019) dengan mengatakan : “Setiap catatan medis, setiap postingan media sosial, setiap email, setiap transaksi keuangan, dan setiap warga negara dengan komputasi awan dan kecerdasan buatan dapat disedot keluar dari Huawei ke server besar di Tiongkok, ini bukan lagi ancaman teoretis.”
AS telah berusaha meyakinkan sekutunya seperti Eropa, Jepang, dan Australia untuk tidak mengizinkan perusahaan Tiongkok mana pun membangun infrastruktur komunikasi mereka.
Jepang, Selandia Baru, dan Australia telah mengindikasikan bahwa Huawei tidak disukai di negara mereka.
Namun demikian, beberapa sekutu lain, seperti Inggris dan Kanada, masih belum menentukan mengenai masalah tersebut. Kedua negara itu masih terbelah antara kebutuhan untuk melindungi komunikasi mereka dan tak ingin membuat Tiongkok tak senang.
O’Brien menyoroti sistem skor kredit Sosial Tiongkok yang menentukan apakah seorang warga negara mendapatkan akses ke pekerjaan, tiket kereta api, pemesanan penerbangan, dan lain-lain.
Akan tetapi, masih tergantung seberapa baik mereka mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Komunis Tiongkok. Warga negara yang patuh mengikuti aturan mendapatkan skor tertinggi dan perlakuan istimewa, sedangkan yang terendah ditinggalkan.
Menurut O’Brien, mengizinkan Komunis Tiongkok mengakses informasi pribadi negara-negara lain, akan memungkinkan Beijing memperluas sistem Skor Kredit Sosialnya secara global. Menargetkan orang-orang dan mempengaruhi pemilihan di luar negeri.
Presiden Trump baru-baru ini mengakui, bahwa di samping upaya terbaiknya, sejumlah sekutu tidak enggan menghalangi Huawei untuk membuat jaringan 5G di negara mereka.
Pemerintahan Komunis Tiongkok telah mengucurkan subsidi teknologi Huawei sedemikian rupa, sehingga perusahaan dapat menyediakan peralatan yang sama seperti Nokia, Ericsson, dan Qualcomm dengan harga lebih rendah. Sehingga menjadikan dirinya pesaing yang tidak dapat dihindari di pasar 5G. Komunis Tiongkok telah mengancam negara-negara dengan “konsekuensi serius” jika mereka memblokir Huawei.
Jerman adalah target terbaru dari ancaman semacam tersebut. Duta Besar Tiongkok di Berlin memperingatkan, bahwa industri mobil Jerman bisa terdampak mengingat negara itu menjual hampir 28 juta mobil ke Tiongkok pada tahun 2018.
“Jika Jerman mengambil keputusan yang mengarah pada dikeluarkannya Huawei dari pasar Jerman, akan ada konsekuensi. Pemerintah Tiongkok tidak akan berpangku tangan,” kata duta besar itu dalam sebuah pernyataan kepada South China Morning Post.
Operasi Xinjiang
Sebuah laporan terbaru Cyber Policy Centre dari Australian Strategic Policy Institute Australia mengungkapkan, bahwa Huawei adalah salah satu pemasok teknologi pengawasan ke Xinjiang, tempat jutaan etnis Uighur dianiaya karena keyakinan mereka.
Meskipun perusahaan-tersebut sering menyatakan, mereka tidak memiliki peran dalam kebijakan represif, akan tetapi penulis laporan tersebut, Vicky Xu, menyebut klaim itu adalah omong kosong belaka.
Laporan Cyber Policy Centre menunjukkan bahwa Huawei “telah bekerja dengan Departemen Kepolisian Karamay dalam proyek komputasi awan; dengan Biro Keamanan Publik Prefektur Aksu pada pusat data modular; dengan ibukota regional, Urumqi.
Proyek tersebut tentang pendirian laboratorium inovasi ‘Kecerdasan Industri Keamanan’ dan dengan Xinjiang Broadcast and Television Network Co. Ltd.
Menurut The Globe and Mail, proyek tersebut tentang koperasi yang tujuannya termasuk ‘menciptakan opini publik yang baik untuk mencapai tujuan umum stabilitas sosial dan stabilitas jangka panjang Xinjiang. ”
Vicky Xu menambahkan bahwa apa yang dilakukan Huawei di Xinjiang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan HikVision di wilayah tersebut. AS telah memasukkan HikVision dalam daftar hitam karena keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Xinjiang.
Huawei telah merilis puluhan kamera pengintai terbaru pada tahun 2019. Pengiriman global kamera-nya telah meningkat sekitar 460 persen jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. (asr)
FOTO : Huawei (Flickr : WebSummit Lisbon 2019)
