c. Globalisasi Mendorong Gagasan Politik Komunis
Komunisme, melalui agen-agennya, berulang kali menimbulkan masalah global dan mengklaim bahwa masalah ini hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi internasional dan struktur kekuasaan — untuk akhirnya membentuk pemerintahan dunia. Akibatnya, berbagai negara semakin dibatasi dan diatur oleh semakin banyak perjanjian internasional. Akibatnya, kedaulatan nasional melemah.
Banyak kelompok mendukung struktur kekuasaan internasional semacam ini, dan meskipun kelompok-kelompok seperti itu tidak harus komunis, klaim mereka adalah selaras dengan maksud tujuan komunis – yaitu, untuk menghilangkan setiap negara dan membentuk pemerintahan dunia.
Kepribadian media mengatakan pada Hari Bumi tahun 1970: “Kemanusiaan membutuhkan tatanan dunia. Negara yang berdaulat penuh tidak mampu menangani keracunan lingkungan hidup… Oleh karena itu, manajemen planet ini, — apakah kita berbicara mengenai perlunya mencegah perang atau kebutuhan untuk mencegah kerusakan parah pada kondisi kehidupan — memerlukan pemerintahan dunia.”[22] Manifesto Humanis II pada tahun 1973 juga menyatakan : “Kami telah mencapai titik balik dalam sejarah manusia di mana pilihan terbaik adalah melampaui batas-batas kedaulatan nasional dan bergerak menuju pembangunan komunitas dunia…Demikianlah kita melihat pada pengembangan sistem hukum dunia dan tata dunia berdasarkan pemerintah federal transnasional. ”[23]
Sebenarnya, pembentukan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa justru karena sebuah kelompok yang mendukung persekutuan global pada tahun 1972 menganggap masalah lingkungan hidup sebagai masalah dunia, dan oleh karena itu menyerukan pengembangan solusi global dan pembentukan agen perlindungan lingkungan hidup global. Direktur pertamanya adalah Maurice Strong, seorang Kanada dengan kecenderungan sosialis yang kuat.
Pada KTT Bumi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Rio de Janeiro pada tahun 1992 (juga dikenal sebagai Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan), 178 pemerintah memilih untuk mengadopsi Agenda 21. Cetak biru delapan ratus halaman ini mencakup konten mengenai lingkungan hidup, hak-hak wanita, kepedulian pada masalah kesehatan, dan sebagainya.
Seorang peneliti berpengaruh dari lembaga penelitian lingkungan hidup dan kemudian seorang pejabat Program Lingkungan Hidup PBB mengatakan: “Kedaulatan nasional – kekuatan suatu negara untuk mengendalikan peristiwa di dalam wilayahnya – telah kehilangan banyak artinya di dunia saat ini, di mana perbatasan dilanggar secara rutin oleh polusi, perdagangan internasional, arus keuangan, dan pengungsi…Bangsa-bangsa pada dasarnya menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada komunitas internasional, dan mulai menciptakan sistem baru tata kelola lingkungan hidup internasional sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat dikelola.”[24]
Secara dangkal, alasan-alasan untuk pemerintahan dunia ini tampak hebat, tetapi tujuan sebenarnya adalah mempromosikan komunisme untuk mendominasi dunia. Dalam Bab Enam Belas kami merinci bagaimana komunisme juga menggunakan klaim melindungi lingkungan hidup untuk memajukan agendanya.
Selama masa Boutros Boutros-Ghali sebagai Sekretaris Jenderal PBB dari tahun1992 hingga 1996, ia memprakarsai kemajuan pesat dalam pawai PBB menuju pemerintahan dunia. Ia menyerukan pembentukan pasukan permanen PBB dan mendesak hak untuk memungut pajak. [25] Karena mendapat penentangan dari Amerika Serikat, Boutros Boutros-Ghali tidak dapat menjalani masa jabatan kedua. Kalau tidak, status PBB sekarang akan sulit diprediksi. Meskipun rezim komunis selalu menolak untuk ikut campur dalam urusan internal negara lain, rezim komunis secara aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional, mendukung perluasan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mempromosikan konsep tata kelola global.
Pada tahun 2005, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengatakan, “Di era saling ketergantungan, kewarganegaraan global adalah pilar kemajuan yang penting.” [26] Robert Chandler, seorang pemikir strategis yang bekerja untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, Gedung Putih, dan berbagai departemen pemerintah, percaya bahwa apa yang disebut kemajuan oleh Kofi Annan akan menghancurkan kedaulatan nasional dan membuka jalan bagi masyarakat sipil global tanpa batas. Program PBB “Mengajar Menuju Kebudayaan Perdamaian” sebenarnya diorganisasikan dan dipandu oleh kaum ultra-Kiri, yang menurut Robert Chandler berniat menghancurkan kedaulatan bangsa dan menciptakan pemerintahan dunia totaliter tanpa batas. [27]
Buku The Naked Communist, yang diterbitkan pada tahun 1958, yang mengungkap komunisme, mencantumkan empat puluh lima tujuan komunis, salah satunya adalah: “Promosikan PBB sebagai satu-satunya harapan bagi umat manusia. Jika piagam PBB ditulis ulang, minta agar PBB ditetapkan sebagai pemerintah satu-dunia dengan angkatan bersenjata independennya sendiri.”[28] Banyak orang menyadari bahwa pembentukan pemerintahan dunia tidak dapat dicapai dalam jangka pendek – jadi komunis dan globalis menggunakan berbagai masalah untuk mendirikan lembaga internasional di berbagai bidang, kemudian mempromosikan kesatuan lembaga-lembaga ini, dan terus mendukung ketergantungan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tujuan akhir mendirikan pemerintahan dunia.
Mendukung pemerintah dunia, dengan sengaja melebih-lebihkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggambarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan semua masalah di dunia saat ini – semua ini adalah bagian upaya untuk berperan sebagai Tuhan dan mengatur masa depan umat manusia melalui memanipulasi kekuasaan. Sebenarnya, ini adalah gagasan yang persis sama dengan utopia komunis, sebuah agama yang dibangun orang – dan hasilnya adalah menghancurkan.
d. Pemerintah Dunia Menyebabkan Totalitarianisme
Tidak ada yang salah dengan membayangkan dunia atau masa depan yang lebih baik, tetapi berusaha untuk membentuk pemerintahan dunia untuk menyelesaikan semua masalah umat manusia hanyalah mengejar utopia zaman modern, dan menghadapi bahaya merosot menuju totalitarianisme.
Masalah yang tidak dapat dihindari yang dihadapi oleh pemerintah dunia yang bertujuan untuk benar-benar mengatasi masalah global adalah bagaimana sebenarnya menerapkan kebijakannya – baik itu politik, militer, ekonomi, atau pun lainnya. Untuk mendorong kebijakannya dalam skala global, pemerintah seperti itu pasti tidak akan mengambil bentuk demokrasi bebas seperti Amerika Serikat, tetapi sebaliknya akan menjadi pemerintahan besar totaliter seperti bekas Uni Soviet atau rezim komunis Tiongkok.
Untuk menarik negara-negara untuk bergabung, sebuah pemerintahan dunia akan selalu menawarkan manfaat yang menggiurkan, janji kesejahteraan, dan cetak biru utopia global untuk umat manusia. Usulnya mirip dengan komunisme dan menampilkan dirinya sebagai obat mujarab untuk masalah setiap negara. Untuk mencapai cita-cita utopis dari begitu banyak negara dan memecahkan masalah global yang rumit menurut cetak biru utopis – baik itu melindungi lingkungan hidup atau pun menyediakan keamanan dan kesejahteraan dalam skala global — pemerintah dunia semacam itu mau tidak mau akan berusaha memusatkan kekuatannya dengan cara mendesak melalui kebijakannya.
Pemusatan ini akan meningkatkan kekuasaan pemerintah ke tingkat yang tak tertandingi, dan kendalinya terhadap masyarakat juga akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahap ini, pemerintah dunia seperti itu tidak akan repot-repot mencapai konsensus di antara negara-negara anggotanya atau mengindahkan komitmen yang dibuat untuk mereka, tetapi hanya akan fokus pada implementasi kebijakan yang kuat.
Di dunia saat ini, ada perbedaan besar di antara negara-negara. Banyak negara tidak memiliki kepercayaan atau kebebasan ortodoks, belum lagi penghormatan terhadap hak asasi manusia atau standar moral yang tinggi. Ketika negara-negara bergabung untuk membentuk pemerintahan dunia, pemerintah seperti itu akan mengadopsi standar terendah di antara mereka, menghilangkan persyaratan apa pun yang berkaitan dengan iman dan kepercayaan, moralitas, dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, negara-negara akan diberikan kebebasan dalam masalah ini — menggunakan konsep yang disebut netralitas dalam agama, moralitas, dan hak asasi manusia untuk menyatukan mereka. Pemerintah dunia pasti akan mempromosikan kebudayaan arus utama untuk menyatukan dunia. Namun, setiap negara memiliki tradisi kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing.
Dari semua pakar, cendekiawan, dan pemerintah yang secara aktif mendukung pemerintah dunia, mayoritas dari mereka adalah ateis atau memiliki pandangan progresivisme mengenai kepercayaan agama. Jelas, pemerintah dunia akan memiliki ateisme sebagai nilai intinya – konsekuensi yang tak terhindarkan, mengingat bahwa komunisme adalah kekuatan di baliknya.
Untuk mempertahankan pemerintahannya, pemerintah dunia ini akan secara paksa menerapkan pendidikan ulang ideologis, menggunakan kekerasan untuk melaksanakan hal ini. Untuk mencegah fragmentasi atau gerakan kemerdekaan oleh negara-negara anggota, pemerintah dunia akan sangat memperkuat pasukan militer dan kepolisiannya dan memperketat kendalinya atas kebebasan berbicara rakyat.
Pemerintah suatu negara yang rakyatnya tidak memiliki kepercayaan dan kebudayaan bersama hanya dapat mengandalkan kekuatan otoriter — yaitu, aturan totaliter — untuk tetap berkuasa, dan hasilnya adalah pengurangan kebebasan individu. Dengan demikian, pemerintahan dunia pasti akan menjadi pemerintah totaliter karena harus bergantung pada otoritarianisme untuk mempertahankan kekuasaannya.
Pada akhirnya, pemerintah dunia secara harfiah adalah proyek totaliter komunis dengan kedok lain, dan hasilnya tidak akan berbeda dari rezim komunis saat ini dalam cara mereka memperbudak dan melecehkan rakyatnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa alih-alih terbatas pada satu negara, totaliterisme ini akan meluas ke seluruh dunia, dengan seluruh dunia dikendalikan oleh satu pemerintahan, membuatnya lebih mudah untuk merusak dan menghancurkan umat manusia.
Dalam proses mempertahankan pemerintahannya, pemerintah raksasa ini akan semakin menggunakan semua metode jahat yang digunakan oleh rezim komunis. Jalan menuju otoritarianisme ini juga akan menjadi proses menghancurkan kebudayaan tradisional dan nilai-nilai moral umat manusia, yang tepat untuk mencapai apa yang ingin dicapai oleh komunisme.
