Theepochtimes.com- Informasi menyebutkan bahwa pihak berwenang Tiongkok mengumpulkan sampel genetik dari jutaan warganya, termasuk anak-anak di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Namun pengambilan sampel itu seringkali tanpa persetujuan. Hal itu meningkatkan perhatian pelanggaran hak sipil dan hak asasi manusia.
Informasi itu secara hati-hati diulas dalam sebuah laporan berjudul “Pengawasan Genomik,” yang dirilis pada tanggal 17 Juni 2020 oleh Australian Strategic Policy Institute (ASPI) atau Institut Kebijakan Strategis Australia, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Canberra, Australia.
Laporan Institut Kebijakan Strategis Australia itu menyebutkan bahwa basis data nasional yang berisi informasi genetik puluhan jutaan warganegara biasa di Tiongkok itu adalah perluasan yang jelas dari wewenang pemerintah Tiongkok dan Kementerian Keamanan Masyarakat yang sudah tidak diperiksa.
Pengumpulan data biometrik yang wajib oleh Tiongkok memperdalam kendali pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat, dan di sisi lain melanggar kebebasan manusia dan sipil jutaan warganegaranya.
Laporan tersebut meninjau lebih dari 700 dokumen yang tersedia untuk publik, yang mencakup tender pemerintah dan pesanan pengadaan, posting media sosial dari biro kepolisian Tiongkok, dokumen perusahaan, dan laporan berita orang Tiongkok.
Program pengumpulan DNA itu dimulai pada tahun 2003 dan terbatas pada bagian-bagian tertentu negara itu, termasuk Tibet dan Xinjiang.
Akan tetapi pada awal tahun 2017, pengumpulan untuk basis data DNA diperluas di seluruh Tiongkok, setelah Kementerian Keamanan Masyarakat, yang bertanggung jawab atas polisi negara itu, mengumumkan bahwa upaya tersebut adalah dalam rangka meningkatkan upaya memerangi kejahatan dan untuk mengelola dan mengendalikan masyarakat lebih baik.
Disebutkan dalam laporan itu, berbeda dengan upaya pengumpulan biometrik di Xinjiang dan Tibet, dimana sampel dikumpulkan dari hampir seluruh populasi setempat. Pihak berwenang Tiongkok mengadopsi pendekatan selektif setelah tahun 2017, hanya mengumpulkan sampel DNA dari warganegara pria tertentu.
Pengumpulan selektif semacam itu didasarkan pada gagasan bahwa wanita memiliki dua kromosom X, sedangkan pria memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Sebuah kromosom adalah molekul DNA yang mengandung gen seseorang.
Laporan Institut Kebijakan Strategis Australia itu menyebutkan bahwa dengan mengumpulkan sampel DNA dari pria dan anak laki-laki, pihak berwenang Tiongkok membangun basis data DNA Y-STR, yang merupakan pengulangan tandem pendek pada kromosom Y.
Y-STR diturunkan dari ayah ke anak laki-laki, dengan sedikit variasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Artinya dengan mengetahui Y-STR seorang pria, seseorang dapat dengan mudah melacak para kerabat pria dari pria tersebut. Asalkan basis data Y-STR berisi sampel representatif besar dari profil DNA dan riwayat keluarga yang sesuai. Bahkan data pria yang tidak dikenal, berpotensi dicocokkan dengan nama keluarga dan seorang individu, selama penyelidik memiliki arsip data Y-STR dari ayah, paman, atau bahkan sepupu ketiga dari pria tersebut.
Y-STR biasanya digunakan dalam forensik dan pengujian DNA untuk melacak garis silsilah keluarga. Secara keseluruhan, pihak berwenang Tiongkok mampu mencapai cakupan genetik yang lebih besar dengan hanya mengumpulkan sampel DNA dari pria. Sebagai contoh, Institut Kebijakan Strategis Australia melaporkan bahwa pihak berwenang di Provinsi Henan di tengah Tiongkok mencapai 98,71 persen cakupan genetik dengan hanya mengumpulkan sampel DNA dari 5,3 juta pria, atau sekitar 10 persen populasi pria di Provinsi Henan. Data itu seperti disebutkan dua makalah ilmiah setempat pada tahun 2017 silam.
Pada bulan November 2017, Kementerian Keamanan Masyarakat Tiongkok menyerukan secara terbuka pembuatan database Y-STR nasional.
Pada bulan April 2020, Institut Kebijakan Strategis Australia mendokumentasikan bahwa ada ratusan perjalanan yang dipimpin polisi untuk mengumpulkan sampel Y-STR yang dilakukan di 22 dari 31 wilayah administratif Tiongkok.
Pada bulan Juni tahun lalu, pemerintah daerah setempat di Xia Bai Shi, berlokasi di Provinsi Fujian di selatan Tiongkok, melaporkan melalui media sosial WeChat-nya bahwa pihaknya telah mengumpulkan lebih dari 1.500 sampel darah siswa di beberapa sekolah dasar dan taman kanak-kanak setempat. Itu dilakukan dalam upaya membangun “sistem inspeksi leluhur laki-laki,” nama lain untuk basis data Y-STR.
Institut Kebijakan Strategis Australia memperingatkan mengenai niat di balik pembangunan basis data tersebut, dengan menyatakan: “Ini adalah sangat mengganggu. Dalam sistem satu-partai otoriter Tiongkok, tidak ada perpecahan antara pelaporan polisi kejahatan dan penindasan perbedaan pendapat politik.”
Institut Kebijakan Strategis Australia menambahkan bahwa memiliki basis data silsilah warga yang dikelola polisi, cenderung meningkatkan penekanan negara terhadap anggota keluarga pembangkang. Selanjutnya melemahkan hak sipil dan hak asasi manusia pembangkang dan masyarakat minoritas.
Laporan mencatat bahwa pihaknya tidak menemukan sumber yang menyatakan pihak berwenang Tiongkok telah meminta persetujuan rakyat sebelum mengumpulkan sampel Y-STR. Selain itu, pihak berwewenang sering tidak menjelaskan mengapa sampel diambil.
Misalnya, seorang ayah yang tidak disebutkan namanya bertanya pada Zhihu, setara dengan Quora, apakah tuntutan pejabat kesehatan setempat untuk mengambil sampel DNA anaknya akan mengganggu privasi pribadi. Menurutnya saat ia menelepon polisi setempat untuk mengungkapkan kekhawatirannya, seorang staf wanita mengancam akan mencabut izin tinggal jika ia menolak sampel anaknya diambil.
“Program pengawasan genomik oleh pemerintah Tiongkok adalah tidak sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia internasional dan praktik terbaik untuk penanganan materi genetik manusia,” bunyi kesimpulan laporan Institut Kebijakan Strategis Australia.
Sementara itu, perusahaan Tiongkok dan perusahaan asing, termasuk perusahaan biomedis Thermo Fisher yang berbasis di Amerika Serikat, menyediakan peralatan dan kekayaan intelektual yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis sampel Y-STR kepada Kepolisian Tiongkok. Sayangnya Thermo Fisher tidak menanggapi permintaan komentar saat konferensi pers.
Laporan tersebut menyoroti AGCU Scientech, anak perusahaan Anhui Anke Bioengineering (Group) Co., sebagai produsen utama Tiongkok untuk analisis kit Y-STR.
Anhui Anke Bioengineering, adalah sebuah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Saham Shanghai, berpartisipasi dalam agenda rezim Tiongkok, termasuk Program 863, yang oleh pihak berwenang Amerika Serikat katakan sebagai upaya pemandu untuk secara diam-diam memperoleh informasi teknologi dan ekonomi Amerika Serikat yang sensitif.
Ketua dan pendiri AGCU Scientech adalah Zhen Weiguo. Zhen Weiguo juga adalah Wakil Presiden Anhui Anke Bioengineering.
Menurut halaman LinkedIn milik Zhen Weiguo, sebelum Zhen Weiguo kembali ke Tiongkok, ia adalah lulusan kimia organik dengan gelar Ph.D. dari Universitas Brandeis dan bekerja di beberapa perusahaan Amerika Serikat, termasuk sebagai staf ilmuwan di Applied Biosystems dari tahun 1997 hingga 2004. Applied Biosystems adalah sebuah merek di bawah Thermo Fisher.
Institut Kebijakan Strategis Australia menyebutkan bahwa Zhen Weiguo kembali ke Tiongkok pada tahun 2006 dan mendirikan AGCU Scientech di bawah program rekrutmen yang dikelola pemerintah Tiongkok, yaitu Rencana Seribu Talenta.
Beijing meluncurkan Rencana Seribu Talenta pada tahun 2008 yang secara agresif merekrut peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjanjikan dari luar negeri untuk bekerja di Tiongkok.
Banyak profesor di Amerika Serikat didakwa karena gagal mengungkapkan partisipasinya dalam Rencana Seribu Talenta, yang mencakup para profesor di Universitas Emory, Universitas Kansas dan Universitas Harvard. Ribuan peserta Rencana Seribu Talenta telah didakwa dalam kasus pencurian kekayaan intelektual.
Institut Kebijakan Strategis Australia juga mengungkapkan bahwa Perusahaan Tiongkok lainnya, seperti Beijing Hisign Technology, yang dulu didirikan oleh anggota militer Tiongkok, Tentara Pembebasan Rakyat, menyediakan solusi basis data Y-STR ke beberapa biro kepolisian daerah.
Institut Kebijakan Strategis Australia menganjurkan agar perusahaan bioteknologi harus memastikan bahwa produk dan layanannya mematuhi praktik terbaik internasional dan tidak berkontribusi dalam pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok, dan harus menangguhkan penjualan, layanan dan kolaborasi penelitian dengan pihak berwenang negara Tiongkok jika dan kapan pelanggaran diidentifikasi.
Demikian informasi yang kami sampaikan kali ini. Tetap ikuti berita dan informasi selanjutnya di channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Keterangan Gambar: Seorang teknisi menempatkan array yang berisi informasi DNA dalam pemindai di Beijing pada 22 Agustus 2018. (GREG BAKER / AFP via Getty Images)
vivi/rp
Video Rekomendasi
