Theepochtimes.com- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada tanggal 29 Juni 2020 menuntut agar rezim komunis Tiongkok menghentikan dugaan “sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan keluarga berencana paksa” terhadap warga Uighur dan etnis minoritas lainnya di wilayah Xinjiang.
Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk memangkas angka kelahiran di antara warga Uyghur karena “mengejutkan” dan “mengganggu.” Ia mencatat bahwa langkah-langkah tersebut adalah bagian “kampanye penindasan yang berkelanjutan.”
Ucapan Mike Pompeo muncul setelah publikasi sebuah makalah oleh peneliti Jerman Adrian Zenz di Jamestown Foundation, lembaga pemikir yang berbasis di Washington.
Laporan tersebut, yang menganalisis dokumen pemerintah Tiongkok, menemukan bahwa pertumbuhan populasi yang alami di Xinjiang telah turun “secara dramatis.”
Adrian Zenz mengatakan bahwa di dua prefektur terbesar di Xinjiang, angka pertumbuhan turun sebesar 84 persen antara tahun 2015 hingga 2018, dan selanjutnya pada tahun 2019. Sekitar 14 persen dan 34 persen wanita usia subur yang menikah di dua kabupaten itu, ditargetkan dalam kampanye sterilisasi wanita massal.
Adrian Zenz mengatakan kampanye tersebut cenderung bertujuan untuk mensterilkan wanita minoritas di pedesaan yang memiliki tiga anak atau lebih, serta beberapa wanita yang memiliki dua anak. Setidaknya setara dengan 20 persen semua wanita usia subur.
Mike Pompeo, seorang kritikus yang gigih terhadap rezim Komunis Tiongkok, yang mencakup perlakuan rezim Tiongkok terhadap warga Uyghur — mayoritas Muslim Sunni — mengatakan pada hari Senin bahwa temuan tersebut adalah konsisten dengan puluhan tahun praktik Partai Komunis Tiongkok, “yang mana menunjukkan suatu seruan yang mengabaikan kesucian hidup manusia dan martabat dasar manusia.
“Kami menyerukan Partai Komunis Tiongkok untuk segera mengakhiri praktik yang mengerikan ini, meminta semua negara untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam menuntut diakhirinya pelanggaran tidak manusiawi ini,” kata Mike Pompeo.
Sejak lama Partai Komunis Tiongkok membenarkan tindakannya terhadap warga Uyghur yang berbicara menggunakan bahasa Turki. Uighur salah satu dari 55 kelompok etnis minoritas yang diakui Tiongkok secara resmi — mengatakan fasilitas penahanan milik Partai Komunis Tiongkok bertujuan untuk “mendidik dan mengubah” kelompok etnis minoritas tersebut. Rezim Komunis Tiongkok selalu menyematkan stempel dan narasi terkait Muslim Uighur dengan mengobarkan hoaks “tiga kekuatan jahat” yaitu “ekstremisme, separatisme, dan terorisme.”
Sejak Partai Komunis Tiongkok menyerap kembali Xinjiang ke Tiongkok pada bulan September 1949, Partai Komunis Tiongkok menggunakan klaim Turkistan Timur yang didukung Soviet sebagai sarana untuk membenarkan penindasan Partai Komunis Tiongkok terhadap orang-orang Uighur.
Warga Uighur, bersama dengan etnis minoritas lainnya seperti warga Tibet, juga adalah orang beriman yang setia yang tetap berada di luar kendali negara, yang mencakup umat Kristen dan Falun Gong, yang telah lama menjadi sasaran transformasi Partai Komunis Tiongkok melalui “pendidikan ulang.”
Partai Komunis Tiongkok terus-menerus menuduh warga Uyghur melakukan “aksi teroris” di seluruh Tiongkok. Warga Uyghur dilarang mengikuti praktik keagamaan seperti menumbuhkan jenggot panjang, menunaikan ibadah puasa, dan mengenakan hijab. Langkah itu sebagai bagian tindakan pihak berwenang setempat digambarkan sebagai penanggulangan ekstrimisme.
Lebih dari satu juta warga Uyghur dan etnis minoritas lainnya dipercayai ditahan di jaringan kamp yang luas di kawasan ini.
Adrian Zenz mengatakan bahwa pada tahun 2019, ada rencana untuk menargetkan setidaknya 80 persen wanita usia subur di empat prefektur minoritas selatan Xinjiang, tak lain untuk operasi penempatan alat kontrasepsi di dalam rahim atau sterilisasi yang mengganggu untuk mencegah kelahiran.
Adrian Zenz mengatakan bahwa pada tahun 2018, 80 persen dari semua penempatan alat kontrasepsi di dalam rahim yang baru di Tiongkok adalah dilakukan di Xinjiang, sementara hanya 1,8 persen populasi Tiongkok tinggal di Xinjiang.
Obat Secara Paksa
The Epoch Times sebelumnya telah menguatkan pengendalian kelahiran paksa yang muncul di wilayah Xinjiang melalui wawancara dengan mantan tahanan Uyghur.
Gulbakhar Jaliliova, seorang warganegara dan wanita pengusaha Kazakhstan, ditahan di sebuah kamp khusus wanita di ibukota Xinjiang, Urumqi, selama lebih dari 15 bulan sebelum ia dibebaskan pada bulan September 2018. Ia memberitahukan kepada The Epoch Times bahwa wanita diberi pil di kamp tersebut supaya tidak dapat hamil lagi.
Setiap hari wanita yang ada di kamp tersebut dipaksa untuk minum obat yang tidak diketahui. Mereka juga disuntikkan dengan zat setiap bulan yang “mematikan emosi.”
Sementara itu Rabiye Muhammad yang berbasis di Kanada, yang ibunya ditahan pada bulan Februari 2018 karena mengunjunginya pada bulan Oktober 2014 selama empat bulan, mengatakan bahwa ia mendengar secara langsung bahwa haid “mantan seorang tahanan Uyghur yang masih muda” tiba-tiba berhenti sama sekali, karena wanita-wanita di kamp tersebut dipaksa minum pil.”
“Pria lain yang dibebaskan, mengatakan para pria juga diberi bentuk obat-obatan — mereka terpaksa meminumnya. Ia mengatakan ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. Pria lain yang adalah seorang dokter, mengatakan karakternya berubah — ia menjadi lembut dan tidak seperti seorang pria,” kata Rabiye Muhammad memberitahu The Epoch Times.
Genosida
Dalam laporannya, Adrian Zenz mengatakan temuannya mewakili bukti terkuat bahwa kebijakan Beijing di Xinjiang memenuhi salah satu kriteria genosida, yang mana disebutkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pencegahan dan Hukuman Kejahatan atas Genosida, yaitu “tindakan paksaan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam grup [yang ditargetkan].”
Menanggapi laporan itu, gubernur kolonial Hong Kong yang terakhir, Chris Patten mengatakan kepada Bloomberg Television bahwa tindakan rezim Komunis Tiongkok dapat dikatakan bertujuan untuk “genosida.”
“Ini dapat dikatakan sesuatu yang masuk dalam persyaratan pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai macam-macam genosida,” kata Chris Patten, pada hari Senin 29 Juni.
Sedangkan Mike Pompeo dalam cuitannya berbunyi : “Amerika Serikat mengutuk penggunaan kendali populasi secara paksa terhadap warga Uyghur dan wanita etnis minoritas lainnya serta menyerukan Partai Komunis Tiongkok untuk menghentikan kampanye penindasanya. Sejarah akan menilai bagaimana kita bertindak hari ini.” (Vivi/asr)
Keterangan Gambar:.S. Sekretaris Negara Mike Pompeo berbicara selama konferensi pers di Departemen Luar Negeri di Washington pada 24 Juni 2020. (Mandel Ngan / POOL / AFP melalui Getty Images)
Video Rekomendasi
