oleh Jack Hazlewood
Tiga birokrat dari Kongres Rakyat Nasional menggelar konferensi pers pada tanggal 21 Mei 2020 lalu, mengumumkan yang diusulkan undang-undang keamanan nasional yang diusulkan ada dalam agenda resmi untuk dibahas oleh NPC. Menggambarkan undang-undang tersebut sebagai rancangan undang-undang mengenai hukum keamanan nasional Hong Kong. Artinya memintas undang-undang adalah kesimpulan yang tidak dapat dielakkan.
Di bawah Konstitusi Tiongkok, NPC adalah “organ kekuasaan negara tertinggi.” Dalam praktiknya, NPC adalah parlemen yang tunduk pada rezim Tiongkok hanya bersidang satu kali per tahun.
Rincian undang-undang tersebut belum dipublikasikan, artinya ruang lingkup yang tepat adalah belum diketahui. Namun, jelas undang-undang tersebut akan berisi ketentuan yang mirip dengan yang diatur dalam pasal 23 mini-konstitusi Hong Kong, Hukum Dasar. Pasal 23 menyerukan agar pemerintah Hong Kong memberlakukan undang-undang untuk melarang segala tindakan pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan, atau subversi terhadap Pemerintah Rakyat Pusat. Melarang hal itu sampai saat ini belum diberlakukan di Hong Kong, tidak seperti di Tiongkok Daratan.
Bahasa yang terkandung di dalam undang-undang tersebut, seperti halnya konsep “penghasutan” dan “pengkhianatan” dalam Pasal 23, akan secara sengaja menjadi ambigu.
Itu untuk memastikan bahwa interpretasi dari setiap undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong dapat diubah kapan saja guna menuntut dan memenjarakan lebih banyak pendukung pro-demokrasi, seperti yang diinginkan Beijing.
Baru minggu lalu, 15 aktivis pro-demokrasi terkemuka ditangkap dan didakwa dalam tindakan yang dipolitisasi dengan jelas oleh pemerintah. Di bawah undang-undang yang diusulkan, mereka kemungkinan akan menghadapi biaya tambahan di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru.
Sementara independensi peradilan Hong Kong relatif tidak terluka dari tahun jangkauan luas dari Beijing di urusan internal lainnya, kekuatan interpretasi akhir pada pertanyaan konstitusional terletak bukan di institusi Hong Kong manapun, tetapi di NPC Standing Committee di Beijing.
Itu merupakan kesalahan serius dalam sistem hukum Hong Kong, dan jalan yang mudah bagi Beijing untuk ikut campur dalam apa yang dipercayai pendukung demokrasi bahwa masalah harus ditangani secara eksklusif di Hongkong.
Fakta bahwa Beijing telah meluncurkan rencana di tengah pandemi internasional bukanlah suatu kebetulan. Meski memiliki jumlah kasus Corona virus yang sangat rendah selama beberapa minggu, Hong Kong masih dikenakan untuk larangan kelompok lebih dari delapan orang. Ditambah dengan keengganan masyarakat untuk bergabung dalam unjuk rasa massal karena ketakutan akan penularan Corona virus, berarti Beijing mungkin baru saja melancarkan pukulan yang sempurna.
Sementara undang-undang itu merupakan pertaruhan besar-besaran oleh Beijing. Beijing tidak dapat memilih waktu yang lebih baik untuk melakukannya daripada sekarang.
Kemarahan yang dipicu oleh proposal undang-undang itu berarti meningkatnya siasat kekerasan digunakan oleh para pengunjuk rasa garis depan semuanya pasti. Meski unjuk rasa massa tidak akan segera berlanjut sampai pandemi mereda, panggungnya adalah bersiap-siap untuk serangkaian konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilihan Dewan Legislatif yang kritis pada bulan September 2020 mendatang. Itu sebuah jajak pendapat banyak orang melihat menjadi referendum masa depan Hong Kong.
Tantangan yang dihadapi kubu pro-demokrasi pada bulan September adalah sesuatu yang menakutkan.
Bahkan di tengah dukungan masyarakat yang meluas untuk berunjuk rasa, hanya 40 dari 70 kursi Dewan Legislatif Hong Kong (LegCo) dipilih langsung oleh masyarakat, dimana sisanya dipilih terutama oleh kepentingan bisnis. Jadi,mendapatkan mayoritas kursi menjadi sangat sulit bagi partai pro-demokrasi, tetapi bukannya tidak mungkin.
Mayoritas Dewan Legislatif Hong Kong akan memungkinkan kubu pro-demokrasi untuk menimbulkan kekacauan dengan agenda legislatif pemerintah dan bahkan memecat Kepala Eksekutif Carrie Lam, jika dua anggaran berturut-turut ditolak oleh mayoritas anggota. Itu pasti akan terjadi di bawah Dewan Legislatif Hong Kong yang dikendalikan Demokrat.
Namun, undang-undang yang diusulkan juga mengancam untuk membawa pemilihan umum menuju kekacauan. Pemilihan umum sebelumnya telah melihat diskualifikasi massal pro-kandidat demokrasi, dan langkah Beijing adalah indikasi kuat akan berusaha melakukannya lagi.
Ini terlepas dari putusan pengadilan baru-baru ini, yang terbaru sejak tanggal 21 Mei 2020 lalu, yang membatalkan diskualifikasi kandidat sebelumnya yang memusuhi Beijing karena dianggap melanggar hukum. Apakah Beijing akan tampak mendiskualifikasi kandidat berdasarkan undang-undang keamanan nasional baru atau yang undang-undang yang masih ada harus dilihat.
Sementara itu tanggapan masyarakat internasional terhadap proposal adalah dari kepentingan kritis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menjelaskan hal tersebut sebagai “bencana.” Pompeo menambahkan bahwa hal tersebut akan menjadi “lonceng kematian bagi otonomi tingkat tinggi yang dijanjikan Beijing untuk Hong Kong di bawah Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris.”
Segera setelah berita itu merebak, Amerika Serikat akan menanggapi dengan “sangat keras” jika Beijing melanjutkan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.
Langkah yang jelas bagi Amerika Serikat adalah untuk membatalkan status perdagangan khusus yang dinikmati Hong Kong di bawah Undang-Undang Kongres, yang mencakup Undang-Undang Kebijakan Hong Kong tahun 1992 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong tahun 2019.
Di bawah undang-undang tersebut, Hong Kong diperlakukan secara terpisah dari Tiongkok Daratan untuk keperluan perdagangan dan perniagaan. Atas dasar undang-undang itu, Hong Kong menikmati tingkat otonomi yang tinggi. Kini otonomi ini akan terkikis secara dramatis dan mungkin tidak dapat dibatalkan, Mike Pompeo mengindikasikan Amerika Serikat akan segera meninjau apakah akan menarik status tersebut dari Hong Kong.
Tindakan Kongres selanjutnya yang dapat mengikuti sebagai tanggapan terhadap pengumuman Beijing dapat mencakup suatu rencana undang-undang yang tunduk pada sanksi Magnitsky yang dijatuhkan kepada pejabat pemerintah Hong Kong dan Tiongkok untuk bertanggung jawab atas tindakan keras tersebut.
Kemungkinan para senator termasuk Josh Hawley (R-Mo.), yang pada tanggal 21 Mei mengumumkan bahwa ia mengajukan resolusi mengutuk “upaya Tiongkok untuk melanggar komitmen perjanjiannya dan melepaskan kebebasan Hong Kong,” akan berupaya menjadi pilot undang-undang lebih lanjut melalui Kongres untuk menghukum Beijing.
Inggris, yang mengelola Hong Kong sebagai koloni sampai tahun 1997, hanya mengeluarkan pernyataan bisu yang mencatat Kementerian Luar Negeri Inggris sedang memantau situasi secara ketat. Sebuah tanggapan yang sangat mengecewakan mengingat gravitasi proposal Beijing.
Inggris menemukan dirinya dalam posisi yang unik, karena ratusan ribu warga Hong Kong yang lahir sebelum penyerahan Hong Kong di tahun 1997 memiliki kewarganegaraan Luar Negeri Nasional Inggris. Itu suatu bentuk kewarganegaraan Inggris, tetapi tidak memberi pemegang hak kewarganegaraan untuk tinggal atau bekerja di Inggris.
Politisi konservatif terkemuka menyerukan beberapa kali agar pemegang paspor Luar Negeri Nasional Inggris untuk diberikan hak tinggal penuh di Inggris. Suatu langkah yang cenderung akan didukung oleh oposisi Partai Buruh jika pemerintah Inggris berusaha untuk mengaturnya di Parlemen. Hal ini cenderung memicu eksodus pemegang paspor Luar Negeri Nasional Inggris ke Inggris, semakin memperdalam kekacauan di Hong Kong.
Meskipun demikian, setiap gerakan semacam itu tidak dapat secara serius mengubah situasi di Hong Kong menemukan dirinya. Tanggapan terhadap pengetatan jerat Hong Kong cenderung ganas. Hong Kong tidak menyerah dan merengek. Peningkatan kekerasan, berpotensi menyebabkan Hong Kong menurun menjadi tidak terkendali, adalah mungkin. Semua taruhan akan pergi dalam situasi semacam itu.
Seperti memberikan rasa sebenarnya dari kemarahan yang memicu langkah Beijing, seseorang tidak bisa tidak mengingat kutipan Donald Trump yang terkenal, kemudian judul buku Michael Wolff mengenai administrasi: “Api dan amarah yang belum pernah dilihat dunia.”
Jack Hazlewood adalah seorang mahasiswa dan aktivis yang tinggal di London, Inggris. Dia sebelumnya bekerja untuk sebuah partai politik lokal di Hong Kong, dan menjabat sebagai produser lapangan untuk outlet jurnalisme konflik “Add Oil,” yang mengikuti pemrotes garis depan di Hong Kong menjelang hari nasional Komunis Tiongkok pada tahun 2019.
Keterangan Gambar: Zhang Yesui, juru bicara sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-13, berbicara selama konferensi pers online video di Beijing sehari sebelum upacara pembukaan NPC, pada 21 Mei 2020. Zhang mengatakan NPC akan membahas proposal untuk hukum keamanan nasional di Hong Kong pada sesi tahunannya. (Leo Ramirez / AFP via Getty Images)
vivi/rp
Video Rekomendasi
